Yasonna: Pasal Kumpul Kebo di RKUHP Tak Asal Pidanakan Orang

Reporter

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas (tengah) menyerahkan revisi UU KPK kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kedua kiri), dan Menteri PANRB Syafruddin (kedua kanan) dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 September 2019. Pemerintah dan DPR menyepakati pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dihadiri oleh 80 orang anggota DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta-Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menegaskan bahwa Pasal Perzinahan dan Kohabitasi atau Hidup Bersama (Kumpul Kebo), yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak akan asal memidanakan seseorang.

Pasal perzinahan dalam RKUHP merupakan delik aduan, atau sama dengan pasal yang ada di KUHP saat ini. Delik aduan hanya bisa dilakukan oleh suami/istri, orang tua, dan anak. "Itu hanya di pengaduan dibatasi oleh orang-orang yang terkena dampaknya, tidak dikaitkan dengan perceraian," kata Yasonna dalam konferensi pers di Kantor Kemenkumham, Jakarta Pusat, Jumat, 20 September 2019.

Ia menegaskan pasal ini sama dengan pasal perzinahan yang ada di KUHP sekarang. Yasonna mengatakan adanya pasal ini di RKHUP karena memang dirasa perlu untuk diatur. "Tidak ada yang baru di sini. Kecuali kita mau mengatakan di sini, nanti kalau kita tidak atur dikatakan lagi, pemerintah atau Menkumham menyetujui perzinahan. Kalau itu lebih berat buat saya," kata Yasonna.

Sama halnya dengan pasal Kohabitasi atau Kumpul Kebo, yang juga merupakan delik aduan. Meski dipaparkan bahwa pelapor bisa juga dilakukan oleh setingkat kepala desa, namun Yasonna mengatakan pelaporannya tetap harus dengan seizin orang-orang dekat yang terdampak.

"Jadi kalaupun dilakukan oleh pejabat desa, itu harus dengan izin tertulis orang tua. Pengaduan dapat ditarik dengan yang bersangkutan," kata Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Yasonna menyayangkan banyaknya misinterpretasi terhadap RKUHP ini. Bahkan Australia mengeluarkan peringatan perjalanan (travel warning) bagi warganya karena RKUHP. Kepada Yasonna, Duta Besar Australia mengatakan khawatir adanya kesalahpahaman ketika warganya ada di Indonesia.

"Jadi seolah-olah negara kita ini akan menangkapi semua orang. Seenak udelnya sampai jutaan orang akan masuk penjara hanya karena kohabitasi. Itu hanya mungkin terjadi kan delik aduan," kata Yasonna.

Ia mencontohkan ketika ada warga asing melakukan kohabitasi di Bali. Jika dilaporkan oleh pihak setempat, maka mereka membutuhkan persetujuan dari orang tua atau orang dekat terkait.

Pasal perzinahan dan kohabitasi menjadi salah satu pasal yang banyak dipermasalahkan dalam RKUHP. Banyaknya protes terhadap perubahan ini membuat Presiden Joko Widodo meminta agar DPR menunda pengesahannya.






Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

1 hari lalu

Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

Dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Imawan Randi dan Yusuf Kardawi, tewas saat mengikuti aksi unjuk rasa penolakan RKUHP pada 26 September 2019.


Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

15 hari lalu

Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

Muhammad Mardiono menyatakan SK Kemenkumham bisa keluar secara cepat karena semua prosesnya sudah secara daring.


Yasonna Laoly Bawa 3 Kandidat Dirjen Imigrasi ke Tim Penilai Akhir

17 hari lalu

Yasonna Laoly Bawa 3 Kandidat Dirjen Imigrasi ke Tim Penilai Akhir

Di depan Yasonna Laoly, Jokowi meminta Dirjen Imigrasi dan bawahnnya diganti saja kalau tidak punya kemampuan mereformasi Imigrasi.


Yasonna Laoly Bakal Usulkan Dirjen Baru Usai Disemprot Jokowi soal Imigrasi

17 hari lalu

Yasonna Laoly Bakal Usulkan Dirjen Baru Usai Disemprot Jokowi soal Imigrasi

Pernyataan ini disampaikan Yasonna Laoly merespons kekesalan Jokowi soal layanan visa on arrival (VoA) dan Kitas di kantor Imigrasi.


SK PPP Kubu Muhammad Mardiono Keluar dalam 5 Hari, Pengamat Curigai Ada Dukungan Kekuatan Politik Besar

18 hari lalu

SK PPP Kubu Muhammad Mardiono Keluar dalam 5 Hari, Pengamat Curigai Ada Dukungan Kekuatan Politik Besar

Pengamat menilai ada kekuatan politik yang ingin memanfaatkan PPP kubu Muhammad Mardiono untuk mengamankan capres pilihannya.


Soal Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP, Menkumham Yasonna: Itu SK Resmi

18 hari lalu

Soal Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP, Menkumham Yasonna: Itu SK Resmi

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengkonfirmasi kabar terbitnya surat keputusan pengesahan penetapan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP.


Kemenkumham Resmi Sahkan Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP

19 hari lalu

Kemenkumham Resmi Sahkan Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP

Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana tugas Ketua Umum PPP yang baru. Arsul Sani telah menerima surat itu.


Menkumham Yasonna Laoly Belum Sahkan Kepengurusan Baru PPP

19 hari lalu

Menkumham Yasonna Laoly Belum Sahkan Kepengurusan Baru PPP

Yasonna Laoly menyatakan pihaknya masih mengaji berkas kepengurusan baru PPP.


23 Napi Korupsi Bebas Bersyarat, Menkumham: Pemerintah Tak Bisa Melawan Putusan MA

19 hari lalu

23 Napi Korupsi Bebas Bersyarat, Menkumham: Pemerintah Tak Bisa Melawan Putusan MA

Yasonna Laoly memastikan program bebas bersyarat yang dijalani 23 napi korupsi sudah sesuai ketentuan.


Wamenkumham Targetkan Dialog Publik dan Sosialisasi RKUHP hingga 4 Oktober

23 hari lalu

Wamenkumham Targetkan Dialog Publik dan Sosialisasi RKUHP hingga 4 Oktober

Masyarakat diharapkan untuk memberikan masukan-masukan terkait RKUHP yang bakal dibahas pemerintah dan DPR