Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

5 Aktivis Lingkungan yang Dipidana Era Jokowi, Teranyar Daniel Frits

image-gnews
Suasana unjuk rasa mewarnai sidang perdana perkara UU ITE yang menjerat Daniel Firts Maurits Tangkilisan di Pengadilan Negeri Jepara pada Kamis, 1 Februari 2024. Dokumentasi: KOALISI NASIONAL MASYARAKAT MENOLAK KRIMINALISASI AKTIVIS LINGKUNGAN DAN PERLINDUNGAN KAWASAN STRATEGI PARIWISATA NASIONAL KARIMUNJAWA DARI TAMBAK UDANG ILEGAL
Suasana unjuk rasa mewarnai sidang perdana perkara UU ITE yang menjerat Daniel Firts Maurits Tangkilisan di Pengadilan Negeri Jepara pada Kamis, 1 Februari 2024. Dokumentasi: KOALISI NASIONAL MASYARAKAT MENOLAK KRIMINALISASI AKTIVIS LINGKUNGAN DAN PERLINDUNGAN KAWASAN STRATEGI PARIWISATA NASIONAL KARIMUNJAWA DARI TAMBAK UDANG ILEGAL
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah aktivis lingkungan disinyalir mengalami kriminalisasi saat Jokowi berkuasa. Sejumlah aktivis lingkungan dan sosial harus berurusan dengan polisi hingga terjerat hukum buntut melayangkan kritik terhadap pencemaran lingkungan. Lantas, Siapa saja mereka? ini 5 diantaranya:  

1. Daniel Frits

Pada 19 Maret 2024, Pengadilan Negeri Jepara memvonis 7 Bulan Penjara dan Denda Rp 5 Juta subsider 1 bulan kurungan kepada aktivis Penolak Tambak Udang Karimunjawa, Daniel Frits Maurits Tangkilisan. Daniel didakwa melanggar Pasal 45A Ayat 2 juncto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE karena mengkritisi kondisi kerusakan lingkungan Karimunjawa akibat tambak udang.

Diketahui, perkara berawal Daniel unggahan video berdurasi 6:03 menit di akun Facebook-nya pada 12 November 2022. Video tersebut memperlihatkan kondisi pesisir Karimunjawa yang terdampak limbah tambak udang. Sejumlah akun kemudian mengomentari unggahan itu, baik pro maupun kontra.

Daniel pun membalas salah satu komentar dengan kalimat, "Masyarakat otak udang menikmati makan udang gratis sambil dimakan petambak. Intine sih masyarakat otak udang itu kaya ternak udang itu sendiri. Dipakani enak, banyak & teratur untuk dipangan." Komentar tersebut dilaporkan ke Polres Jepara bernomor LP/B/17/II/SPKT/POLRES JEPARA/POLDA JATENG tertanggal 8 Februari 2023. Daniel kemudian ditetapkan tersangka pada Mei 2023.

2. Jasmin

Jasmin, aktivis penolak tambang di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe, ditangkap Polda Sulawesi Tenggara pada Minggu, 24 November 2019 silam. Ia ditangkap oleh enam orang penyidik di kediaman kakaknya di Kendari sekitar pukul 17.00 WITA. Jasmin dijemput paksa karena tiga kali tidak memenuhi panggilan penyidik atas laporan salah satu perusahaan tambang nikel di Pulau Wawonii, PT Gema Kreasi Perdana (GKP).

Meski polisi menyebut Jasmin hanya dipanggil sebagai saksi, namun Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menilai Jasmin ditangkap atas laporan PT GKP. Sebelumnya, Jasmin dan 21 warga Wawonii lainnya dilaporkan ke polisi oleh salah satu karyawan PT Gema Kreasi Perdana (GKP). Mereka dituduh merampas kemerdekaan terhadap seseorang. Enam orang warga lainnya juga dilaporkan karena diduga menganiaya dan melawan investasi tambang di pulau tersebut.

