INFO NASIONAL – Kepala daerah diminta agar sering mengecek harga komoditas di pasar. Permintaan itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberi arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun 2023 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Selasa 17 Januari 2023.
Menurut Presiden, upaya pengecekan harga komoditas di pasar dapat dilakukan kepala daerah dengan bersinergi bersama Bank Indonesia. Dengan upaya itu harga barang dapat selalu terdeteksi lebih dini sebelum inflasi naik tinggi.
“Sehingga bisa kita kejar dan kita antisipasi untuk kita selesaikan,” kata Presiden di Rakornas bertajuk "Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi" itu.
Kepala daerah juga diminta untuk mewaspadai sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga. Komoditas tersebut seperti beras dan telur yang saat ini naik harganya.
Sebelumnya Badan Urusan Logistik (Bulog) sudah memperingati untuk menangani persoalan kenaikan harga beras. Sebab, harga beras di 79 daerah mengalami kenaikan yang tak sedikit. Kenaikan juga terjadi terhadap harga telur di 89 daerah. 2
“Tolong bupati/wali kota (dan) gubernur sering-sering masuk pasar, cek betul di lapangan apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan,” ujarnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah, menurut Presiden, perlu rutin menginformasikan data harga pangan kepada kepala daerah. Saat ini, kata dia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia (BI) terus menyampaikan data inflasi kepada daerah.
Presiden meyakini kepala daerah telah memahami langkah yang perlu dilakukan saat menemukan adanya kenaikan sejumlah barang. Sementara itu, Presiden juga menyinggung soal penanganan kemiskinan ekstrem di daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah (Pemda) hingga tingkat desa telah memiliki data miskin ekstrem di lingkungannya masing-masing. Presiden meminta seluruh kepala daerah agar mengecek data tersebut. Menurut data yang dikantonginya, saat ini masih ada 14 provinsi yang angka miskin ekstremnya masih di atas rata-rata nasional. Padahal, pemerintah menargetkan pada 2024 kemiskinan ekstrem berada pada angka 0 persen.
