Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ajak Masyarakat Uji Materi RKUHP di MK, Menkumham Sebut Hakimnya Tak Perlu Diragukan

Editor

Febriyan

image-gnews
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menyampaikan draf laporan tanggapan Pemerintah terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam sidang paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 6 Desember 2022. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah disahkan menjadi UU. Pengesahan itu dilakukan dalam masa sidang Rapat Paripurna DPR ke-11 yang digelar pada Selasa 6 Desember 2022. Sidang Rapat Paripurna Masa Sidang ke-11 yang salah satunya untuk mengesahkan RKUHP menjadi UU ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menyampaikan draf laporan tanggapan Pemerintah terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam sidang paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 6 Desember 2022. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah disahkan menjadi UU. Pengesahan itu dilakukan dalam masa sidang Rapat Paripurna DPR ke-11 yang digelar pada Selasa 6 Desember 2022. Sidang Rapat Paripurna Masa Sidang ke-11 yang salah satunya untuk mengesahkan RKUHP menjadi UU ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta masyarakat  yang tak puass terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menempuh cara konstitusional dengan mengajukan uji materi atau  judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Yasonna, masyarakat tak perlu meragukan netralitas para hakim MK. 

Keraguan terhadap Hakim MK ini sebelumnya disampaikan oleh Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti. Ia pesimistis Hakim MK akan menerima gugatan dan mengambil putusan yang objektif pasca pemecatan yang dianggap sewenang-wenang terhadap hakim Aswanto oleh DPR. 

"Itu kan suudzonnya Bivitri, masa sekelas mereka-mereka (para Hakim MK) kita ragukan lagi," kata Yasonna di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Desember 2022. 

Yasonna menyebut pihaknya sangat terbuka dengan masukan dan kerap berdebat dengan pakar hukum seperti Bivitri. Politikus PDIP itu menyebut tidak ada yang ditutupi dalam proses perancangan RKUHP, sehingga Bivitri dan masyarakat yang memprotes sudah seharusnya tahu isi aturan baru tersebut. 

"Apa yang disampaikan mungkin enggak dibaca utuh lagi oleh teman-temen itu setelah diadakan revisi-revisi, bisa saja terjadi," kata Yasonna. 

Kekhawatiran Bivitri terhadap independensi Hakim Mahkamah Konstitusi bukan tanpa alasan. Pasalnya, pemecatan Hakim Mahkamah Konstitusi dilatarbelakangi keputusannya yang kerap menganulir undang-undang buatan DPR. Bivitri menyebut ada kemungkinan para Hakim MK khawatir "diaswantokan" jika melakukan hal yang bertentangan dengan keinginan DPR. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Wamenkumham bilang kalau enggak setuju bawa aja ke MK. Nah MK-nya udah kayak gini, gimana dong? Mereka akan mikir seribu kali kalau nanti mereka menyebut pasal pasal di RKUHP itu inkonstitusional karena takut 'diaswantokan'," kata Bivitri. 

Bivitri menyebut MK baru saja mengeluarkan putusan nomor 103/PUU-XX/2022 tentang pemberhentian hakim konstitusi harus dilakukan sesuai aturan Pasal 23 Undang-Undang MK. Namun, ia menyebut DPR ingin merevisi undang-undang tersebut.

"Mau ada revisi UU MK, yang akan bisa mengevaluasi hakim mana pun yang dianggap membangkang. Jadi sekarang revisi UU MK mau dibahas yang mengusulkan DPR juga," ujar Bivitri. 

Pengesahan RKUHP dalam rapat paripurna DPR hari ini mendapatkan protes keras dari Aliansi Reformasi KUHP. Mereka menggelar aksi simbolik dengan mendirikan tenda di depan Gedung  DPR. Aksi itu mereka beri nama “Berkemah di Depan Rumah Wakil Rakyat karena Demokrasi Darurat.”  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

4 Nama Ini Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur dari PDIP untuk Pilgub Jateng

2 jam lalu

Logo PDIP
4 Nama Ini Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur dari PDIP untuk Pilgub Jateng

Juru Bicara PDIP Chico Hakim membeberkan empat nama yang masuk bursa bakal calon gubernur di Pilgub Jateng. Siapa saja?


PDIP Tanggapi Santai Kabar Cawe-cawe Jokowi di Pilgub Jakarta

3 jam lalu

Chico Hakim saat memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan terkait kekerasan dan kekejaman terhadap hewan di kawasan Kemang, Jakarta, (25/11). TEMPO/Nurdiansah
PDIP Tanggapi Santai Kabar Cawe-cawe Jokowi di Pilgub Jakarta

PDIP menilai tidak akan mudah bagi Jokowi mengatur partai yang terlibat agar mendukung calon kepala daerah tertentu, khususnya di Pilgub Jakarta.


