Ajak Masyarakat Uji Materi RKUHP di MK, Menkumham Sebut Hakimnya Tak Perlu Diragukan

Editor

Febriyan

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menyampaikan draf laporan tanggapan Pemerintah terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam sidang paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 6 Desember 2022. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah disahkan menjadi UU. Pengesahan itu dilakukan dalam masa sidang Rapat Paripurna DPR ke-11 yang digelar pada Selasa 6 Desember 2022. Sidang Rapat Paripurna Masa Sidang ke-11 yang salah satunya untuk mengesahkan RKUHP menjadi UU ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta masyarakat  yang tak puass terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menempuh cara konstitusional dengan mengajukan uji materi atau  judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Yasonna, masyarakat tak perlu meragukan netralitas para hakim MK. 

Keraguan terhadap Hakim MK ini sebelumnya disampaikan oleh Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti. Ia pesimistis Hakim MK akan menerima gugatan dan mengambil putusan yang objektif pasca pemecatan yang dianggap sewenang-wenang terhadap hakim Aswanto oleh DPR. 

"Itu kan suudzonnya Bivitri, masa sekelas mereka-mereka (para Hakim MK) kita ragukan lagi," kata Yasonna di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Desember 2022. 

Yasonna menyebut pihaknya sangat terbuka dengan masukan dan kerap berdebat dengan pakar hukum seperti Bivitri. Politikus PDIP itu menyebut tidak ada yang ditutupi dalam proses perancangan RKUHP, sehingga Bivitri dan masyarakat yang memprotes sudah seharusnya tahu isi aturan baru tersebut. 

"Apa yang disampaikan mungkin enggak dibaca utuh lagi oleh teman-temen itu setelah diadakan revisi-revisi, bisa saja terjadi," kata Yasonna. 

Kekhawatiran Bivitri terhadap independensi Hakim Mahkamah Konstitusi bukan tanpa alasan. Pasalnya, pemecatan Hakim Mahkamah Konstitusi dilatarbelakangi keputusannya yang kerap menganulir undang-undang buatan DPR. Bivitri menyebut ada kemungkinan para Hakim MK khawatir "diaswantokan" jika melakukan hal yang bertentangan dengan keinginan DPR. 

"Wamenkumham bilang kalau enggak setuju bawa aja ke MK. Nah MK-nya udah kayak gini, gimana dong? Mereka akan mikir seribu kali kalau nanti mereka menyebut pasal pasal di RKUHP itu inkonstitusional karena takut 'diaswantokan'," kata Bivitri. 

Bivitri menyebut MK baru saja mengeluarkan putusan nomor 103/PUU-XX/2022 tentang pemberhentian hakim konstitusi harus dilakukan sesuai aturan Pasal 23 Undang-Undang MK. Namun, ia menyebut DPR ingin merevisi undang-undang tersebut.

"Mau ada revisi UU MK, yang akan bisa mengevaluasi hakim mana pun yang dianggap membangkang. Jadi sekarang revisi UU MK mau dibahas yang mengusulkan DPR juga," ujar Bivitri. 

Pengesahan RKUHP dalam rapat paripurna DPR hari ini mendapatkan protes keras dari Aliansi Reformasi KUHP. Mereka menggelar aksi simbolik dengan mendirikan tenda di depan Gedung  DPR. Aksi itu mereka beri nama “Berkemah di Depan Rumah Wakil Rakyat karena Demokrasi Darurat.”  






Konser Dewa 19 Banjir Kritik, Anggota DPRD DKI Minta Fasilitas JIS Tak Berkelas Abal-abal

1 jam lalu

Konser Dewa 19 Banjir Kritik, Anggota DPRD DKI Minta Fasilitas JIS Tak Berkelas Abal-abal

Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengevaluasi fasilitas pendukung di Jakarta International Stadium (JIS). Hal ini menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat atas penyelenggaraan konser Dewa 19 di JIS pada Sabtu, 4 Februari 2023 lalu.


PDIP Sebut Tidak Ada Urgensi untuk Tunda Pemilu 2024

2 jam lalu

PDIP Sebut Tidak Ada Urgensi untuk Tunda Pemilu 2024

Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menyatakan tidak ada urgensi yang mendesak untuk menunda Pemilu 2024.


Demi Presidential Threshold 20 Persen, 3 Koalisi Partai Politik Panaskan Mesin Pemilu 2024

4 jam lalu

Demi Presidential Threshold 20 Persen, 3 Koalisi Partai Politik Panaskan Mesin Pemilu 2024

Menjelang Pemilu 2024, telah terbentuk sementara ini 3 poros koalisi partai politik untuk memenuhi presidential threshold 20 persen, Siapa saja?


Buka Peluang Berkoalisi dengan Partai Lain, PDIP: Tapi Bukan Mumpungisme

10 jam lalu

Buka Peluang Berkoalisi dengan Partai Lain, PDIP: Tapi Bukan Mumpungisme

Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu tetap bakal aktif mencari kawan berkoalisi, walaupun secara presidential threshold PDIP sudah memenuhi.


Konser Dewa 19 di JIS Disebut Bencana, Lahan Stadion Diurus Jokowi-Ahok & Diresmikan Anies Baswedan, Siapa Pemiliknya?

10 jam lalu

Konser Dewa 19 di JIS Disebut Bencana, Lahan Stadion Diurus Jokowi-Ahok & Diresmikan Anies Baswedan, Siapa Pemiliknya?

Konser Dewa 19 di Jakarta International Stadium atau JIS menuai banyak kekecewaan dari berbagai pihak. Sebenarnya, siapa pemilik JIS?


Deretan Sindiran PDIP ke NasDem: Tak Punya Kader, Doyan Impor, hingga Capres Jago Poles Diri

11 jam lalu

Deretan Sindiran PDIP ke NasDem: Tak Punya Kader, Doyan Impor, hingga Capres Jago Poles Diri

Hubungan PDIP dan NasDem semakin memanas. Beragam sindiran dilontarkan PDIP ke NasDem yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024.


Waketum PPP Bilang Koalisi KIB Dinamis, Bisa Ada yang Keluar atau Masuk

1 hari lalu

Waketum PPP Bilang Koalisi KIB Dinamis, Bisa Ada yang Keluar atau Masuk

Arsul membantah isu yang menyebut penyebab KIB belum mengumumkan capres karena PDIP belum juga mengumumkan capresnya.


Soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PDIP Sebut Megawati Sudah Beri Pesan ke Jokowi

1 hari lalu

Soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PDIP Sebut Megawati Sudah Beri Pesan ke Jokowi

PDIP menanggapi isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. PDIP merujuk pada konstitusi bahwa Presiden hanya bisa menjabat selama 2 periode.


PDIP Terus Desak Menteri Nasdem Mundur, Hasto Kristiyanto: Tak Akan Koalisi dengan Partai Suka Impor

1 hari lalu

PDIP Terus Desak Menteri Nasdem Mundur, Hasto Kristiyanto: Tak Akan Koalisi dengan Partai Suka Impor

"Kalau terhadap partai yang sukanya impor, ini enggak cocok buat PDIP," kata Sejjen PDIP Hasti Kristiyanto. Maksudnya Partai NasDem?


Panitia Musyawarah Rakyat di Semarang Menyayangkan Ganjar Pranowo Tak Hadir

2 hari lalu

Panitia Musyawarah Rakyat di Semarang Menyayangkan Ganjar Pranowo Tak Hadir

Namun Ketua Panitia Musyawarah Rakyat memaklumi bila ketidakhadiran Ganjar Pranowo itu karena alasan politik.