KontraS Soroti Pasal Pelanggaran HAM Berat di RKUHP

Aktivis yang tergabung dalam Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara melakukan aksi refleksi malam memperingati kematian aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir di Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu 7 September 2022. Aksi memperingati 18 tahun kematian Munir itu digelar untuk mendorong Komnas HAM melanjutkan dan menetapkan kasus tersebut sebagai pelanggaran HAM berat. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan atau KontraS  menilai draf Rancangan Kitab Undang-Undag Hukum Pidana (RKUHP) masih banyak mengandung pasal-pasal bermasalah. Salah satu pasal yang disoroti oleh KontraS adalah  pasal pelanggaran HAM berat.

Ketua Divisi Hukum KontraS, Andi Muhammad Rizaldi, berkata pasal pelanggaran HAM berat di RKUHP mendegradasi kekhususan tindak pidana kemanusiaan yang berat. Sebab, kata dia, ada beberapa pasal di RKUHP yang hukumannya mengurangi hukuman yang berada di UU Pengadilan HAM.

"Misalnya saja kejahatan genosida di UU Pengadilan HAM bisa dihukum paling singkat 10 tahun, di RKUHP menjadi 5 tahun saja,” kata Andi pada Minggu, 4 Desember 2022.

Andi khawatir RKUHP  semakin menyulitkan penyelesaian pelanggaran HAM berat. Ia berkata memasukkan pelanggaran HAM berat ke dalam RKUHP akan menghilangkan kekhususan tindak pidana tersebut yang mana penanganan pelanggaran HAM berat membutuhkan mekanisme penanganannya tersendiri.

Baca Juga: Lengkap, Ini 4 Jenis Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

"Pelanggaran HAM berat ini kan kejahatan yang memiliki kekhususan karena tingkat keparahan yang ditimbulkan. Maka perlu memiliki cara penanganan yang khusus dan diatur oleh payung hukum tersendiri,” ujar dia melalui pesan tertulis.

Selain soal masalah pasal, Andi juga menyoroti soal mekanisme pengaturan di RKUHP soal pelanggaran HAM berat yang dinilai tidak lengkap. Ia melihat RKUHP tidak memuat pengaturan soal tanggung jawab komando yang berguna menjerat komandan yang turut serta memerintahkan anak buah dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

"Padahal hal tersebut sudah dimuat di dalam UU Pengadilan HAM. Nihilnya pengaturan tersebut akan menyulitkan upaya menghadirkan keadilan yang substansial," kata advokat hak asasi manusia tersebut.

Baca Juga: Minta Kejelasan Status Pelanggaran HAM Berat Munir, Kasum Datangi Komnas HAM






Komisi Yudisial Akui Minimnya Calon Hakim Ad Hoc HAM Kompeten di MA, Apa Sebabnya?

5 jam lalu

Komisi Yudisial Akui Minimnya Calon Hakim Ad Hoc HAM Kompeten di MA, Apa Sebabnya?

KY menilai ada sejumlah permasalahan yang menyebabnya minimnya calon hakim ad hoc HAM yang kompeten.


KontraS Soroti Calon Hakim Ad Hoc MA yang Minim Pengetahuan Soal HAM

2 hari lalu

KontraS Soroti Calon Hakim Ad Hoc MA yang Minim Pengetahuan Soal HAM

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menyoroti para hakim ad hoc Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung yang minim pengetahuan soal HAM.


KontraS Kecam Penetapan 17 Buruh sebagai Tersangka Kerusuhan Berdarah di PT GNI

6 hari lalu

KontraS Kecam Penetapan 17 Buruh sebagai Tersangka Kerusuhan Berdarah di PT GNI

Kontras menyebut buruh PT GNI itu ditahan tanpa pendampingan hukum. Padahal ancaman pidana di atas 5 tahun.


Koalisi Masyarakat Sipil Berharap Agar Seluruh Pelaku Mutilasi 4 Warga Papua Bisa Dihukum Berat

8 hari lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Berharap Agar Seluruh Pelaku Mutilasi 4 Warga Papua Bisa Dihukum Berat

Koalisi Masyarakat Sipil menilai vonis yang dijatuhkan kepada salah satu pelaku mutilasi 4 warga Papua merupakan angin segar bagi keluarga korban.


Janji Presiden Jokowi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Basa-Basi

11 hari lalu

Janji Presiden Jokowi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Basa-Basi

Presiden Jokowi memilih penyelesaian non-yudisial untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Harus mampu memberi keadilan.


PKS Sebut Kericuhan PT GNI Merupakan Dampak Nyata UU Cipta Kerja

12 hari lalu

PKS Sebut Kericuhan PT GNI Merupakan Dampak Nyata UU Cipta Kerja

PKS menyatakan kericuhan PT GNI merupakan dampak dari penerbitan UU Cipta Kerja.


Pegiat HAM Desak PT GNI Bertanggung Jawab Atas Tragedi Kericuhan Karyawan

13 hari lalu

Pegiat HAM Desak PT GNI Bertanggung Jawab Atas Tragedi Kericuhan Karyawan

KontraS mendesak agar PT Gunbuster Nickel Industri atau PT GNI bertanggung jawab atas tragedi kerusuhan antar karyawannya.


Jokowi Akui 12 Pelanggaran HAM Berat, LPSK: Korban Butuh Bantuan Medis hingga Psikologis

19 hari lalu

Jokowi Akui 12 Pelanggaran HAM Berat, LPSK: Korban Butuh Bantuan Medis hingga Psikologis

LPSK menyatakan pemerintah harus melalukan pemulihan dan memberikan bantuan kepada para korban pelanggaran HAM berat yang telah diakui Jokowi.


Pengaduan ke LPSK Selama 2022 Didominasi Kasus Pencucian Uang dan Pelanggaran HAM Berat

21 hari lalu

Pengaduan ke LPSK Selama 2022 Didominasi Kasus Pencucian Uang dan Pelanggaran HAM Berat

Dalam rapat kerja bersama DPR Komisi Hukum, LPSK turut menyampaikan rencana program ke depan beserta alokasi anggarannya.


Komnas HAM Ungkap Ada 6 Ribu Korban HAM Berat Sudah Terverifikasi

21 hari lalu

Komnas HAM Ungkap Ada 6 Ribu Korban HAM Berat Sudah Terverifikasi

Komnas HAM akan membantu Jokowi untuk verifikasi korban yang berhak mendapatkan hak tersebut.