INFO NASIONAL -- Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan transportasi publik yang nyaman, berkualitas, murah, dan mengusung semangat energi hijau terus mendapat dukungan. Menjelang gelaran KTT G20 di Bali, 15-16 November 2022, Pemerintah Indonesia berhasil menjalin kesepakatan dengan Jepang, Inggris, serta Korea Selatan.
Nota Kesepahaman (MoU) bersama Jepang dan Inggris tercapai pada Senin, 14 November 2022, terkait proyek pengembangan MRT Jakarta. Pada hari yang sama, Korea Selatan juga menandatangani MoU tentang pembangunan MRT Jakarta Fase 4 (Fatmawati-Kampung Rambutan).
Keberhasilan menjalin kerja sama dengan Korsel bermula sejak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berkunjung ke Korea Selatan, Juni 2022 lalu. MoU ini juga merupakan tindak lanjut pembicaraan dalam 28th ASEAN Transport Minister Meeting pada 16-17 Oktober 2022 di Bali. Dalam pertemuan bilateral tersebut, Korea Selatan menyampaikan minatnya untuk turut berpartisipasi membangun MRT.
Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono menyambut baik kerja sama ini. Menandakan semangat kolaborasi yang diusung Pemprov DKI berhasil diimplementasikan. Terlebih, Jakarta perlu penanganan komprehensif dalam menangani isu akut kemacetan. Saat ia ditugaskan memimpin Jakarta pada Oktober 2022 lalu, Presiden Joko Widodo memberi tugas penting, yakni menangani tata ruang kota, banjir, dan kemacetan.
"Pembangunan MRT Jakarta Fase 4 merupakan salah satu upaya menciptakan moda transportasi publik berorientasi transit yang semakin luas dan berkembang. Semoga upaya ini dapat mendorong perubahan perilaku dan gaya hidup masyarakat dalam bertransportasi ramah lingkungan dan berkelanjutan, selain juga bisa menjadi solusi untuk mengurai kemacetan," ujarnya.
Ia menjelaskan, untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, Pemprov DKI terus mengembangkan sistem transportasi massal. Menurut Heru, agar sistem transportasi di Jakarta berjalan baik, harus dilakukan integrasi berbagai moda transportasi. Begitu pula kerja sama dengan berbagai pihak mutlak diperlukan demi mendukung mobilitas masyarakat.
Heru menuturkan, Pemprov DKI akan membangun infrastruktur yang mengintegrasikan transportasi antarmoda serta layanan tiket, mengurangi titik putar balik (u-turn), dan penerapan jalan satu arah pada jam-jam tertentu. “Semua itu adalah upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menangani kemacetan dalam dua tahun ke depan," tuturnya.
Heru juga memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam integrasi transportasi. Dua hari setelah dilantik sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta pada 17 Oktober 2022, ia langsung menyambangi Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, guna mendiskusikan rencana penyatuan moda transportasi publik.
Selepas diskusi, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan kolaborasi ini perlu diwujudkan secepat mungkin, mengingat sistem transportasi umum di berbagai kota besar dunia sudah memiliki satu sistem payung hukum, sehingga mobilitas warga menjadi teratur. Ia berjanji akan ikut mempercepat integrasi transportasi publik yang sudah mulai berjalan di Jakarta.
Contoh implementasi integrasi transportasi publik yang dapat dilihat adalah keterkaitan antara berbagai moda, baik Transjakarta, MRT, LRT, dan kereta api. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan, Pemprov DKI memperhatikan pula lokasi titik temu antara penumpang dan moda transportasi umum, dalam hal ini kawasan stasiun, sebagai bagian tak terpisahkan dari integrasi transportasi umum.
Penataan kawasan stasiun kereta ditujukan agar semua aktivitas yang dijalankan, baik saat pengguna mengunjungi atau meninggalkan stasiun, mendapat pengalaman menyenangkan. Penataan kawasan stasiun akan mengintegrasikan berbagai moda transportasi umum, mulai dari KRL, MRT, LRT, Transjakarta, Mikrotrans, hingga angkutan umum lainnya.