Ditanya Soal Maju PIlgub DKI, Heru Budi: Yang Paling Pantas Ketua DPRD Prasetyo Edi

4 jam lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai upacara rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-497 dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kaliata, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Ditanya Soal Maju PIlgub DKI, Heru Budi: Yang Paling Pantas Ketua DPRD Prasetyo Edi

Heru Budi menanggapi dirinya akan maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Dia mengatakan yang cocok adalah Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi.


PDIP Bocorkan Daftar Nama Unggulan yang Berpotensi Maju di Pilgub Empat Provinsi Utama Pulau Jawa

5 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. TEMPO/Imam Sukamto
PDIP Bocorkan Daftar Nama Unggulan yang Berpotensi Maju di Pilgub Empat Provinsi Utama Pulau Jawa

PDIP belum menerbitkan satu pun surat rekomendasi Pilgub di empat wilayah Pulau Jawa. Sejumlah nama masuk radar bakal calon gubernur.


Asisten Hasto PDIP Kusnadi Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

5 jam lalu

Staf Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, Kusnadi, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Dalam pemeriksaan sebelumnya penyidik KPK melakukan penyitaan satu ponsel, buku tabungan dan dua kartu ATM milik Kusnadi dan dua ponsel dan buku agenda DPP PDIP milik Hasto Kristiyanto, dalam penyidikan perkara dugaan suap penetapan anggota DPR RI periode 2019 - 2024 dengan tersangka politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku, yang hingga saat ini dalam pelarian dan menjadi buronan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Asisten Hasto PDIP Kusnadi Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

Staf Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini, Rabu, 19 Juni 2024.


Wacana Pemasangan Anies Baswedan-Kaesang di Pilkada Jakarta 2024, Begini Respon PDIP, PKB, Gerindra, dan PSI

5 jam lalu

Anies Baswedan dan Kaesang Pangarep. TEMPO
Wacana Pemasangan Anies Baswedan-Kaesang di Pilkada Jakarta 2024, Begini Respon PDIP, PKB, Gerindra, dan PSI

Wacana pemasangan Anies Baswedan-Kaesang di Pilkada Jakarta 2024 direspon sejumlah partai politik.


PKS-PDIP-PKB Bersatu, Anies Baswedan Menuju Pilgub Jakarta?

9 jam lalu

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama keluarga menunaikan salat iduladha 1445 Hijriah di Masjid Babul Khoirot, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lokasi masjid tempat Anies beribadah tidak jauh dari rumahnya. Tempo/Novali Panji
PKS-PDIP-PKB Bersatu, Anies Baswedan Menuju Pilgub Jakarta?

PKS, PDIP, dan PKB telah memberi sinyal dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta. Akankah Anies menuju PIlgub Jakarta?


Eks Penyidik KPK Yakin Harun Masiku Bisa Ditangkap

18 jam lalu

Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 7 Februari 2020. OTT Wahyu Setiawan terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan mantan Caleg PDIP Harun Masiku. ANTARA/Sigid Kurniawan
Eks Penyidik KPK Yakin Harun Masiku Bisa Ditangkap

Yudi optimis AKBP Rossa mampu menuntaskan pencarian Harun Masiku karena berpengalaman dalam menangani berbagai kasus besar di KPK.


Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman Sepakat Korban Judi Online Bisa Terima Bansos, Apa Alasannya?

22 jam lalu

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memegang palu sidang usai dilantik menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Juli 2023. Habiburokhman yang merupakan Anggota Fraksi Gerindra dilantik menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Desmond J Mahesa, yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. TEMPO/M Taufan Rengganis
Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman Sepakat Korban Judi Online Bisa Terima Bansos, Apa Alasannya?

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, sepakat korban judi online bisa memperoleh bansos untuk sementara waktu. Ini alasannya?


Anies Baswedan: Terbiasa dengan PKS hingga Tak Memikirkan Lawan Pilkada 2024

23 jam lalu

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama keluarga menunaikan salat iduladha 1445 Hijriah di Masjid Babul Khoirot, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lokasi masjid tempat Anies beribadah tidak jauh dari rumahnya. Tempo/Novali Panji
Anies Baswedan: Terbiasa dengan PKS hingga Tak Memikirkan Lawan Pilkada 2024

Anies Baswedan telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jakarta