TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Keadilan sejahtera (PKS) Mulyanto meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi turun tangan menuntaskan masalah di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dia menyebut Jokowi tidak boleh membiarkan BRIN mengingat sudah banyak temuan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
Jika Jokowi telat bersikap, kata dia, maka BRIN bakal jadi porak-poranda, tidak tertata dengan baik, dan kinerjanya terus merosot.
“Keluhan dari peneliti sudah banyak yang muncul ke publik dan terakhir bahkan terjadi konflik dengan Komisi VII DPR RI," kata Mulyanto dalam keterangannya, Rabu, 1 Februari 2023.
Mulyanto menyebut komisinya turut mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menggelar investigasi ihwal anggaran tahun 2022. Khususnya yang berhubungan dengan program kemasyarakatan.
"Presiden Jokowi harus turun tangan membereskan berbagai permasalahan BRIN ini sebelum terlambat. Presiden jangan membiarkannya berlarut-larut dan semakin terpuruk,” ujarnya.
Dia menjelaskan, masa transisi BRIN yang sudah lebih dari dua tahun itu gagal mengkonsolidasikan kelembagaan yang integratif dan terpadu. Ia mengatakan muncul kelihan peneliti di sana-sini mengenai penataan Sumber Daya Manusia, organisasi, pendanaan dan anggaran riset, perencanaan program, peralatan, hingga infrastruktur riset.
Bahkan, kata dia, kursi dan ruang kerja pun tak kunjung selesai. Belum lagi masalah ihwal hubungan antara BRIN dengan lembaga pengguna riset, baik kementerian teknis, industri, maupun daerah.
Dengan kondisi tersebut, Mulyanto memastikan kapasitas implementasi program BRIN sangat lemah. Sehingga, serapan anggaran juga rendah dan muncul banyak kasus.
“Lembaga super body dan sentralistik ini seperti berjalan limbung dan mulai mempreteli fungsi-fungsi yang melekat dari lembaga riset asal yang melebur di dalamnya," kata Mulyanto.
Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI dengan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mencuat desakan agar pemerintah mengganti Laksana.
