PPKM Level 1 di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 7 November

Reporter

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, seusai mengikuti program Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) untuk para Penyelenggara Negara di lingkungan Kemendagri, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 11 Agustus 2022. Tito Karnavian mengingatkan kepada Penjabat (Pj) kepala daerah yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri agar tidak berani bermacam-macam melakukan korupsi, karena mereka bukan kader partai politik dan tidak mengeluarkan biaya politik, untuk menduduki jabatan ratusan kepala daerah mulai dari tingkat kabupaten atau kota hingga provinsi akan selesai sebelum Pemilu 2024 digelar. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) wilayah Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali yang akan berlaku hingga 7 November 2022.

“Penetapan level wilayah berpedoman pada indikator transmisi komunitas pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan serta pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat," tulis Instruksi Mendagri (Inmendagri) ditandatangani Mendagri Tito Karnavian, Selasa 4 Oktober 2022.

Pemerintah kembali memperpanjang PPKM walaupun kondisi COVID-19 selama sebulan terakhir kondisinya terus membaik. Peraturan tersebut tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 45 Tahun 2022 untuk Jawa Bali, dan Instruksi Mendagri Nomor 46 Tahun 2022 untuk Luar Jawa Bali. Kedua Inmendagri tersebut akan berlaku sampai dengan tanggal 7 November 2022.

Pemberlakuan Inmendagri tersebut secara substansi tidak jauh berbeda dengan pemberlakuan Inmendagri sebelumnya, dimana berdasarkan masukan dari para ahli seluruh daerah di Indonesia berstatus PPKM level 1.

Penyesuaian tidak jauh berbeda tersebut juga karena sebulan terakhir daerah-daerah di Indonesia telah berada dalam status level 1 PPKM sejak perpanjangan pada Instruksi Mendagri Nomor 42 Tahun 2022 untuk Jawa Bali, dan Instruksi Mendagri Nomor 43 Tahun 2022 untuk Luar Jawa Bali yang berlaku pada September lalu.

Penyaluran bantuan diminta dipercepat

Dalam Inmendagri kali ini, Mendagri Tito Karnavian menekankan gubernur, bupati dan wali kota agar mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD.

Kemudian apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM COVID-19, maka menurut dia dilakukan rasionalisasi dan atau realokasi anggaran dari program kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial.

Tata cara rasionalisasi dan atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial jaring pengamanan sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM COVID-19 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

Soal percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-dana desa, bupati wali kota diminta untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi desa yang belum menetapkan peraturan desa mengenai APBDesa pengesahan data KPM oleh pemerintah daerah perekaman pata KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikutnya, kepala desa diminta untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Baca: Jokowi: Mungkin Pandemi Covid-19 Segera Berakhir






8 Lokasi Vaksinasi Covid-19 Dosis 1-4 di DKI Jakarta Selama Desember 2022

13 jam lalu

8 Lokasi Vaksinasi Covid-19 Dosis 1-4 di DKI Jakarta Selama Desember 2022

Berikut daftar lokasi vaksinasi Covid-19 di DKI Jakarta. Melayani vaksin dosis pertama hingga dosis keempat, khsusu tenaga kesahatan.


Formula 1 Cina 2023 Dibatalkan Lagi, Apa Penyebabnya?

1 hari lalu

Formula 1 Cina 2023 Dibatalkan Lagi, Apa Penyebabnya?

Grand Prix Formula 1 Cina dipastikan tidak akan masuk dalam agenda F1 2023. Apa penyebabnya? Simak selengkapnya di artikel ini!


WHO: Kesenjangan Strategi Atasi Covid-19 Lahirkan Varian Baru

1 hari lalu

WHO: Kesenjangan Strategi Atasi Covid-19 Lahirkan Varian Baru

Kesenjangan dalam strategi mengatasi Covid-19 tahun ini terus menciptakan kondisi sempurna bagi munculnya varian baru yang mematikan


Kemenkes Ungkap Tren Kematian Covid-19 Masih Naik, Vaksinasi Terus Digenjot

1 hari lalu

Kemenkes Ungkap Tren Kematian Covid-19 Masih Naik, Vaksinasi Terus Digenjot

Juru Bicara Kemenkes Muhammad Syahril mengungkapkan Indonesia masih berada di Level 1 transmisi Komunitas Covid-19.


Antisipasi Lonjakan Kasus XBB Jelang Liburan Natal, Kemenkes Ingatkan Warga Patuhi Prokes

1 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Kasus XBB Jelang Liburan Natal, Kemenkes Ingatkan Warga Patuhi Prokes

Pengendalian varian XBB dilakukan melalui disiplinnya protokol kesehatan dan juga dengan vaksinasi lengkap


Kemenkes Geser Prioritas Kerja dari Penanganan Covid-19 ke Peningkatan Layanan Kesehatan

2 hari lalu

Kemenkes Geser Prioritas Kerja dari Penanganan Covid-19 ke Peningkatan Layanan Kesehatan

Salah satu fous itu adalah Kemenkes akan melakukan restrukturisasi rumah sakit di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk meningkatkan layanan kesehatan.


Pasien COVID-19 di China Boleh Karantina di Rumah dengan Syarat

3 hari lalu

Pasien COVID-19 di China Boleh Karantina di Rumah dengan Syarat

China akan mengizinkan kasus positif COVID-19 menjalani karantina di rumah dengan syarat tertentu


Protes Aturan Covid-19 di Cina Menyebar ke Luar Negeri

3 hari lalu

Protes Aturan Covid-19 di Cina Menyebar ke Luar Negeri

Warga Cina yang menetap di Sydney hingga Toronto ikut melakukan aksi protes terhadap aturan Covid-19 dengan menyerukan Cina yang bebas


APBD Mengendap di 7 Provinsi, Mendagri: 2024 Mau Pilih Kepala Daerah Seperti Itu?

3 hari lalu

APBD Mengendap di 7 Provinsi, Mendagri: 2024 Mau Pilih Kepala Daerah Seperti Itu?

Tito menuturkan, dengan sisa waktu kurang lebih 30 hari lagi, daerah-daerah tersebut akan sulit untuk merealisasikan serapan APBD di atas 70 persen.


CORE Minta Pemerintah Tak Jorjoran Beri BLT: Kita Butuh Stimulus Kebijakan

4 hari lalu

CORE Minta Pemerintah Tak Jorjoran Beri BLT: Kita Butuh Stimulus Kebijakan

Selain BLT, menurut Hendri, pemerintah mesti membuat kebijakan yang mendorong perputaran ekonomi.