TEMPO.CO, Jakarta - Reformasi sistem pemilihan umum atau Pemilu dan suksesi kepemimpinan 2024 menjadi salah satu yang akan dibahas dalam Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah.
Sebagai informasi, penyelenggaraan Muktamar bakal dibagi menjadi dua tahap, yaitu daring (online) dan luring (offline).
Tahap pertama, secara daring yang digelar, Sabtu, 5 November 2022. Adapun tahap kedua secara luring yang dijadwalkan Sabtu-Ahad, 19-20 November mendatang.
Terkait penyelenggaraan pemilu dan suksesi kepemimpinan 2024 yang akan dibahas melalui Muktamar, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengemukakan melalui pembahasan permasalahan itu, Muhammadiyah ingin memberikan kontribusi untuk ikut menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Kita tahu persis bahwa Muhammadiyah tidak berpolitik. Tapi tentunya kita juga tidak bisa lepas dari dinamika politik nasional yang terjadi. Kita juga tahu bahwa sejak Reformasi '98 berbagai persoalan kebangsaan kita masih didominasi dan bahkan sangat terpengaruh oleh dinamika politik yang ada di tanah air kita ini," ujar Abdul Mu'ti kepada awak media saat menggelar konferensi pers di Gedung Edutorium Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS, Jumat, 4 November 2022.
Baca juga: Ajak Berpolitik Santun, NasDem Sumut Kampanyekan 'No Cebong, No Kampret'
Dengan latar belakang itu, lanjut Abdul Mu'ti, Muhammadiyah menilai perlunya mengantisipasi berbagai persoalan yang mungkin muncul dalam suksesi kepemimpinan 2024 berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya.
"Kami tentu sangat berharap agar situasi politik di 2024 itu tetap kondusif dan kami tentu saja memiliki pemikiran-pemikiran yang akan secara resmi kami sampaikan sebagai bagian daribkontribusi Muhammadiyah agar suksesi kepemimpinan 2024 tersebut berjalan dengan sebaik-baiknya," kata dia.
Ia menyatakan Muhammadiyah berharap, dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang tidak terjadi polarisasi politik dan ketegangan politik yang berpotensi memecah belah persatuan umat dan kesatuan bangsa.
Adapun beberapa isu yang dibahas dalam Muktamar, di antaranya seputar isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal yang meliputi beberapa tema utama.
"Yang pertama untuk isu keumatan, kita akan membahas tentang fenomena rezimentasi paham agama. Ada gejala di mana sekarang ini agama tertentu itu begitu dominan dan bahkan seakan-akan menjadi bagian dari paham agama yang menjadi rezim," tuturnya.
Berikutnya adalah membangun kesalehan digital, memperkuat persatuan umat, dan reformasi tata kelola filantropis Islam.
Untuk isu-isu kebangsaan, Muhammadiyah akan membahas tema tentang memperkuat ketahanan keluarga, reformasi sistem pemilu suksesi kepemimpinan 2024, evaluasi atas kebijakan deradikalisasi, dan memperkuat keadilan hukum.
Selain itu juga membahas penataan ruang publik yang inklusif dan adil dan kemudian, memperkuat regulasi sistem resiliensi bencana, antisipasi aging population, dan memperkuat integrasi nasional
Adapun untuk isu kemanusiaan universal, Muktamar akan membahas empat isu, yaitu membangun tata dunia yang damai dan berkeadilan, regulasi dampak perubahan iklim, mengatasi kesenjangan antar negara, dan menguatnya xenophobia (ketidaksukaan atau ketakutan terhadap orang-orang dari negara lain, atau yang dianggap asing).
Baca juga: Muhammadiyah Gelar Muktamar ke-48 Mulai Besok
SEPTHIA RYANTHIE
