Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Apa Arti Impunitas atau Kebal Hukum?

image-gnews
Ilustrasi Hukum. DAMIEN MEYER/Getty Images
Ilustrasi Hukum. DAMIEN MEYER/Getty Images
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Komisi III DPR telah menyetujui Johanis Tanak menggantikan Lili Pintauli Siregar sebagai pimpinan KPK. Johanis mengusulkan restorative justice untuk tindak pidana korupsi yang rentan makin melanggengkan impunitas terhadap koruptor.

Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Alvin Nicola mengkritik pandangan Johanis soal restorative justice untuk tindak pidana korupsi. Menurut Alvin, ide Johanis bertentangan dengan kedudukan perkara korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Pandangan itu juga bertentangan dengan paradigma United Nations Convention against Corruption atau UNCAC.  Alvin khawatir pendekatan itu diterapkan Johanis saat menjabat pimpinan KPK. 

“Upaya menggeser penanganan kasus korupsi menjadi ultimum remedium melalui restorative justice harus didahului dengan adanya UU Perampasan Aset," kata Alvin, Rabu, 28 September 2022.

Apa itu impunitas?

Mengutip dari laman Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, impunitas merupakan fakta yang memberikan pembebasan atau pengecualian dari tuntutan, hukuman, kerugian kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Biasanya, kondisi ini terjadi akibat penolakan atau kegagalan pemerintah untuk mengambil atau melaksanakan tindakan hukum kepada pelaku. Tak hanya berkonotasi negatif, impunitas juga bisa berupa pemberian pengampunan kepada pejabat pemerintah.

Merujuk publikasi Problematika Pemberian Hak Diskresi dan Impunitas Kepada Pemerintah Terkait Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19, impunitas adalah kekebalan hukum bagi pejabat pemerintah dalam menjalankan kewenangannya yang tidak bisa untuk dituntut secara administrasi, pidana, maupun perdata.

Berdasarkan istilah, impunitas atau impunity bersumber dari kata impune yang berasal dari Bahasa Latin, bermakna tanpa hukuman atau kebal. Istilah ini muncul akibat kegagalan negara untuk memenuhi kewajibannya dalam melakukan investigasi atas pelanggaran HAM. Langkah dan tindakan terhadap para pelaku, terkhusus dalam bidang hukum memastikan, para tersangka tindakan kejahatan harus dituntut, diadili, dihukum dengan adil.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mengutip artikel berjudul Menyingkap Budaya Impunitas pada Pelanggaran HAM Berat di Indonesia dalam Diskusi HRLS, saat ini tindakan pemerintah sangat bertentangan dengan semangat untuk mengakhiri impunitas. Para pelaku kejahatan HAM berat justru dilibatkan dalam pengambilan kebijakan atau menjabat di pemerintahan.

Merujuk publikasi Problematika Pemberian Hak Diskresi dan Impunitas Kepada Pemerintah Terkait Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19, impunitas bukan hal yang baru dalam sistem hukum di Indonesia.

Impunitas terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, Pasal 50 KUHP yang berbunyi, “Bahwa orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang, tidak dapat dipidana.” Pasal 51 Ayat 1 KUHP berbunyi, “Bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, maka orang itu tidak dapat dipidana.”

Di dalam peraturan perundang-undangan, impunitas tidak secara bebas melegalkan seseorang untuk terlepas dari jeratan hukum. Tapi pemberian hak ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pejabat dalam menjalankan kewenangannya.

Baca: Johanis Tanak Jadi Pimpinan KPK, Impunitas Terhadap Koruptor Dikhawatirkan Semakin Menjadi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Firli Bahuri Ikut-ikutan Agus Rahardjo, Pengamat Bilang Ingin Cari Dukungan

3 hari lalu

Mantan Ketua KPK Firli Bahuri usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 1 Desember 2023. Firli diperiksa oleh penyidik gabungan Bareskrim dan Polda Metro Jaya selama 9 jam, selebihnya Firli akan mengikuti aturan hukum yang masih berjalan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Firli Bahuri Ikut-ikutan Agus Rahardjo, Pengamat Bilang Ingin Cari Dukungan

Herdiansyah mengatakan, secara politik Firli Bahuri adalah orang yang sengaja disisipkan ke KPK untuk melemahkan KPK.


Tim Hukum PDIP Rencana Cabut Laporan Terhadap Rocky Gerung, Apa Alasan Laporan Polisi Bisa Dicabut?

5 hari lalu

Akademisi Rocky Gerung memberikan keterangan saat konferensi pers kasus dugaan penghinaan Presiden Joko Widodo di Menteng, Jakarta, Jumat, 4 Agustus 2023. Dalam keteranganya, ia mengaku tidak menghina Presiden Jokowi sebagai individu, melainkan pada kinerja ia juga meminta maaf atas kegaduhan karena kritikanya yang dianggapnya tajam, Rocky juga mengaku ucapannya yang viral itu juga berimbas pada kegiatannya sebagai pembicara yang ditolak di sejumlah daerah. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Tim Hukum PDIP Rencana Cabut Laporan Terhadap Rocky Gerung, Apa Alasan Laporan Polisi Bisa Dicabut?

Tim Hukum PDIP rencana mencabut laporan polisi terhadap Rocky Gerung ke Bareskrim Polri. Apa alasan suatu laporan dapat dicabut atau dibatalkan?