JATAM menilai, laporan terhadap Jasmin dan warga Wawonii lainnya perlu dipertanyakan. Sebab, mereka hanya berusaha mempertahankan lahan warga yang diterobos oleh PT GKP. Penyerobotan itu berujung pada pelaporan puluhan warga yang merasa tidak pernah menyerahkan tanahnya kepada PT GKP untuk dijadikan jalan tambang.

3. Muhammad Sandi

Aktivis lingkungan Muhammad Sandi, menjadi tersangka pencemaran nama baik karena mengadvokasi kerusakan lingkungan yang menimpa ratusan warga di enam desa, wilayah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sandi dilaporkan sebuah perusahaan sawit pada 15 Mei 2019 dan ditetapkan sebagai tersangka empat hari berikutnya. Sandi dituding melakukan pencemaran nama baik perusahaan melalui akun Facebook.

Diketahui, kasus bermula ketika Sandi selaku Ketua DPC Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan (Ampuh) mengadvokasi pencemaran air sungai akibat limbah pabrik perkebunan sawit dan pertambangan di sejumlah desa di Kecamatan Sandai dan Delta, Kabupaten Ketapang. Organisasi Ampuh kemudian menggugat dua perusahaan sawit karena melakukan perusakan lingkungan di wilayah yang beririsan dengan zona merah atau zona inti hutan lindung dan areal pemukiman warga.

Atas kejadian tersebut, Sandi menilai bahwa dirinya dikriminalisasi oleh perusahaan karena mengkritik perusakan lingkungan yang terjadi di Kecamatan Sandai dan Delta. Menurut dia, tindakannya membantu pengawasan demi menjaga kelestarian lingkungan tidak dapat dipidanakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. Tubagus Budhi Firbany

Pada 3 Agustus 2017, aktivis lingkungan hidup Pulau Bangka Tubagus Budhi Firbany atau Panglima Budi Tikal ditangkap Kepolisian Pulau Bangka karena tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan menyebarkan anjuran berbuat kejahatan. Dikutip dari KontraS, penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan pasal 335 ayat 1 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 195, dan pasal 55 KUHP tentang menganjurkan orang berbuat kejahatan.

Selain itu, penangkapan Budhi didasarkan pada nama ‘Panglima’ dalam aktivitas Budhi melakukan pembelaan atas nelayan di Pulau Bangka  menentang penambangan timah ilegal di muara Kawasan Industri Jelitik pada Januari 2015. Pasalnya, tindakan penambang timah tersebut mengancam mata pencaharian nelayan dan merusak serta mencemarkan lingkungan dan laut.

Kendati demikian, Kepolisian Pulau Bangka menganggap Budi adalah Panglima dalam arti kata sesungguhnya yang siap untuk menyerang Polres Bangka. Padahal nama ‘Panglima’ merupakan gelar adat Bugis Melayu yang diberikan kepada Budi. Oleh karena itu, KontraS menilai penangkapan Budhi bertentangan dengan Pasal 66 Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009.

5. Heri Budiawan

Pada September 2017, Heri Budiawan atau dikenal Budi Pego, aktivis yang menolak penambangan emas di Banyuwangi, ditahan karena dianggap menyebarkan ajaran komunis. Dikutip dari Walhi, Budi Pego dituduh membentangkan spanduk dengan gambar menyerupai palu arit saat aksi menolak penambangan emas milik PT Merdeka Copper Gold pada 4 April 2017.

Kendati demikian, tuduhan tersebut tidak memiliki cukup bukti. Salah satunya, warga mengatakan spanduk itu sama sekali tidak dipersiapkan untuk aksi. Warga baru mengetahui keberadaan spanduk berlogo palu arit itu setelah Polisi memperlihatkannya pasca aksi berlangsung. Pembentangan spanduk juga dilakukan atas permintaan orang yang mereka tidak kenal. Selain itu, barang bukti spanduk tidak bisa diperlihatkan saat persidangan berlangsung.

