Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tak Ada Perintah Jokowi ke Yudo Margono untuk Kurangi TNI di Papua

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Jenderal Andika Perkasa dan Laksamana Yudo Margono yang baru dilantik sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Senin, 19 Desember 2022. TEMPO/Subekti.
Jenderal Andika Perkasa dan Laksamana Yudo Margono yang baru dilantik sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Senin, 19 Desember 2022. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak memberikan jawaban gamblang ketika ditanya apakah dirinya memerintahkan Panglima TNI baru Laksamana Yudo Margono untuk mengurangi jumlah pasukannya di Papua. Sebab, Yudo sudah menjanjikan pendekatan yang lebih humanis untuk menangani kekerasan yang menahun di Papua.

Jokowi hanya menyebut bahwa pendekatan humanis yang dijanjikan Yudo tersebut merupakan upaya yang baik. Begitupun dengan pengurangan prajurit TNI di Papua

"Itu baik, tetapi memang harus tegas, karena kalau kita enggak tegas di sana KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) selalu berbuat seperti itu, ya tidak akan selesai-selesai masalahnya," kata Jokowi usai pelantikan Yudo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 19 Desember 2022.

Selebihnya, Jokowi hanya berpesan ke Yudo untuk menjaga kedaulatan Indonesia, dan menjaga persatuan dan kesatuan. Lalu menjaga mempertahankan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada TNI yang sekarang sudah paling tinggi.

"Kepercayaan ini harus dijaga terus dengan profesionalisme di tubuh TNI yang terus harus ditingkatkan," kata kepala negara.

Sebelumnya saat uji kelayakan di Komisi Pertahanan DPR, 2 Desember,  berjanji akan menggunakan pendekatan humanis dalam menangani masalah Papua. "Ya pasti (humanis). Tadi saya sampaikan walaupun TNI tegas tapi harus humanis," kata dia.

Baca juga: Mahfud Md Sebut Segera Bahas Penanganan OPM dengan Yudo Margono

Yudo menyebut TNI bakal melihat terlebih dulu situasi dan kondisi di Papua. Sebab, kata dia, ada daerah yang sudah relatif kondusif, namun ada juga daerah dengan tingkat kerawanan tinggi. Oleh sebab itu, Yudo menyebut bakal mempertimbangkan bentuk operasi yang diperlukan di sana, mengingat kondisi tiap daerah berbeda-beda.

Pendekatan humanis ini disampaikan Yudo di tengah meningkatnya eskalasi kekerasan yang melibatkan KKB di Papua. Dua minggu lalu KKB diduga telah menembak dua tukang ojek di pangkalan Kali Digoel, Distrik Oksem, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. Kedua korban yaitu La Aman dan La Usu dinyatakan telah meninggal dunia.

Dari catatan Kantor Staf Presiden, KKB telah melakukan kejahatan sebanyak 18 kali dalam enam bulan pertama di tahun ini. Tindakan mereka telah memakan korban meninggal sebanyak 22 orang. Meski demikian, suaran untuk pengurangan pasukan tetap disampaikan oleh masyarakat sipil.

Tahun lalu misalnya, rencana Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menerapkan pendekatan teritorial memunculkan wacana penarikan pasukan non-organik yang ada di tanah Papua. Selama ini, keberadaan pasukan ini dianggap menjadi salah satu biang kerok tak kunjung usainya kekerasan di Papua.

Direktur Imparsial Ghufron Mabruri menilai kebijakan pengerahan pasukan non-organik selama ini memiliki banyak masalah. Tidak hanya terkait dengan akar kekerasan, tapi secara kebijakan, hal ini juga bermasalah.

 "Tak ada akuntabilitas, kontrol, dan pengawasan. Sehingga, potensi penyimpangan pada operasi pasukan non-organik banyak terjadi di lapangan," kata Ghufron saat dihubungi Tempo, Jumat, 17 Desember 2021.

Kini jabatan Panglima berganti dari Andika ke Yudo. Ditanya terkait praktik pendekatan humanis seperti apa yang dilakukan, Yudo menjawab saat ini sebenarnya operasi yang ditonjolkan adalah operasi teritorial. "Bukan operasi militer, itu yang perlu digarisbawahi, tentunya tetap tegas sesuai hukum yang ada," kata dia.

Yudo tak ingin buru-buru memutuskan apakah pendekatan humanis ini nantinya akan melahirkan kebijakan pengurangan prajurit di Papua. Yudo menyebut evaluasi akan dilakukan terlebih dahulu sebelum melaporkan ke Jokowi situasi yang terjadi.

"Nanti saya pada kesempatan pertama akan datang ke sana bersama staf angkatan untuk melihat secara nyata apa sih yang sebenarnya terjadi di sana," kata dia.