Pengamat Anggap Jumlah Pimpinan KPK 4 Orang Tak Masalah untuk Mengambil Keputusan

7 hari lalu

Nawawi Pomolango saat dilantik sebagai Ketua KPK sementara oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin 27 November 2023. Nawawi menggantikan Firli Bahuri yang diberhentikan sementara usai menjadi tersangka kasus pemerasan. Nawawi adalah Wakil Ketua KPK yang telah menjabat sejak 2019. Kala itu, ia lolos menjadi pimpinan KPK setelah mengumpulkan 50 suara dalam voting yang digelar Komisi III DPR RI. TEMPO/Subekti.
Pengamat Anggap Jumlah Pimpinan KPK 4 Orang Tak Masalah untuk Mengambil Keputusan

"Asalkan pimpinan KPK tegak lurus dengan prinsip, putusan bisa diambil secara bulat," kata Herdiansyah.


Ancaman Hukuman Terberat Tindak Pemerasan dalam KUHP

7 hari lalu

Ilustrasi Pemerasan. shutterstock.com
Ancaman Hukuman Terberat Tindak Pemerasan dalam KUHP

Ada ancaman hukuman berat tindak pemerasan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia.


Tindak Pidana Cukai Kini Bisa Dihentikan, DJBC: Aturan Ini Semacam Restorative Justice

8 hari lalu

Personel Bea dan Cukai memantau kapal yang dicurigai saat melintas di Perairan Selat Malaka di Perairan Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau, 6 September 2020. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang merupakan instansi pemegang tugas kepabeanan memiliki peran yang cukup strategis menjaga wilayah perbatasan yang sebagian besar terdiri dari perairan ini. ANTARA FOTO/M N Kanwa
Tindak Pidana Cukai Kini Bisa Dihentikan, DJBC: Aturan Ini Semacam Restorative Justice

Untuk menghentikan penyidikan tindak pidana cukai, tersangka diwajibkan membayar sanksi administratif berupa denda empat kali nilai cukai yang seharusnya dibayarkan.


3 Mantan Pimpinan KPK Masuk Dewan Pakar Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ini Profilnya

9 hari lalu

Mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan Saut Sitomurang serta mantan Wamenkumham Denny Indrayana melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung KPKi, Jakarta, Senin, 10 April 2023. Koalisi yang terdiri dari sejumlah tokoh pegiat antikorupsi itu mendesak dan menuntut Ketua KPK Firli Bahuri untuk dicopot dari jabatannya karena dinilai telah melakukan pelanggaran kode etik dan pelanggaran perilaku. TEMPO/Imam Sukamto
3 Mantan Pimpinan KPK Masuk Dewan Pakar Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ini Profilnya

Timnas AMIN Pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendapat dukungan 3 mantan pimpinan KPK.


Soal Penetapan Tersangka Muhammad Suryo, Pimpinan KPK Beda Sikap

9 hari lalu

Pengusaha, Muhammad Suryo, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa, 11 Juli 2023. Dalam surat dakwaan terdakwa Direktur PT. Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto, Muhammad Suryo menerima uang suap sekitar Rp.9,5 miliar yang dibacakan tim Jaksa Penuntut Umum KPK di Pengadilan Tipikor Semarang, dalam tindak pidana korupsi dugaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tahun 2018-2022. TEMPO/Imam Sukamto
Soal Penetapan Tersangka Muhammad Suryo, Pimpinan KPK Beda Sikap

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango mengatakan belum ada penetapan tersangka terhadap Muhammad Suryo. Sementara Johanis Tanak menyampaikan sudah.


Ma'ruf Amin Minta KPK dan MK Jaga Integritas, Ini Kisah Berdiri 2 Lembaga Hukum Itu

9 hari lalu

Suasana di depan Gedung KPK/Tempo/Mirza Bagaskara
Ma'ruf Amin Minta KPK dan MK Jaga Integritas, Ini Kisah Berdiri 2 Lembaga Hukum Itu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin minta KPK dan MK jaga marwah dan integritasnya. Bagaimana kisah pendirian 2 lembaga hukum itu.


Jokowi Saksikan Pengesahan Nawawi Pomolango Ganti Firli Bahuri sebagai Ketua KPK

9 hari lalu

Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango mengucapkan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 27 November 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Saksikan Pengesahan Nawawi Pomolango Ganti Firli Bahuri sebagai Ketua KPK

"Saya akan melaksanakan tugas saya dengan sebaik-baiknya. Saya tidak akan tunduk pada perintah, campur tangan siapa pun," kata Nawawi Pomolango.


Firli Bahuri Tersangka, Beda Respons Eks Pegawai KPK dan Internal KPK Alexander Marwata: Saya Tidak Malu

10 hari lalu

Wakil ketua KPK, Alexander Marwata, menghadirkan Kepala kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai tipe Madya Pabean 8 Makassar, Andhi Pramono, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 7 Juli 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Andhi Pramono, dalam tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi sekitar Rp.28 miliar dan tindak pidana pencucian uang terkait pengurusan barang ekspor impor pada kantor pelayanan Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI. TEMPO/Imam Sukamto
Firli Bahuri Tersangka, Beda Respons Eks Pegawai KPK dan Internal KPK Alexander Marwata: Saya Tidak Malu

Alexander Marwata mengatakan secara pribadi ia tak malu dengan status tersangka yang sedang disandang Ketua KPK Firli Bahuri.