Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Romahurmuziy Kembali jadi Pengurus, PPP: Dia Punya Kemampuan Besarkan Partai

image-gnews
Mantan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy sebelum sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Senin 20 Januari 2020. Tempo/ Fikri Arigi.
Mantan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy sebelum sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Senin 20 Januari 2020. Tempo/ Fikri Arigi.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Eks narapidana kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama Muhammad Romahurmuziy kembali didapuk sebagai pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Romy-sapaan Romahurmuziy-mengunggah sebuah foto yang menunjukkan bahwa dirinya dipinang sebagai Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan rekam jejak Romy sebagai napi kasus suap sudah dipertimbangkan oleh partai. Menurut dia, di mata koleganya, Romy dinilai masih punya kemampuan untuk membesarkan partai.

“Tentu hak tersebut sudah kita pertimbangkan dan mas Romy di mata temen-temen PPP masih memiliki kemampuan untuk membesarkan partai, berkontribusi membesarkan partai ini,” kata Romy saat dihubungi, Senin, 2 Januari 2023.

Achmad menjelaskan, Romy sudah bebas sejak 3 tahun lalu. Berdasarkan putusan kasasi, kata dia, Romy divonis satu tahun.

Adapun putusan pengadilan terhadap Romy disebut Achmad tidak mencabut hak politik. Sehingga, dia menyebut sah-sah saja jika Romy kembali ke politik.

Toh putusan Mahkamah Konstitusi, dia melanjutkan, membolehkan seseorang yang divonis di bawah 5 tahun untuk nyaleg. Achmad menyebutkan Romy hanya divonis 4 tahun.

“Tuntutan hukumannya itu dibawah 5 tahun, yakni hanya 4 tahun. Berdasarkan putusan MK, putusan yang dibawah 5 tahun itu boleh mencalonkan sebagai calon anggota DPR, apalagi menjadi pengurus partai,” ujarnya.

Romy jabat Ketua Majelis Pertimbangan

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jabatan Romy sebagai Ketua Majelis Pertimbangan menggantikan posisi Plt Ketua Umum PPP saat ini Muhamad Mardiono. Adapun penunjukan Mardiono diwarnai konflik dengan Ketua Umum sebelumnya Suharso Monoarfa.

Pencopotan Suharso dari jabatan Ketua Umum dilakukan melalui musyawarah kerja nasional (mukernas) PPP yang digelar awal September 2022 lalu. Keputusan pencopotan Suharso dan pengangkatan Mardiono dilakukan saat Suharso berada di Paris.

Menyitir laporan Majalah Tempo bertajuk Tertikam Pisau Anak Sulung edisi 10 September 2022, dua narasumber Tempo bercerita, Romy mengulik jadwal kepulangan Suharso dari Paris kepada kerabatnya. Lantaran Romy diketahui dekat dengan Suharso, famili tersebut memberikan informasi yang ia minta.

Nama Romy kemudian mencuat sebagai mediator dalam faksionalisme di tubuh partai. Romy juga datang ke rumah Suharso untuk membicarakan hasil mukernas pada Senin, 5 September 2022 lalu.

Romy mengklaim telah mendapatkan sinyal dari Istana untuk menengahi konflik. Ia juga mengaku telah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. Romy menyebutkan para petinggi republik itu merestui Suharso Monoarfa diganti.

Baca: KPK Hormati Hak Romahurmuziy Kembali ke PPP

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mukernas PPP Akan Digelar Sebelum Pilkada untuk Tetapkan Pelaksanaan Muktamar

4 hari lalu

Logo PPP
Mukernas PPP Akan Digelar Sebelum Pilkada untuk Tetapkan Pelaksanaan Muktamar

DPP PPP bakal menggelar musyawarah kerja nasional (Mukernas) sebelum Pilkada untuk menyiapkan pelaksanaan Muktamar


DPP Sebut Proses Muktamar PPP Harus Melalui Proses Bertahap

4 hari lalu

Ketua Umum PPP Mardiono menyampaikan duka cita dan kenangannya atas meninggalnya Wakil Presiden RI ke-9 Hamzah Haz di rumah duka, Matraman, Jakarta Timur, Rabu, 24 Juli 2024. TEMPO/Mhd Rio Alpin Pulungan
DPP Sebut Proses Muktamar PPP Harus Melalui Proses Bertahap

Pimpinan majelis DPP PPP mendesak Mardiono segera mempersiapkan muktamar PPP pada November ini.


