"

Rapat dengan Panglima TNI, DPR Pertanyakan Absennya KSAD Jenderal Dudung Abdurachman

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono (kanan) didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman saat mendengarkan pengumuman fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Desember 2022. Komisi I DPR RI menyetujui Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Yudo dinyatakan lulus dalam uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test yang digelar hari ini, Jumat, 2 Desember 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono (kanan) didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman saat mendengarkan pengumuman fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Desember 2022. Komisi I DPR RI menyetujui Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Yudo dinyatakan lulus dalam uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test yang digelar hari ini, Jumat, 2 Desember 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pertahanan DPR menggelar rapat kerja dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pada Kamis, 2 Februari 2023. Rapat hari ini membahas situasi dan keamanan terkini di Papua serta pemenuhan alat utama sistem senjata atau alutsista TNI.

Dalam rapat hari ini, Panglima TNI didampingi oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali dan Kepala Staf Angkatan udara Marsekal Fadjar Prasetyo. Adapun Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Dudung Abdurachman tampak tidak hadir.

Dudung diwakili oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Agus Subiyanto. Absennya Dudung dipertanyakan oleh Ketua Komisi Pertahanan DPR Meutya Hafid.

“Pak Agus, mohon maaf. Pak Agus ada, tapi kami ingin menyampaikan kenapa (KSAD) kemudian digantikan oleh Wakasad. Karena saya juga baru tahu pagi ini, pak,” kata Meutya di ruang sidang Komisi I DPR, Kamis, 2 Februari 2023.

Meutya menyebut biasanya pihak yang absen dalam rapat memberitahukan lebih awal. Dia menyebut seluruh pimpinan Komisi Pertahanan baru tahu bahwa Dudung absen hari ini.

Baca juga: Panglima TNI Rotasi 223 Perwira, Berikut Daftar Beberapa Petinggi yang Bergeser

Padahal, kata dia, isu yang dibahas hari ini mengenai Papua. Ia mengatakan bahasan ini perlu kehadiran Dudung, kendati bisa digantikan oleh Agus.

Meutya menyebut surat absennya Dudung hanya dikirimkan oleh Panglima TNI Yudo Margono. Dudung, dalam surat itu disebut sedang berkunjung ke Korea menemui Chief of Republic of Korean Army (Kepala Staf Angkatan Darat Korea Selatan) Jenderal Park Jeong Hwan.

“Kami apresiasi surat dari Panglima. Tapi biasanya, dari yang bersangkutan juga mengirimkan surat. Tidak apa-apa dimulai tanpa Pak KSAD atau bagaimana?” tanya Meutya.

Selanjutnya, Dave merespons Meutya...








Mic Wakil Demokrat Mati saat Pengesahan Perpu Cipta Kerja, Herzaky: Demokrasi Tidak Sedang Baik-baik Saja

3 jam lalu

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Foto: Partai Demokrat
Mic Wakil Demokrat Mati saat Pengesahan Perpu Cipta Kerja, Herzaky: Demokrasi Tidak Sedang Baik-baik Saja

Herzaky kecewa setelah Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat mengalami mati mic ketika menyampaikan interupsi di rapat pengesahan Perpu Cipta Kerja.


Profil Melki Sedek Huang, Ketua BEM UI yang Kritik DPR

4 jam lalu

Massa aksi menampilkan poster dalam aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa, 21 Juni 2022. Dalam aksi tersebut, Ketua BEM UI mengucapkan lagi julukan Jokowi The King of Lip Service merujuk pada poster yang dahulu pernah dikeluarkan oleh BEM UI pada tahun 2021. TEMPO/Muhammad Syauqi Amrullah
Profil Melki Sedek Huang, Ketua BEM UI yang Kritik DPR

Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut DPR tak pantas sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Berikut profilnya.


