Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Muhammadiyah Gelar Muktamar ke-48 Mulai Besok

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, menjelaskan agenda Muktamar Ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah yang akan digelar secara daring dan luring, dimulai pada Sabtu, 4 November 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, menjelaskan agenda Muktamar Ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah yang akan digelar secara daring dan luring, dimulai pada Sabtu, 4 November 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Iklan

Untuk agenda dalam Muktamar secara daring adalah mendengarkan tanggapan dari peserta Muktamar atas materi Muktamar yang sudah disiapkan oleh PP Muhammadiyah.

"Kami sampaikan bahwa materi Muktamar yang terdiri atas laporan pimpinan pusat Muhammadiyah 2015-2022, program Muhammadiyah 2022- 2027, risalah Islam berkemajuan, dan isu-isu strategis kehormatan kebangsaan dan kemanusiaan universal," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia menyatakan semua materi itu sudah dikirimkan kepada peserta Muktamar dalam dua bentuk. Pertama, materi yang dikirim via surat elektronik atau e-mail dalam bentuk PDF kepada para peserta muktamar. Kemudian yang kedua dikirim kepada pimpinan wilayah.

"Jadi dalam Muktamar online akan ada beberapa lokasi dengan jumlah 28 lokasi di 34 provinsi karena ada beberapa provinsi yang memang pesertanya dikonsentrasikan di lebih dari satu tempat," ucapnya. 

Laporan tanggapan itu disampaikan dalam dua bentuk pertama disampaikan secara tertulis sehingga mereka menyampaikan tanggapan secara tertulis dan yang kedua menyampaikan tanggapan secara langsung yang diwakili oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah. 

"Ada 34 pimpinan wilayah Muhammadiyah, kemudian ada organisasi otonom tingkat pusat yang meliputi PP Pemuda Muhammadiyah PP Nasyaatul Aisyiyah, PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah, DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, PP Tapak Suci, dan Hizbul Wathan," katanya.

Ia menambahkan Aisyiyah juga akan menyampaikan tanggapan sehingga keseluruhan ada 40 representasi dari pimpinan wilayah dan tingkat pusat yang akan menyampaikan tanggapan atas materi Muktamar yang sudah dikirimkan kepada masing-masing anggota muktamar itu. 

"Untuk kepesertaan muktamar online sama dengan muktamar offline," katanya. 

Ia menyebutkan anggota muktamar atau peserta pertama itu dikategorikan ke dalam tiga kelompok. Pertama adalah anggota muktamar, yaitu mereka yang memiliki hak bicara dan hak suara dalam muktamar. Kedua, peserta muktamar itu adalah mereka yang berkenan hadir dan mereka memiliki hak bicara tapi tidak memiliki hak suara. Ketiga adalah peninjau muktamar.

Poin-poin dalam materi muktamar yang telah dikirim terutama berkaitan isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal yang meliputi beberapa tema utama. 

 Baca juga; Profil Nasyiatul Aisyiyah, Organisasi Wanita Muhammadiyah Semula Didirikan Seorang Guru

 
SEPTHIA RYANTHIE

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

18 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.


Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons

1 hari lalu

Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan Ketua KPK, M. Busyro Muqoddas saat kunjungi kantor Tempo di Palmerah Barat, Jakarta, Kamis, 25 Januari 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons

PP Muhammadiyah belum mendapatkan balasan surat dari Jomowi soal usulan mereka mengenai pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK.


Masih Rahasiakan Nama Bakal Calon Wali Kota Solo, Gerindra: Kalau Disebutkan, yang Lain Patah Hati

2 hari lalu

Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Sudaryono yang juga bakal calon gubernur Jawa Tengah, memberi pernyataan kepada awak media di Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Masih Rahasiakan Nama Bakal Calon Wali Kota Solo, Gerindra: Kalau Disebutkan, yang Lain Patah Hati

Ketua DPD Gerindra Jateng memastikan mereka telah mengantongi nama calon untuk ikut Pilkada 2024 di 25 kabupaten/kota dari internal partai.


Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

2 hari lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

Greenpeace Indonesia mengkritik rencana Menteri Bahlil Lahadilia bagi-bagi izin tambang ke Ormas keagamaan.


Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

2 hari lalu

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti. TEMPO/Defara
Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

Menteri Bahlil berencana akan bagi-bagi izin usaha pertambangan (IUP) untuk Ormas. Bagaimana sikap Muhammadiyah?


4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

3 hari lalu

Logo Muhammadiyah. wikipedia.org
4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

PP Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi mengenai pembentukan Pansel KPK.


Izin Usaha pertambangan untuk Ormas, Tanggapan Walhi hingga Rentan Kerusakan Lingkungan

4 hari lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Izin Usaha pertambangan untuk Ormas, Tanggapan Walhi hingga Rentan Kerusakan Lingkungan

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan tidak akan menjadi masalah


Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

5 hari lalu

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

Terpopuler: Jokowi memberlakukan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan, Muhammadiyah tanggapi bagi-bagi izin tambang untuk Orman.


Bahlil Berencana Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Ini Tanggapan Muhammadiyah

5 hari lalu

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti ketika ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Defara
Bahlil Berencana Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Ini Tanggapan Muhammadiyah

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menanggapi rencana Menteri Bahlil Lahadalia membagikan izin usaha pertambangan (IUP) untuk Ormas.


Alasan Putri Anggota DPR Aria Bima Daftar sebagai Bakal Calon Wakil Wali Kota Solo ke PDIP

5 hari lalu

Sukma Putri Maharani mendaftar bakal calon peserta Pilkada Surakarta di Kantor DPC PDIP Kota Surakarta, Jawa Tengah, Solo, 12 Mei 2024. ANTARA/Aris Wasita
Alasan Putri Anggota DPR Aria Bima Daftar sebagai Bakal Calon Wakil Wali Kota Solo ke PDIP

PDIP Kota Solo menyatakan Sukma Putri Maharani adalah pendaftar pertama perempuan bagi partainya untuk Pilkada Solo.