Pimpinan Majelis PPP Desak Mardiono Gelar Muktamar Februari 2025

5 hari lalu

Muhammad Romahurmuziy pernah terlibat dalam kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama pada 2019. Pria yang akrab disapa Romy itu bebas pada 2020 setelah menjalani hukuman penjara selama 1 tahun. Setelah bebas, ia kembali masuk jajaran partai setelah PPP mendapuknya sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai. ANTARA
Pimpinan Majelis PPP Desak Mardiono Gelar Muktamar Februari 2025

Pimpinan majelis Dewan PPP mendesak Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono untuk menggelar muktamar awal tahun


Raffi Ahmad dan Gus Miftah Menjadi Utusan Khusus Presiden Prabowo, Apa Regulasi yang Mengaturnya?

11 hari lalu

Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Plt Ketum PPP Mardiono usai menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Tempo/Annisa Febiola
Raffi Ahmad dan Gus Miftah Menjadi Utusan Khusus Presiden Prabowo, Apa Regulasi yang Mengaturnya?

Prabowo melantik tujuh tokoh Utusan Khusus Presiden, termasuk Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Bagaimana ketentuannya?


Kader PPP Minta MK Batasi Masa Jabatan Anggota Legislatif jadi 2 Periode

12 hari lalu

Kuasa hukum kader PPP, Abdul Hakim, mendaftarkan uji permohonan soal pembatasan periode masa jabatan DPR RI, MPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD menjadi dua periode ke Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Dinda Shabrina
Kader PPP Minta MK Batasi Masa Jabatan Anggota Legislatif jadi 2 Periode

Menurut kuasa hukum kader PPP itu, periode masa jabatan anggota legislatif perlu dibatasi dan disamakan dengan eksekutif.


PPP Ungkap Peluang Jokowi jadi Juru Kampanye Ahmad Luthfi-Taj Yasin

13 hari lalu

Presiden ketujuh RI Joko Widodo (kanan) bersama ibu Iriana Joko Widodo (kiri) menyapa warga seibanya di kediaman Sumber, Solo, Jawa Tengah, Minggu, 20 Oktober 2024. Jokowi kembali ke Solo usai purna tugas sebagai presiden selama dua periode dan digantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029. ANTARA/Mohammad Ayudha
PPP Ungkap Peluang Jokowi jadi Juru Kampanye Ahmad Luthfi-Taj Yasin

Punya pengaruh yang kuat di Solo, tim pemenangan Luthfi-Gus Yasin pertimbangkan Jokowi sebagai juru kampanye.


Jadi Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy Bercerita saat Dipanggil dan Ditawari Posisi oleh Prabowo

15 hari lalu

Menteri PPN/Bappenas periode 2019-2024 Suharso Monoarfa melakukan serah terima jabatan kepada Rachmat Pambudy, Senin, 21 Oktober 2024. TEMPO/Vedro Imanuel
Jadi Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy Bercerita saat Dipanggil dan Ditawari Posisi oleh Prabowo

Rachmat Pambudy bercerita tawaran menjadi Kepala Bappenas disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya pada malam hari.


5 Fakta Tentang Dimyati Natakusumah Cawagub Banten yang Sebut Wanita Tak Perlu Diberi Beban Berat Menjadi Gubernur

18 hari lalu

Bacalon gubernur dan wakil gubernur Banten Andra Soni-Dimyati Natakusumah saat  mendaftar di KPU Banten. TEMPO/ JONIANSYAH HARDJONO
5 Fakta Tentang Dimyati Natakusumah Cawagub Banten yang Sebut Wanita Tak Perlu Diberi Beban Berat Menjadi Gubernur

Calon Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah menyebut bahwa wanita sebaiknya tidak diberi beban berat seperti menjadi gubernur, serta berbagai fakta menarik terkait karier politiknya.


Prabowo Rencanakan Program Cek Kesehatan Gratis untuk 52 Juta Orang, Apa Kriterianya?

39 hari lalu

Presiden Terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan pidato politik saat Apel Kader Partai Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024. Dalam kegiatan tersebut, beberapa tokoh partai dan menteri terlihat hadir, di antaranya Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menparekraf Sandiaga Uno, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, serta sejumlah pemimpin dan petinggi partai politik lainnya. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Prabowo Rencanakan Program Cek Kesehatan Gratis untuk 52 Juta Orang, Apa Kriterianya?

Prabowo Subianto akan melaksanakan program cek kesehatan gratis atau medical check up mulai 2025 secara gratis untuk 52 juta orang. Siapa saja mereka?


Caleg PDIP untuk DPRD Bangka Belitung Imam Wahyudi Diperiksa Polisi dalam Kasus Dugaan KDRT

43 hari lalu

Caleg PDIP terpilih untuk DPRD Bangka Belitung Ustad Imam Wahyudi dilaporkan ke polisi terkait KDRT dan selingkuh. Dok.Istimewa
Caleg PDIP untuk DPRD Bangka Belitung Imam Wahyudi Diperiksa Polisi dalam Kasus Dugaan KDRT

Caleg PDIP untuk DPRD Bangka Belitung menjalani pemeriksaan di Polres Pangkal Pinang sehari sebelum pelantikannya.