Atas kejadian tersebut, Budi Pego divonis oleh PN Banyuwangi dengan pidana hukuman penjara selama 10 bulan pada 23 Januari 2018. Ia dianggap melakukan penyebaran ajaran komunis sebagaimana disangkakan kepolisian dengan dasar Pasal 107a KUHP. Dalam proses banding, Hakim PT Surabaya, Jawa Timur juga menguatkan putusan PN Banyuwangi. Perlawasan hingga tingkat kasasi ke Mahkamah Agung juga menjatuhkan hukuman yang lebih berat, yakni pidana penjara selama 4 tahun.

KHUMAR MAHENDRA | JAMAL ABDUN NASHR | AVIT HIDAYAT 

Pilihan Editor: ICJR Ungkap 4 Alasan Aktivis Lingkungan Karimunjawa Daniel Frits Harus Diputus Baskan   

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Perlawanan Eks Direktur Pertamina Karen Agustiawan, Dituntut 11 Tahun Penjara Sebut Kasusnya Direkayasa KPK dan BPK

1 hari lalu

Terdakwa mantan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) periode 2009-2014, Karen Agustiawan, mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Penasehat hukum menghadirkan Wakil Presiden RI ke 10 Jusuf Kalla, sebagai saksi yang meringankan untuk terdakwa Karen Agustiawan tindak pidana korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina (Persero) tahun 2011 - 2021, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar USD140 juta atau sebesar Rp.2,1 triliun. TEMPO/Imam Sukamto
Perlawanan Eks Direktur Pertamina Karen Agustiawan, Dituntut 11 Tahun Penjara Sebut Kasusnya Direkayasa KPK dan BPK

Mantan Direktur Pertamina Karen Agustiawan dituntut jaksa 11 tahun penjara. Menurutnya, kasusnya kriminalisasi hasil rekayasa KPK dan BPK.


Sepak Terjang Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti, Kini Dilaporkan Buntut Sita Ponsel Hasto Kristiyanto

7 hari lalu

Anggota Tim Hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy memberikan keterangan kepada wartawan saat melaporkan penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rossa Purbo Bekti dilaporkan ke Dewas KPK terkait penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang dari staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi saat Sekjen PDI Perjuangan itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku, pada Senin (10/6). TEMPO/Imam Sukamto
Sepak Terjang Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti, Kini Dilaporkan Buntut Sita Ponsel Hasto Kristiyanto

Upaya "menyingkirkan" AKBP Rossa Purbo Bekti dari KPK sejak sita ponsel Hasto dalam kasus Harun Masiku. Ini sepak terjangnya di KPK.


Penyidik KPK Dilaporkan karena Sita Ponsel Hasto Kristiyanto, Bagaimana Regulasi Penyitaan Barang Elektronik Saksi?

7 hari lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Hasto Kristiyanto, diperiksa sebagai saksi untuk dimintai keterangan dan pengetahuannya dalam penyidikan perkara dugaan suap penetapan anggota DPR RI periode 2019 - 2024 dengan tersangka politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku, yang hingga saat ini dalam pelarian dan menjadi buronan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK.  TEMPO/Imam Sukamto
Penyidik KPK Dilaporkan karena Sita Ponsel Hasto Kristiyanto, Bagaimana Regulasi Penyitaan Barang Elektronik Saksi?

Penyitaan ponsel milik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh penyidik KPK menuai polemik. Bagaimana Aturan penyitaan ponsel untuk penyidikan?


Jatam dan Jaringan Masyarakat Geruduk Konferensi Industri Nikel dan Kobalt di Hotel Mulia

9 hari lalu

Aksi masyarakat sipil menolak konferensi nikel dan kobalt di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024. Dok. Jatam
Jatam dan Jaringan Masyarakat Geruduk Konferensi Industri Nikel dan Kobalt di Hotel Mulia

Perusahaan-perusahaan nikel dinilai telah menjadi aktor kunci terjadinya perluasan dan percepatan kerusakan lingkungan dan ruang hidup rakyat.


