Ini Poin Permasalahan RKUHP yang Ditolak oleh Koalisi Masyarakat Sipil

Reporter

Editor

Febriyan

Aliansi Reformasi KUHP menggelar aksi penolakan pengesahan RKUHP di depan Gedung DPR hari ini, Senin, 5 Desember 2022. Foto: Ima Dini Shafira

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana menjelaskan secara rinci poin-poin masalah dari draft terbaru RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) versi tanggal 30 November 2022 yang akan disahkan DPR dan Pemerintah pada Selasa besok, 6 Desember 2022. LBH Jakarta dan sejumlah organisasi masyarakat sipil lainnya menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada hari ini, Senin, 5 Desember 2022.

Arif menyatakan terdapat beberapa pasal karet yang menjadi sorotan koalisi masyarakat sipil. Di antaranya, masalah penghinaan pemerintah dan lembaga negara (pasal 240), masalah pengaturan pidana denda (pasal 81), masalah pidana mati (pasal 100), masalah larangan unjuk rasa tanpa pemberitahuan (pasal 256), serta masalah pasal subversif yang kembali muncul (pasal 188).

Pasal 240 soal penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara

Dalam pasal 240, penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara dilebur menjadi satu pasal dan menjadi delik aduan secara terbatas. yaitu untuk penghinaan yang tidak mengakibatkan kerusuhan.

Menurut Arif, pasal tersebut tidak sejalan dengan cita-cita demokrasi, tidak perlu dipidana perbuatan "penghinaan" karena akan selalu sulit dibedakan dengan kritik.

"Sedari awal kami menyuarakan untuk penghapusan pasal ini, jika yang dilindungi adalah mencegah kerusuhan, pasal-pasal lain tetap dapat digunakan," ujar Arif ketika dihubungi oleh Tempo.

Menurutnya, pasal tersebut harus dihapuskan karena pemerintah dan lembaga negara adalah objek kritik, yang tidak dapat dilindungi dengan pasal pembatasan. Apalagi ini untuk institusi yang tak memiliki reputasi secara personal.

"Pasal penghinaan hanya untuk melindungi orang bukan institusi," katanya.

Pasal 81 soal pengaturan pidana denda

Koalisi masyarakat sipil juga mempermasalahkan Pasal 81 RKUHP tentang masalah pengaturan pidana denda. Dalam pasal terssebut diatur jika pidana denda tidak dibayarkan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Jika setelah penyitaan dan pelelangan pidana denda masih tidak terpenuhi maka sisa denda dapat diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial.

Poin permasalahan dalam pasal tersebut, menurut Arif adalah pidana denda tidak ditujukan untuk tujuan negara memperoleh pendapatan. Karena menurutnya, hal tersebut akan membawa masalah sosial, karena orang yang dijatuhi pidana denda akan diincar harta bendanya, termasuk orang miskin, pun jika tidak cukup, masih harus mengganti dengan pidana penjara, dan pidana lainnya.

"Jika ingin mengefektifkan pidana denda, maka yang harus dilakukan adalah mengatur denda yang proporsional, bukan memberlakukan penyitaan aset," kata dia.

Selanjutnya, pasal 100 soal pidana mati






Komisi Yudisial Akui Minimnya Calon Hakim Ad Hoc HAM Kompeten di MA, Apa Sebabnya?

6 jam lalu

Komisi Yudisial Akui Minimnya Calon Hakim Ad Hoc HAM Kompeten di MA, Apa Sebabnya?

KY menilai ada sejumlah permasalahan yang menyebabnya minimnya calon hakim ad hoc HAM yang kompeten.


Utusan Menteri Luar Negeri Malaysia Usulkan Islamofobia Masuk Kategori Kriminal

1 hari lalu

Utusan Menteri Luar Negeri Malaysia Usulkan Islamofobia Masuk Kategori Kriminal

Utusan khusus Menteri Luar Negeri Malaysia menyarankan agar Islamofobia masuk kategori tindakan kriminal


Walhi Berencana Tetapkan 1 Februari Sebagai Hari Keadilan Iklim Internasional, Alasannya?

2 hari lalu

Walhi Berencana Tetapkan 1 Februari Sebagai Hari Keadilan Iklim Internasional, Alasannya?

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi berencana menetapkan tanggal 1 Februari sebagai hari keadilan iklim internasional.


Walhi: Krisis Iklim Berlangsung, 23 Pulau di Pesisir Jakarta Terancam Tenggelam

2 hari lalu

Walhi: Krisis Iklim Berlangsung, 23 Pulau di Pesisir Jakarta Terancam Tenggelam

Direktur Eksekutif WALHI Jakarta Suci Fitriah Tanjung menyebut sebanyak enam pulau kecil berukuran kurang dari 3 hektar di Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta telah tenggelam akibat krisis iklim.


KontraS Soroti Calon Hakim Ad Hoc MA yang Minim Pengetahuan Soal HAM

2 hari lalu

KontraS Soroti Calon Hakim Ad Hoc MA yang Minim Pengetahuan Soal HAM

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menyoroti para hakim ad hoc Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung yang minim pengetahuan soal HAM.


Warga Pulau Pari Tuntut Ganti Rugi ke Holcim Ltd Rp 238 Juta Lewat Pengadilan Swiss

2 hari lalu

Warga Pulau Pari Tuntut Ganti Rugi ke Holcim Ltd Rp 238 Juta Lewat Pengadilan Swiss

Empat warga Pulau Pari melayangkan gugatan ke Pengadilan Swiss menuntut Holcim Ltd. bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan yang timbul.


Teddy Minahasa Sempat Minta Doddy Prawiranegara Antar 5 Kilogram Sabu Gunakan Pesawat

3 hari lalu

Teddy Minahasa Sempat Minta Doddy Prawiranegara Antar 5 Kilogram Sabu Gunakan Pesawat

Teddy Minahasa sempat meminta Doddy Prawiranegara untuk mengantar sabu seberat lima kilogram menggunakan pesawat ke Jakarta, namun hal itu ditolak.


Kementerian Luar Negeri Turki Disebut Waswas Bakal Ada Pembakaran Al Quran di Norwegia

3 hari lalu

Kementerian Luar Negeri Turki Disebut Waswas Bakal Ada Pembakaran Al Quran di Norwegia

Duta Besar Norwegia untuk Turki dipanggil karena unjuk rasa pada Jumat, 3 Februari 2023, dikhawatirkan bakal terjadi lagi pembakaran Al Quran


Hotman Paris Bela Teddy Minahasa, Pertanyakan Mengapa Banyak Pejabat Tinggi Tak Jadi Saksi

4 hari lalu

Hotman Paris Bela Teddy Minahasa, Pertanyakan Mengapa Banyak Pejabat Tinggi Tak Jadi Saksi

Hotman Paris Hutapea menyatakan, dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Teddy Minahasa prematur.


Sidang Perdana Teddy Minahasa Dijaga Ketat, Dia Didampingi Hotman Paris Hutapea

4 hari lalu

Sidang Perdana Teddy Minahasa Dijaga Ketat, Dia Didampingi Hotman Paris Hutapea

Polres Metro Jakarta Barat menjaga ketat sidang perdana kasus narkoba yang menjerat mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa.