Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cerita Keluarga Bayi Pasien Gagal Ginjal Akut Koma 30 Hari

image-gnews
Ilustrasi ginjal. Shutterstock
Ilustrasi ginjal. Shutterstock
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Desi, ibunda dari Tiara (bukan nama sebenarnya), membagikan kisah awal mula putrinya yang baru berusia 20 bulan, didiagnosa mengalami gagal ginjal akut. Akibat penyakit tersebut, sudah satu bulan lamanya Tiara tidak sadarkan diri atau mengalami koma.

"Anak saya masih merem aja enggak buka mata, dari situ dokter bilang belum sadar sampai saat ini," kata Desi kepada Tempo, Minggu, 23 Oktober 2022.

Cerita bermula pada 2 September 2022 ketika Tiara demam dan langsung dibawa ke Rumah Sakit atau RS Aulia di Jagakarta, Jakarta Selatan. Karena demamnya baru satu hari, pihak rumah sakit hanya memberi obat saja untuk Tiara.

Ada tiga obat sirop yang diterima Desi dari dokter di RS Aulia "Yang saya ingat hanya paracetamol saja, dua lagi obat batuk pilek, saya lupa namanya," kata Desi.

Ini bukanlah obat demam pertama yang dikonsumsi Tiara. Pada Agustus 2022, sebelum dirawat ke RS Aulia, Tiara sebenarnya sempat demam dan Desi membeli obat di apotek. Obat yang dibeli adalah obat sirop Unibebi Cough Syrup 60 ml yang kini ditarik peredarannya karena kandungan Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) melebihi ambang batas aman. Dua senyawa kimia tersebut diduga penyebab gagal ginjal akut.

Tiara juga sempat dibawa ke klinik dan dapat lagi obat sirop dan puyer. Desi tak lagi mengingat nama obat sirop dari klinik tersebut. Belakangan, berbagai kasus gagal ginjal akut lainnya terus bermunculan di Tanah Air.

Sehingga Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM pada 20 Oktober 2022 merilis nama 5 obat sirup yang ditarik peredarannya, salah satunya Unibebi Cough Sirup (obat batuk dan flu), produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DTL7226303037A1, kemasan Dus, Botol Plastik @ 60 ml.

Kemarin jumlah bertambah. Kementerian Kesehatan menyebut daftar obat sirop yang dilarang untuk diresepkan dan diperdagangkan menjadi 102 merek dagang. Larangan tersebut diumumkan usai Kementerian mendatangi 156 rumah pasien gagal ginjal akut di 22 provinsi.

Kementerian mendapati 102 obat sirop di lemari keluarga pasien. "Tim mendatangi rumah-rumahnya, lalu kami ambil bungkus obatnya," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers, 21 Oktober 2022.

Desi telah lebih awal mengetahui informasi soal 5 obat sirop yang ditarik BPOM. "Saya baca, ternyata anak saya pernah minum ini di bulan Agustus itu," kata dia.

Berbagai obat yang diminum tak kunjung menurunkan demam Tiara. Sehingga pada 5 September, Desi kembali membawa putrinya ke RS Aulia. Setelah dilakukan cek darah, hasilnya leukosit Tiara tinggi dan harus dirawat inap.

Sulit buang air kecil

Sejak saat itu, Tiara sudah tidak bisa lagi untuk buang air kecil. Hanya keluar sekitar 3 cc air kencing untuk kebutuhan pengecekan di laboratorium. "Hasilnya fungsi ginjal menurun, diserta badannya bengkak karena enggak pipis," kata Desi.

Saat awal pengobatan, dokter ginjal anak hanya memberi tahu Desi kalau putrinya terinfeksi bakteri saja. Tapi pada 5 September itulah, Tiara akhirnya didiagnosis menderita gagal ginjal akut.