Ancaman Hukum Pidana untuk Penelantaran dan Penyiksaan Hewan

10 hari lalu

Ilustrasi anjing mati. Sumber: Unsplash/asiaone.com
Ancaman Hukum Pidana untuk Penelantaran dan Penyiksaan Hewan

Pelaku penelantaran dan penyiksaan hewan dapat dijerat dengan hukum pidana. Apa saja sanksinya?


Bos Rental Mobil Tewas di Pati Akibat Main Hakim Sendiri, Ini Ancaman Hukuman Bagi Para Pelakunya

11 hari lalu

Cuplikan video pembakaran mobil saat warga desa mengeroyok bos rental mobil di Pati, Jawa Tengah. Istimewa
Bos Rental Mobil Tewas di Pati Akibat Main Hakim Sendiri, Ini Ancaman Hukuman Bagi Para Pelakunya

Burhanis, pengusaha rental mobil tewas di Pati karena amok massa main hakim sendiri. Apa ancaman hukuman bagi para pelakunya?


Konstruksi IKN Dikebut Jelang 17 Agustus, Warga Alami Pemadaman Listrik dan ISPA

12 hari lalu

Potret lapangan upacara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara pada Senin sore, 6 Mei 2024. Pemerintah berencana menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di sini pada 17 Agustus 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Konstruksi IKN Dikebut Jelang 17 Agustus, Warga Alami Pemadaman Listrik dan ISPA

Konstruksi di area inti IKN dikebut menjelang 17 Agustus 2024. JATAM Kaltim menyebutkan sempat ada pemadaman listrik dan intimidasi warga,


Top 3 Tekno: Kritik untuk IKN Jelang 17 Agustus, Pendidikan Gratis di Negara Asing, dan Suhu Jakarta Naik

14 hari lalu

Arsitektur  Istana Kepresidenan di IKN karya Nyoman Nuarta. (Dok. Nyoman Nuarta)
Top 3 Tekno: Kritik untuk IKN Jelang 17 Agustus, Pendidikan Gratis di Negara Asing, dan Suhu Jakarta Naik

Kritik Jatam mengenai beban lingkungan dan HAM di IKN menjadi artikel utama Top 3 Tekno, Sabtu, 8 Juni 2024.


Pembangunan IKN Dikebut Menjelang 17 Agustus, Jatam Kaltim: Abai Transparansi dan Hak Atas Tanah

15 hari lalu

Potret Bendungan Sepaku Semoi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Senin, 6 Mei 2024. Bendungan Sepaku Semoi akan menyuplai air baku untuk Ibu Kota Nusantara (IKN). TEMPO/Riri Rahayu.
Pembangunan IKN Dikebut Menjelang 17 Agustus, Jatam Kaltim: Abai Transparansi dan Hak Atas Tanah

Sebelum adanya IKN, beban lingkungan Kalimantan Timur sudah begitu berat.


Aktivis Lingkungan Tuntut ADB Utamakan Investasi Berkelanjutan dalam Bentuk Hibah

15 hari lalu

Aktivis lingkungan yang tergabung dalam 350.org, Climate Rangers Jakarta, Enter Nusantara, Fosil Free UKI, dan XR melakukan aksi kreatif di depan kantor Kedutaan Besar Jepang, menuntut Asia Development Bank (ADB) untuk melakukan transisi energi secara adil, berkelanjutan dan transparan. Selasa, 7 Juni 2024. TEMPO/Maulani Mulianingsih
Aktivis Lingkungan Tuntut ADB Utamakan Investasi Berkelanjutan dalam Bentuk Hibah

Para demonstran menuntut ADB mengutamakan investasi secara adil, berkelanjutan dan transparan