TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum Ismail Bolong, Johannes Tobing, menantang mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Ferdy Sambo, dan mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Polri, Brigjen Hendra Kurniawan, untuk membuktikan soal Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) yang mereka buat. Johanes membantah bahwa kliennya pernah diperiksa oleh Divisi Propam.
“Saya minta Hendra dan Ferdy Sambo buktikan kalau memang (Ismail) diperiksa, di mana pemeriksaannya? mana laporan pemeriksaannya? Kalau kita nanti di-prank, kalau semua itu bohong bagaimana?" kata Johanes saat dihubungi, Jumat, 9 Desember 2022.
"Lihat saja persidangannya Pak Sambo itu di Jakarta Selatan. Itu mana yang benar mana yang bohong kan semuanya keliatan,” kata dia.
Laporan Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan soal Ismail Bolong
Sebelumnya Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan telah membenarkan soal LHP yang mereka buat terkait kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Dalam laporan tertanggal 7 April 2022 itu, Sambo dan Hendra menyebut Ismail Bolong yang merupakan anggota Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Samarinda sebagai salah satu pelaku tambang ilegal.
Ismail juga disebut menyetor uang dengan total nominal miliaran rupiah kepada sejumlah perwira tinggi Polri. Salah satu yang disebut dalam laporan itu adalah Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto.
Ismail yang akhirnya mengajukan pensiun dini pada Juli 2022 disebut menyerahkan secara langsung uang itu saat bertemu dengan Agus di ruangannya. Sambo dalam laporannya kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Ismail tiga kali menyerahkan uang kepada Agus dengan nilai masing-masing Rp 2 miliar.
Selanjutnya, bantahan Kabareskrim dan pengacara Ismail Bolong