Ada 16 stasiun yang direvitalisasi oleh Pemprov DKI Jakarta, yakni Juanda, Tanah Abang, Pasar Senen, Sudirman, Manggarai, Tebet, Palmerah, Gondangdia, Jakarta Kota, Cikini, Pasar Minggu, Duren Kalibata, Karet, Klender, Grogol, dan Gambir. Penataan kawasan stasiun juga meliputi perbaikan jalur pejalan kaki, lokasi pedagang kaki lima (PKL), tempat pemberhentian angkutan umum, dan lahan di sekitar stasiun.
Hasil Perubahan Paradigma
Syafrin Liputo menerangkan, upaya kolaborasi membenahi transportasi publik merupakan buah dari perubahan paradigma yang diterapkan Pemprov DKI. Berawal pada 2017, ketika TomTom Traffic Index mendudukkan Jakarta sebagai kota nomor empat termacet di dunia.
“Karena itu Jakarta melakukan perubahan paradigma dari kebijakan yang sebelumnya lebih memprioritaskan mobilitas kendaraan atau car oriented development, diubah menjadi sistem angkutan umum massal, transit oriented development,” urainya.
Perubahan ini pun mengubah struktur penyediaan sarana dan prasarana. Sebelumnya, pejalan kaki dan sepeda di urutan bawah, namun sekarang jadi paling atas prioritas. Tujuannya agar masyarakat menjangkau halte Transjakarta dengan berjalan kaki, karena ada trotoar yang nyaman.
“Itulah yang dilakukan Jakarta, diintegrasikan secara masif. Jadi, pertama, disediakan fasilitas bagi pejalan kaki dan pesepeda. Kedua, layanan angkutan umum diintegrasikan secara utuh. Ketiga, perubahan iklim menjadi penting, sehingga kami mendorong angkutan umum berbasis ramah lingkungan,” kata dia.
Perubahan paradigma ini ternyata membuahkan hasil secara signifikan. Pada 2017, pengguna Transjakarta sekitar 350 ribu per hari. Kemudian melonjak drastis menjadi 1.041.000 pelanggan pada awal 2020. Saat ini Transjakarta melayani di 13 koridor utama, serta mengembangkan 40 rute yang terintegrasi.
Peringkat Jakarta dalam TomTom Traffic Index pun menurun. Jika di 2017 berada di peringkat 4, setahun kemudian melorot ke peringkat 7. Kemudian pada 2021 berhasil keluar dari 10 besar, bahkan berada di peringkat 31 dari total 416 kota yang masuk penilaian. Bahkan pada 2022 ini, Jakarta turun lagi menjadi di ranking 46 dari 404 kota di dunia.
Kerja keras Pemprov DKI ini mendapat perhatian Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) yang akhirnya mendapuk Jakarta sebagai Juara 2 Sustainable Transportation Award pada 2020. Bahkan, meningkat jadi Juara 1 pada tahun berikutnya. “Artinya ada perbaikan kinerja lalu lintas dengan dilakukannya integrasi angkutan umum,” kata Syafrin.
Pembenahan transprotasi publik untuk mengurai kemacetan, lanjut Syafrin, tidak sebatas penyediaan infrastruktur serta sarana dan prasarana. Transportasi publik terintegrasi termasuk pula penyederhanaan tarif yang semakin murah. Sebelumnya, masyarakat harus menyiapkan sekitar 30 persen dari pendapatan bulanan untuk ongkos transportasi, kini turun menjadi 8-9 persen. “Dulu, kalau ditotal untuk tiga moda (Transjakarta, MRT, dan LRT) rata-rata Rp 22.500 untuk sampai ke kantor, sekarang cukup Rp 10 ribu,” ujarnya.
Manfaat lainnya, jam operasional transportasi publik maupun waktu tempuh selalu tepat waktu. Artinya, masyarakat dapat menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tempat tujuan. Sebaliknya, saat menggunakan kendaraan pribadi, harus memperkirakan kemungkinan macet, sehingga terpaksa berangkat lebih awal. “Itulah manfaat-manfaat yang bisa dirasakan masyarakat. Ditambah lagi, dengan pengurangan kendaraan pribadi, maka kualitas lingkungan kita akan lebih baik. Polusi udara Jakarta akan turun,” kata Syafrin. (*)
