AJI Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Berpotensi Kekang Kebebasan Berekspresi

Sejumlah jurnalis melakukan aksi unjuk rasa menolak RKUHP di depan gedung DPRD Jawa Barat di Bandung, 5 Desember 2022. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta -DPR bersikukuh mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat RKUHP hari ini, kendati ditolak berbagai kalangan.

Sejumlah pasal dalam rancangan undang-undang itu dinilai bakal mengekang kebebasan berekspresi. Namun, DPR tak hirau dan meresmikannya jadi KUHP hari ini, Selasa, 6 Desember 2022.

Untuk menolak pasal-pasal bermasalah di RKUHP, Aliansi Jurnalis Independen atau AJI telah menggelar aksi di berbagai kota pada 4 dan 5 Desember 2022.

Aksi dilakukan secara offline dan online antaranya di Jayapura, Manokwari, Lhokseumawe, Semarang, Padang, Bandar Lampung, Bandung, Medan, Jakarta, Samarinda, Yogyakarta, Kediri, Surabaya, Jambi, Manado, Makassar, dan Sukabumi. 

Aksi rencananya juga akan digelar AJI di puluhan kota lain hingga esok Rabu, 7 Desember 2022.

Sedikitnya 17 Pasal Bermasalah

Setidaknya terdapat 17 pasal bermasalah dalam draf RKUHP versi 30 November 2022, menurut penemuan AJI dalam siaran pers, diterima Tempo pada Senin, 5 Desember 2022. Organisasi profesi wartawan ini menilai pasal-pasal tersebut berpotensi mengriminalisasi jurnalis dan mengancam kebebasan pers.

Baca juga : BEM UI Bakal Gelar Unjuk Rasa Tolak Pengesahan RKUHP di DPR Hari Ini

Selain itu juga, mengekang kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Beberapa pasal di antaranya Pasal 188, Pasal 218, Pasal 219, Pasal 220, Pasal 240, Pasal 241, Pasal 263, Pasal 264, Pasal 280, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 436, Pasal 433, Pasal 439, Pasal 594, dan Pasal 595.

Pasal 188 tentang tindak pidana penyebaran atau pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Pasal 218, Pasal 219 dan Pasal 220 tentang tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 240 dan Pasal 241 tentang tindak pidana penghinaan terhadap Pemerintah. Serta, Pasal 263 yang mengatur tentang tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong.

Kemudian Pasal 264 tentang tindak pidana kepada setiap orang yang menyiarkan berita tidak pasti, berlebihan, atau tidak lengkap. Pasal 280 tentang gangguan dan penyesatan proses peradilan. Pasal 300, Pasal 301 dan Pasal 302 tentang tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan. Pasal 436 tentang tindak pidana penghinaan ringan. Pasal 433 tentang tindak pidana pencemaran. Pasal 439 tentang tindak pidana pencemaran orang mati, serta Pasal 594 dan Pasal 595 tentang tindak pidana penerbitan dan pencetakan.

Selain itu, AJI menilai pembahasan RKUHP tidak transparan. DPR tidak memberikan ruang kepada publik untuk dapat berpartisipasi secara bermakna dalam perumusan UU tersebut. Pemerintah dan DPR juga belum pernah menjelaskan pertimbangan yang diambil terkait masukan dari publik, termasuk komunitas pers. Menurut AJI, DPR dan Pemerintah harus menunda pengesahan RKUHP karena akan memberangus kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia.

“AJI akan terus bersuara sampai pasal-pasal bermasalah dihapus,” kata Ketua Umum AJI Sasmito dalam aksi bersama yang disiarkan secara virtual.

Senada dengan AJI, Anggota Dewan Pers, Ninik Rahayu mengatakan karena banyaknya pasal yang bermasalah, rencana pengesahan RKUHP oleh DPR merupakan ancaman bagi kemerdekaan pers. Menurutnya, pengaturan pidana Pers dalam RKUHP mencederai regulasi yang sudah diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dia menilai RKUHP tidak sejalan dengan UU Pers yang mengatur tentang kemerdekaan berbicara, berpendapat, serta kemerdekaan pers.

Ninik menegaskan, kemerdekaan menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki dalam kehidupan demokratis.

Dewan Pers telah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi bahwa RKUHP masih bermuatan membatasi kemerdekaan pers dan berpotensi mengriminalisasi karya jurnalistik. Menurutnya, kemerdekaan pers dan berpendapat seharusnya tercermin dalam RKUHP yang baru. “Karena kemerdekaan pers menjadi unsur penting menciptakan kehidupan bermasyarakat yang demokratis,” kata Ninik.

