Soal Pasal Zina di KUHP Baru, Pemerintah: Delik Aduan Absolut

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly memberikan penghormatan usai memberikan draf laporan tanggapan Pemerintah terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam sidang paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 6 Desember 2022. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah disahkan menjadi UU. Pengesahan itu dilakukan dalam masa sidang Rapat Paripurna DPR ke-11 yang digelar pada Selasa 6 Desember 2022. Sidang Rapat Paripurna Masa Sidang ke-11 yang salah satunya untuk mengesahkan RKUHP menjadi UU ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mengklarifikasi pemberitaan yang dinilai menyesatkan soal pasal perzinahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yang banyak dikaitkan dengan ancaman pidana terhadap turis asing. Pemerintah menyebut pasal ini merupakan delik aduan absolut.

"Artinya hanya suami atau istri (bagi yang terikat perkawinan) atau orang tua atau anak (bagi yang tidak terikat perkawinan) yang bisa membuat pengaduan," kata Albert Aries, Juru bicara Tim Sosialisasi KUHP Nasional, dalam keterangan tertulis, Kamis, 8 Desember 2022.

"Tidak bisa pihak lain melapor, apalagi sampai main hakim sendiri. Jadi tidak akan ada proses hukum tanpa pengaduan dari pihak yang berhak dan dirugikan secara langsung," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pasal 412 dan 413 KUHP yang baru disahkan mengancam pidana bagi setiap orang yang melakukan kohabitasi (hidup bersama tanpa pernikahan) dan perzinahan. Tetapi ancaman itu baru bisa berlaku apabila ada pihak yang mengadukan atau dengan kata lain delik aduan.

Baca juga: Pemerintah Bantah Ada Pasal Pidana Check In Hotel dengan Bukan Pasangan di RKUHP

Adapun mereka yang berhak mengadukan adalah suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Atau orang tua maupun anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Menurut Albert, pihaknya ingin memberikan klarifikasi menyusul maraknya pemberitaan yang menyesatkan dan keliru secara fundamental terkait pasal perzinahan. Sebab, pasal ini dinilai membawa dampak negatif pada sektor pariwisata dan investasi di Indonesia.

Menurut dia, sebenarnya tidak ada perubahan substantif terkait pasal ini jika dibandingkan Pasal 284 KUHP lama. Perbedaannya hanya terletak pada penambahan pihak yang berhak mengadu dan kalaupun akhirnya terbukti terdapat alternatif sanksi denda yang tidak lebih dari Rp 10 juta.

“Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau selama ini turis dan investor bisa nyaman berada di Indonesia, maka kondisi ini juga tidak akan berubah," ujar Albert.

Ia menilai pasal perzinahan ini sebagai hal wajar ketika Indonesia hendak memberikan penghormatan kepada nilai-nilai perkawinan Indonesia. Sepanjang pengaturan tersebut juga tidak melanggar ruang privat masyarakat, termasuk turis dan investor yang datang.

Adapun selain deliknya aduan absolut, KUHP tidak mewajibkan pihak yang berhak mengadu untuk mempergunakan haknya itu. Suatu pengaduan pun juga tidak dapat dipilah-pilah.

"Artinya tidak mungkin dalam pengaduan hanya salah satu pelaku saja yang diproses, maka keputusan membuat pengaduan itu juga pasti akan betul-betul dipertimbangkan oleh mereka yang berhak mengadu," ujar Albert.

Selain itu, KUHP baru juga tidak pernah memberikan syarat administrasi tambahan kepada pelaku usaha di bidang pariwisata untuk menanyakan status perkawinan siapa pun. Dengan demikian, Ia meminta para investor dan wisatawan asing tidak perlu khawatir untuk berinvestasi dan berwisata di Indonesia.

"Karena ruang privat masyarakat tetap dijamin oleh undang-undang, tentunya tanpa mengurangi penghormatan terhadap nilai-nilai keindonesiaan, so please come and invest in remarkable Indonesia!," ujar Albert.