Masalahnya, peralatan di RS Aulia terbatas untuk penanganan lebih lanjut. Sehingga setelah tiga hari menginap di RS Aulia, Tiara dirujuk ke Rumah Sakit Fatmawati di Cilandak, Jakarta Selatan, sekitar 7,5 kilometer dari RS Aulia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tiara sempat dirawat di RS Fatmawati selama dua hari. Tapi ternyata peralatan di sana juga tidak tersedia untuk menangani pasien seperti Tiara dengan berat badan di bawah 30 kilogram. 

Selanjutnya: perut Tiara dipasangi selang untuk cuci ginjal...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi (tengah) didampingi oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Mendagri Tito Karnavian, MenPAN-RB Azwar Anas, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta sekaligus Kasetpres Heru Budi Hartono saat meresmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama atau Hospital Based (PPDS RSPPU) di RS Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

Presiden Jokowi menyoroti urgensi peningkatan jumlah dokter spesialis di Indonesia. Apa pesan untuk pemimpin baru?


Jangan Sembarang Pakai Skincare Etiket Biru, BPOM Sebut Alasannya

16 jam lalu

Ilustrasi produk perawatan kulit. Freepik.com
Jangan Sembarang Pakai Skincare Etiket Biru, BPOM Sebut Alasannya

Masyarakat diminta untuk tertib dalam menggunakan skincare sesuai peruntukannya, terutama yang beretiket biru, cek sebabnya.


Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

17 jam lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat meresmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama atau Hospital Based (PPDS RSPPU) di RS Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Program ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan dokter spesialis di daerah-daerah tertinggal, perbatasan dan Kepulauan. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

Jokowi menyebut pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara pemerintah membutuhkan 29 ribu dokter spesialis.


Atasi Ketimpangan Dokter Spesialis, Kemenkes Kembangkan Program Pendidikan Gratis

20 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi (tengah) didampingi oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Mendagri Tito Karnavian, MenPAN-RB Azwar Anas, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta sekaligus Kasetpres Heru Budi Hartono saat meresmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama atau Hospital Based (PPDS RSPPU) di RS Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Atasi Ketimpangan Dokter Spesialis, Kemenkes Kembangkan Program Pendidikan Gratis

Kemenkes bekerja sama dengan sejumlah rumah sakit mengembangkan program pendidikan gratis bagi dokter spesialis.


Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

23 jam lalu

Presiden Jokowi meresmikan program pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit pada Senin, 6 Mei 2024 di halaman Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, kawasan Palmerah, Jakarta Barat. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Presiden Jokowi menyoroti pentingnya infrastruktur kesehatan negara dalam jangka panjang.


Kemenkes Buka Enam Prodi di RS Pendidikan Atasi Kekurangan Dokter Spesialis

2 hari lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (27/2/2024). ANTARA.
Kemenkes Buka Enam Prodi di RS Pendidikan Atasi Kekurangan Dokter Spesialis

Salah satu masalah lagi yang ada di Indonesia adalah distribusi dokter spesialis. Hampir 80 tahun Indonesia merdeka belum pernah bisa terpecahkan.


Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

4 hari lalu

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Anis Hidayah memaparkan catatan penegakan hak asasi manusia (HAM) sepanjang 2023 di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis 25 Januari 2024. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin.
Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.


Kemenkes, UNDP dan WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim

4 hari lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (27/2/2024). ANTARA.
Kemenkes, UNDP dan WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim

Inisiatif ini akan membantu sistem kesehatan Indonesia untuk menjadi lebih tangguh terhadap dampak perubahan iklim.


Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

5 hari lalu

.
Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

Tautan phishing itu berisi permintaan verifikasi data kesehatan pada SATUSEHAT.


Kemenkes, UNDP dan WHO Perkuat Layanan Kesehatan Hadapi Perubahan Iklim

7 hari lalu

UNDP, WHO dan Kemenkes kolaborasi proyek yang didanai oleh Green Climate Fund (GCF) untuk waspadai dampak Perubahan Iklim di bidang Kesehatan/Tempo- Mitra Tarigan
Kemenkes, UNDP dan WHO Perkuat Layanan Kesehatan Hadapi Perubahan Iklim

Kemenkes, UNDP dan WHO kolaborasi proyek perkuat layanan kesehatan yang siap hadapi perubahan iklim.