Ketua MPR Hidupkan Wacana Tiga Periode
Setelah tak pernah terdengar lagi, wacana tiga periode kembali muncul setelah Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet membahasnya dalam diskusi Proyeksi Ekonomi Politik Nasional, Catatan Tahun Kinerja Pemerintahan Jokowi-Maruf pada awal Desember 2022 lalu. Menurut Bamsoet, wacana ini muncul karena masyarakat puas dengan kinerja Jokowi - Ma'ruf Amin.
Klaim Bamsoet ini mengutip hasil survei Poltracking yang menyebut 73,2 persen responden puas dengan kinerja pemerintah. Politikus Partai Golkar itu lantas mempertanyakan apakah kepuasan publik berbanding lurus dengan keinginan agar Jokowi tetap menjabat.
Meski begitu, Bamsoet sadar bahwa isu tiga periode mendapat banyak pertentangan dari banyak pihak. Namun, dia menyebut ada pula masyarakat yang menginginkan agar Jokowi tetap terus menjabat tiga periode.
"Terlepas itu, saya sendiri ingin tau keinginan publik yang sesungguhnya ini apa? Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat beliau tetap memimpin kita dalam masa transisi ini?” kata Bamsoet.
PKS Sebut Peluang Tiga Periode Belum Tertutup
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mengatakan isu Jokowi 3 periode belum tertutup. Menurut dia, peluang amandemen tetap ada. Berkaca dari kondisi sekarang, Mardani menyebut hal ini membahayakan.
Rapat gabungan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah telah menyetujui rencana menghidupkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tanpa melalui amandemen UUD 1945. Adapun Badan Pengkajian MPR mengusulkan PPHN dihadirkan lewat konvensi ketatanegaraan.
“Isu 3 periode tidak tertutup, tetap kita khawatir apalagi ada pintunya tuh, konvensi ketatanegaraan, PPHN itu. Artinya peluang amandemen tetap ada dan kalau amandemen ada dengan kondisi yang sekarang yang agak tidak imbang, berbahaya,” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 29 November 2022.
Adapun gerakan relawan Jokowi yang terus menggaungkan 3 periode disebut Mardani malah jalan terus. Menurut dia, urusan calon presiden 2024 baiknya diserahkan kepada partai politik.
Dia menolak jika pembahasan tiga periode disematkan pada tahun 2024. Menurut dia, gagasan tersebut salah secara etika dan menyesatkan.
“Kalau mau pembahasan tiga periode, jangan yang 2024. Nanti, biar fair lah kita. Kita tidak boleh membahas sesuatu yang dampaknya kepada diri kita. Tapi kalau 2024, buat saya abuse of power,” ujarnya.
IMA DINI SHAFIRA | M. JULNIS FIRMANSYAH