Baca juga: KUHP Disahkan, LBH Jakarta: Kaum Elit Berpeluang Selipkan Agenda Licik Kekuasaan






Geng Balap Liar Berulah di Karawaci, 3 Orang Ditangkap karena Terlibat Pengeroyokan

9 hari lalu

Geng Balap Liar Berulah di Karawaci, 3 Orang Ditangkap karena Terlibat Pengeroyokan

Polsek Karawaci menangkap tiga tersangka pengeroyokan Niko (36) warga Karawaci, Kota Tangerang, menggunakan senjata tajam.


Inilah Para Pelaku Pembunuhan Berencana yang Sudah Dieksekusi Mati

10 hari lalu

Inilah Para Pelaku Pembunuhan Berencana yang Sudah Dieksekusi Mati

Diatur dalam Pasal 340 KUHP, pelaku pembunuhan berencana diancam hukuman mati. Berikut beberapa pelaku pembunuhan berencana di Indonesia yang sudah dieksekusi mati.


Sosialisasi KUHP Baru, Pakar Jelaskan Sejarah Hukum Pidana Indonesia

11 hari lalu

Sosialisasi KUHP Baru, Pakar Jelaskan Sejarah Hukum Pidana Indonesia

Sosialisasi terhadap KUHP baru yang disahkan oleh DPR RI terus dilakukan oleh sejumlah pakar hukum di berbagai daerah.


Seluk-beluk Tuntutan ke Ferdy Sambo: Pasal-pasal KUHP yang Atur Penjara Seumur Hidup

12 hari lalu

Seluk-beluk Tuntutan ke Ferdy Sambo: Pasal-pasal KUHP yang Atur Penjara Seumur Hidup

Pidana penjara seumur hidup diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berikut rincian bunyi pasal-pasalnya.


Ferdy Sambo Dituntut Penjara Seumur Hidup, Saatnya Tunggu Sambo Cs Bacakan Pledoi

13 hari lalu

Ferdy Sambo Dituntut Penjara Seumur Hidup, Saatnya Tunggu Sambo Cs Bacakan Pledoi

JPU menuntut Ferdy Sambo dengan penjara seumur hidup. Setelah itu terdakwa diberikan kesempatan baca pledoi sebelum vonis hakim. Apa pledoi itu?


Sambo Dituntut Hukuman Seumur Hidup, Begini Definisinya Menurut KUHP

14 hari lalu

Sambo Dituntut Hukuman Seumur Hidup, Begini Definisinya Menurut KUHP

Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang menuntut hukuman seumur hidup kepada Ferdy Sambo, kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ini bunyinya sesuai KUHP.


Penodong 2 Penumpang Bajaj di Tambora Pernah Terseret Kasus Pemerasan

14 hari lalu

Penodong 2 Penumpang Bajaj di Tambora Pernah Terseret Kasus Pemerasan

Penodong 2 penumpang bajaj di Tambora, Jakarta Barat adalah residivis. Dia pernah terseret kasus pemerasan dan dipenjara.


Kategori Kejahatan Apa yang Terjerat Hukuman Mati Pasal 340 KUHP?

14 hari lalu

Kategori Kejahatan Apa yang Terjerat Hukuman Mati Pasal 340 KUHP?

Seseorang yang terbukti melakukan pembunuhan berencana dapat dijatuhi hukuman pidana mati atau istilah lain hukuman mati.


Vonis Nihil untuk Benny Tjokrosaputro di Kasus Korupsi Asabri, Ini Pengertian dan Syaratnya

18 hari lalu

Vonis Nihil untuk Benny Tjokrosaputro di Kasus Korupsi Asabri, Ini Pengertian dan Syaratnya

Majelis Hakim Tipikor Jakarta memberikan vonis nihil Benny Tjokrosaputro. Apakah pengertian vonis nihil ini dan bagaimana syaratnya?


4 Poin Pidato Awal Tahun AHY, dari Menolak Perpu Cipta Kerja hingga Sistem Pemilu Tertutup

18 hari lalu

4 Poin Pidato Awal Tahun AHY, dari Menolak Perpu Cipta Kerja hingga Sistem Pemilu Tertutup

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan partainya menolak Perpu Cipta Kerja. Apa alasannya?