HENDRIK KHOIRUL MUHID

Baca juga : Diketok Hari Ini, Aliansi Nasional Reformasi KUHP Jelaskan 12 Alasan Tolak RKUHP

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.






Kasus Teror Bom Rumah Jurnalis Senior Papua Victor Mambor, Polresta Jayapura Lakukan Olah TKP

6 hari lalu

Kasus Teror Bom Rumah Jurnalis Senior Papua Victor Mambor, Polresta Jayapura Lakukan Olah TKP

Polisi terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku dan motif teror bom terhadap jurnalis senior Papua Victor Mambor.


AJI Jakarta dan LBH Pers Kecam Intimidasi dan Ancaman Hercules kepada Jurnalis di KPK

7 hari lalu

AJI Jakarta dan LBH Pers Kecam Intimidasi dan Ancaman Hercules kepada Jurnalis di KPK

AJI Jakarta dan LBH Pers membuka posko pengaduan atas dugaan intimidasi dan ancaman Hercules terhadap para jurnalis di KPK.


Rumah Victor Mambor Diteror Bom, AJI Jayapura Minta Jurnalis Papua Tak Gentar Suarakan Kebenaran

8 hari lalu

Rumah Victor Mambor Diteror Bom, AJI Jayapura Minta Jurnalis Papua Tak Gentar Suarakan Kebenaran

Jurnalis senior Victor Mambor melaporkan peristiwa teror ledakan di samping rumahnya ke Polresta Jayapura, Papua. Polisi tengah menyelidiki kasus ini.


Jurnalis Senior Papua Victor Mambor Kembali Diteror Ledakan

8 hari lalu

Jurnalis Senior Papua Victor Mambor Kembali Diteror Ledakan

Ketua AJI Jayapura Lucky Ireeuw mengungkap dugaan intimidasi yang kembali menimpa jurnalis senior Victor Mambor melalui aksi teror ledakan bom.


Apa Itu Gaya Hidup Bohemian? Jejaknya Berawal dari Bahasa Prancis di Abad 15

9 hari lalu

Apa Itu Gaya Hidup Bohemian? Jejaknya Berawal dari Bahasa Prancis di Abad 15

Bohemian identik dengan gaya berbusana. Tetapi sebenarnya bohemian merupakan gaya hidup.


Awal Tahun, Jokowi Tandatangani KUHP Baru

28 hari lalu

Awal Tahun, Jokowi Tandatangani KUHP Baru

Presiden Jokowi telah menandatangani KUHP baru kemarin. Berlaku tiga tahun lagi.


Alasan Jubir Tim Sosialisasi RKUHP Jadi Saksi Ringankan Richard Eliezer: Kemanusiaan

34 hari lalu

Alasan Jubir Tim Sosialisasi RKUHP Jadi Saksi Ringankan Richard Eliezer: Kemanusiaan

Juru bicara Tim Sosialisasi RKUHP, Albert Aries hadir dalam persidangan Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E untuk menjadi saksi meringankan


Jadi Saksi Ahli Meringankan untuk Richard Eliezer, Albert Aries: Saya Hadir Secara Pro Deo Pro Bono

34 hari lalu

Jadi Saksi Ahli Meringankan untuk Richard Eliezer, Albert Aries: Saya Hadir Secara Pro Deo Pro Bono

Albert Aries yang dihadirkan sebagai saksi ahli meringankan untuk Richard Eliezer mengatakan dia hadir dengan pro deo dan pro bono alias gratis.


Menyoroti Pasal 603 dan 604 KUHP Baru, Sanksi Koruptor Jadi Ringan?

43 hari lalu

Menyoroti Pasal 603 dan 604 KUHP Baru, Sanksi Koruptor Jadi Ringan?

Dalam KUHP baru, dimuat pula regulasi hukum tentang Tipikor, aturannya tertuang dalam Pasal 603 dan 604. Sanksi koruptor kok jadi ringan?


Pengamat Nilai Partisipasi Publik dalam Pembentukan KUHP Baru Sangat Rendah

44 hari lalu

Pengamat Nilai Partisipasi Publik dalam Pembentukan KUHP Baru Sangat Rendah

Asfinawati mengatakan bahwa derajat partisipasi publik dalam pembentukan KUHP sangat rendah, bahkan cenderung tidak bermakna.