Perpu Cipta Kerja Disahkan, Amnesty Sebut DPR Tak Hargai Putusan MK dan Abaikan Aspirasi Rakyat

5 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan naskah pandangan pemerintah atas pengesahan Perppu Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
Perpu Cipta Kerja Disahkan, Amnesty Sebut DPR Tak Hargai Putusan MK dan Abaikan Aspirasi Rakyat

Amnesty menilai keputusan DPR mengesahkan Perpu Cipta Kerja menjadi UU telah mengabaikan aspirasi rakyat dan tak menghormati putusan MK


PKS Siap Bantu Pihak yang Ingin Gugat Perpu Cipta Kerja ke MK

6 jam lalu

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera hadir di hari ke-3 resepsi pernikahan putri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Candi Bentar Putri Duyung, Ancol, Jakarta Utara, Ahad, 31 Juli 2022. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
PKS Siap Bantu Pihak yang Ingin Gugat Perpu Cipta Kerja ke MK

Mardani menyatakan PKS siap membantu pihak yang ingin kembali menggugat Perpu Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi UU ke MK


Ini Penyebab Koalisi Sipil Masih Ragu-ragu Ajukan Gugatan UU Cipta Kerja ke MK

6 jam lalu

Ini Penyebab Koalisi Sipil Masih Ragu-ragu Ajukan Gugatan UU Cipta Kerja ke MK

Koalisi masyarakat sipil menyatakan masih pikir-pikir untuk mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau dikenal UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.


Perpu Cipta Kerja Disahkan Menjelang Ramadan, KSBSI: Dikira Buruh Tiarap

8 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan naskah pandangan pemerintah atas pengesahan Perppu Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
Perpu Cipta Kerja Disahkan Menjelang Ramadan, KSBSI: Dikira Buruh Tiarap

KSBSI mengatakan pengesahan Perpu Cipta Kerja menjelang Ramadan karena dinilai buruh akan tiarap karena sedang berpuasa.


Dukung Larangan Impor Pakaian Bekas, Anggota DPR Minta Pemerintah Lebih Tegas Tegakkan Hukum

8 jam lalu

Ratusan bal pakaian, sepatu dan tas bekas yang diduga asal impor di Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki di Pekanbaru, Riau, 17 Maret 2023. Foto : Biro Humas Kemendag
Dukung Larangan Impor Pakaian Bekas, Anggota DPR Minta Pemerintah Lebih Tegas Tegakkan Hukum

Kemendag, Bea Cukai, termasuk angkatan laut, mesti berkoordinasi untuk memberantas praktik jual beli pakaian bekas impor ilegal.


KontraS Sebut Pengesahan Perpu Cipta Kerja Sebagai Bentuk Absolutisme Pemerintah

10 jam lalu

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti meberi keterangan terkait pemeriksaan oleh Reskrimsus Polda Metro Jaya terkait dugaan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Polda Metro Jaya, Jakarta. Selasa, 1 November 2022. Haris mendapat 4 pertanyaan pokok pada tim penyidik, sementara Fatia akan menjalani pemeriksaan pukul 01.00 WIB, sebelumnya keduanya telah di tetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya pada 21 Maret lalu. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KontraS Sebut Pengesahan Perpu Cipta Kerja Sebagai Bentuk Absolutisme Pemerintah

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menyebut Perpu Cipta Kerja merupakan akal-akalan pemerintah untuk membangkang dari putusan Mahkamah Konstitusi.


Unggah Meme Puan Bertubuh Tikus, BEM UI: Gambarkan Kemarahan Kami ke DPR

11 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kanan), Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kiri) dan Rachmat Gobel (kanan) saat memimpin Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
Unggah Meme Puan Bertubuh Tikus, BEM UI: Gambarkan Kemarahan Kami ke DPR

BEM UI mengungkap alasan mengunggah cuitan Dewan Perampok Rakyat dan Ketua DPR Puan Maharani bertubuh tikus.


Deretan Respons Kontra atas Pengesahan UU Cipta Kerja, dari Buruh hingga Pengamat

13 jam lalu

Massa aksi dari Partai Buruh dan beberapa serikat buruh lainnya membawa poster tuntutan menggelar aksi di Kawasan Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 Januari 2023. Mereka menggelar aksi untuk menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Deretan Respons Kontra atas Pengesahan UU Cipta Kerja, dari Buruh hingga Pengamat

Pengesahan UU Cipta Kerja menimbulkan kritik dari berbagai elemen masyarakat