TEMPO.CO, Jakarta - Desakan NasDem keluar kabinet muncul pascapendeklarasian Anies Baswedan sebagai calon presiden dari partai itu. Anies disebut tokoh yang kental dengan politik identitas.
Menanggapi hal itu, NasDem bertanya soal relevansi pendeklarasian Anies dengan desakan partai itu keluar dari kabinet.
“Kalau ada suara yang mengatakan NasDem harus keluar dari kabinet, apa relevansinya? Kami kan berkomitmen mengawal Jokowi-Ma’ruf sampai akhir,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim saat dihubungi, Senin, 10 Oktober 2022.
Hermawi memastikan jika pendeklarasian Anies Baswedan oleh NasDem tidak akan mengganggu kinerja kader partai di kabinet Jokowi. Ia mencontohkan Menteri Komunikasi dan Informatika yang merupakan kader NasDem, yakni Johnny G. Plate.
Di hari deklarasi Anies, kata Hermawi, Johnny datang ke NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat. Namun, Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, meminta Johnny untuk kembali dan mengikuti sidang kabinet. Hermawi mengatakan saat itu Surya menjelaskan jika Johnny sudah diwakafkan untuk pemerintah.
“Bahkan waktu deklarasi itu Johnny Plate, Sekjen NasDem, masih menghadiri sidang kabinet. Kita gak ada relevansinya kita ganggu pemerintahan. Apa hubungannya,” kata dia.
Serangan ke NasDem juga datang dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dia menilai NasDem menjadi pihak paling pas menjelaskan jika ada yang bertanya kenapa banjir Jakarta terjadi.
"Jadi saat saya baru sampai di Yogya, banyak yang bertanya, mengapa setelah Anies dideklarasikan (sebagai capres) lalu muncul banjir di Jakarta? Ya saya jawab, 'itu NasDem yang harus menjawab," kata Hasto di UGM Senin 10 Oktober 2022.
Menurut Hasto ini jadi semacam hukum demokrasi. "Karena ketika kami dulu mencalonkan Pak Jokowi sebagai calon presiden saat masih menjabat Gubernur DKI semua yang berhubungan dengan Pak Jokowi kami yang berdiri di depan untuk menjelaskan," kata Hasto.
Oleh sebab itu, hal ini pula yang perlu diterapkan Partai NasDem yang sudah memutuskan Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk berdiri di depan. Menjelaskan berbagai hal terkait kebijakan Anies selaku Gubernur DKI Jakarta dalam mengatasi persoalan banjir.
Terkait keputusan Nasdem mengusung Anies Basweda sebagai capres, Hasto menuturkan, PDI Perjuangan selaku partai pengusung Jokowi sama sekali tak berniat mencampuri. Namun pihaknya hanya mengingatkan soal etika politik partai pengusung.
Yang disorot, kata Hasto, Nasdem mengusung calon yang jelas berbeda pandangan dengan Jokowi.
"Tanggungjawab partai pengusung salah satunya mengawal jangan sampai skala prioritas yang ditetapkan Pak Jokowi kemudian bergeser sehingga kontestasi menjadi terlalu dini karena kalau yang dicalonkan berbeda pandangan," kata dia.
NasDem masih bersama Jokowi
Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya memastikan partainya masih setia dalam barisan Jokowi untuk mengawal programnya.
"Dalam pidato deklarasi oleh NasDem, Anies sudah mengatakan continuity and change (keberlanjutan dan perubahan), jadi spirit yang menjadi legacy Pak Jokowi, yang menjadi capaian beliau tentu harus dilanjutkan, hal-hal yang kurang diperbaiki," kata Willy.
Willy pun meminta narasi-narasi politik yang saling menyudutkan diakhiri karena kontraproduktif. Ia mencontohkan sindiran Sekjen PDI Perjuangan soal NasDem yang diibararkan bagian biru pada bendera Belanda dirobek karena sudah memiliki capres sendiri.
"Narasi begini membuat politik kita jumuh, oh ini karena biru disobek terus pindah (koalisi) karena sudah punya capres sendiri," kata Willy.
Menurut Willy, sikap NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024 sebagai sikap politik pasca mendukung pemerintahan Presiden Jokowi yang periodenya telah berakhir. Sebab NasDem sebagai partai baru musti bersiap siap lebih awal, sehingga tak perlu dipersoalkan.
Baca juga: Usung Anies Capres, Nasdem Tepis Sorotan PDIP Soal Program Ibukota Baru Jokowi