Yudo memilih untuk mendengar terlebih dahulu masukan-masukan dari prajurit di lapangan, pemerintah daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat. "Apa yang harusnya kami (lakukan) tentu pendekatan di lapangan perlu, jangan belum-belum langsung diputuskan, nanti saya memutuskan setelah saya cek baru saya temui pak presiden," kata dia.

 Baca juga: Jokowi Lantik Yudo Margono sebagai Panglima TNI Hari Ini, Mengingat Janji Sang Laksamana untuk Papua

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan

16 menit lalu

CEO Microsoft Satya Nadella berjalan usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 30 April 2024. Pertemuan tersebut diantaranya membahas investasi Microsoft di Indonesia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Bos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan

Presiden Jokowi menerima kunjungan kerja Chief Executive Officer Microsoft Satya Nadella di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 30 April 2024


CEO Microsoft Ketemu Jokowi Bahas Investasi Rp 14 Triliun, Ini Profil Satya Nadella

1 jam lalu

CEO Microsoft Ketemu Jokowi Bahas Investasi Rp 14 Triliun, Ini Profil Satya Nadella

CEO sekaligus Chairman Microsoft Satya Nadella bertemu Jokowi, kemarin. Berikut profilnya.


TPNPB Serang Polsek Homeyo di Intan Jaya, Klaim Tewaskan Satu Intel

1 jam lalu

Sebby Sambom. phaul-heger.blogspot.com
TPNPB Serang Polsek Homeyo di Intan Jaya, Klaim Tewaskan Satu Intel

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB menyerang Polsek Homeyo, Intan Jaya, dan menewaskan satu orang


Siapa Sosok David Tobing yang Gugat Rocky Gerung?

2 jam lalu

David L Tobing. ANTARA/Puspa Perwitasari
Siapa Sosok David Tobing yang Gugat Rocky Gerung?

Rocky Gerung dinyatakan tidak bersalah dalam gugatan penghinaan presiden yang diajukan David Tobing. Bagaimana kilas baliknya?


Ragam Pendapat Pakar Soal Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

14 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Ragam Pendapat Pakar Soal Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Prabowo-Gibran diminta memperhatikan komposisi kalangan profesional dan partai politik dalam menyusun kabinetnya.


Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani

15 jam lalu

Pabrik Bioetanol PTPN X di Mojokerto, Jatim. (ANTARA/Eric Ireng.)
Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan keterlibatan Kementerian BUMN dalam proyek percepatan swasembada gula dan bioetanol.


Jokowi Sebut Redistribusi Tanah Rampung Tahun Depan: Presiden Baru Hanya Urus Sedikit

16 jam lalu

Momen warga di Banyuwangi, Jawa Timur, meminta Presiden Jokowi selesaikan masalah redistribusi tanah di wilayahnya, Selasa, 30 Oktober 2024. Tangkap layar YouTube Sekretariat Presiden
Jokowi Sebut Redistribusi Tanah Rampung Tahun Depan: Presiden Baru Hanya Urus Sedikit

Jokowi mengatakan selama 10 tahun dia menjabat sebagai presiden urusan konflik tanah selalu menjadi keluhan utama warga.


Warga Desa Temurejo Tagih Sertifikat Tanah ke Jokowi: Mohon Diselesaikan Sebelum Turun Jabatan

16 jam lalu

Momen warga di Banyuwangi, Jawa Timur, meminta Presiden Jokowi selesaikan masalah redistribusi tanah di wilayahnya, Selasa, 30 Oktober 2024. Tangkap layar YouTube Sekretariat Presiden
Warga Desa Temurejo Tagih Sertifikat Tanah ke Jokowi: Mohon Diselesaikan Sebelum Turun Jabatan

Presiden Jokowi ditagih sertifikat tanah oleh warga dalam kunjungan kerja ke Jawa Timur.


Jokowi dan Ma'ruf Amin Dukung Timnas U-23 Indonesia Lolos ke Olimpiade Paris 2024 Usai Gagal ke Final Piala Asia U-23 2024

17 jam lalu

Suasana nonton bareng laga Timnas U-23 Indonesia lawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U-23 2024 Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Menteri dan Relawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 29 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi dan Ma'ruf Amin Dukung Timnas U-23 Indonesia Lolos ke Olimpiade Paris 2024 Usai Gagal ke Final Piala Asia U-23 2024

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tetap memberikan dukungan semangat kepada Timnas U-23 Indonesia bisa lolos Olimpiade Paris 2024.


Tunjuk Pamannya Jadi Plh Sekda Kota Medan, Berikut Sederet Kontroversi Bobby Nasution

18 jam lalu

Menantu Presiden Joko Widodo yang juga Wali kota Medan, Bobby Nasution ketika ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu, 6 April, 2024. Tempo/Defara
Tunjuk Pamannya Jadi Plh Sekda Kota Medan, Berikut Sederet Kontroversi Bobby Nasution

Bobby Nasution kembali menuai kontroversi setelah melantik pamannya menjadi Sekda Kota Medan. Ini deretan kontroversinya.