Pihak-pihak yang Berwenang Melakukan Cekal

Ilustrasi imigrasi. pixabay.com

TEMPO.CO, Jakarta - Publikasi Analisis tentang Pencegahan dan Penangkalan Keimigrasian di Indonesia dari lib.ui.ac.id, menyatakan cekal merupakan akronim dari yang biasa digunakan dalam bagian keimigrasian. Keberadaan pencegahan dan penangkalan diatur lebih spesifik di dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk ke luar wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Dalam melaksanakan kegiatan pencegahan, terdapat pihak-pihak yang berwenang dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pencegahan.

Wewenang dan Tanggung jawab Pencegahan

Wewenang dan tanggung jawab pencegahan dapat dilakukan oleh:

  1. Menteri, sepanjang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian;
  2. Menteri keuangan, sepanjang menyangkut urusan piutang Negara;
  3. Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 35 huruf F Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
  4. Panglima TNI, menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Kemananan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988.

Wewenang dan Tanggung jawab Penangkalan 

Sedangkan penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Wewenang dan tanggung jawab terhadap orang asing, dapat dilakukan oleh:

  1. Menteri, mengenai urusan yang bersifat keimigrasian;
  2. Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 35 huruf F Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
  3. Panglima TNI sepanjang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Kemananan Negara Republik Indonesia yang telah diubah dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1988.

Pencegahan dan penangkalan memiliki waktu kadaluarsa. Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, berikut beberapa faktor penyebab keputusan pencegahan dan penangkalan dinyatakan berakhir:

  1. Telah habis masa berlakunya;
  2. Dicabut oleh pejabat yang berwenang menetapkan;
  3. Dicabut berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini pencabutan tersebut dinyatakan dalam bentuk Keputusan Pencabutan. Keputusan pencabutan pencegahan dan penangkalan disampaikan kepada:
  4. Orang yang terkena pencegahan, atau dalam hal penangkalan keputusan disampaikan kepada Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan melalui Departemen Luar Negeri;
  5. Menteri, dalam hal keputusan ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Jaksa Agung atau Panglima Tentara Nasional Indonesia.

MUHAMMAD SYAIFULLOH 

Baca juga: Tentang Cekal, Dua Tindakan yang Tidak Dapat Dilakukan Bersamaan terhadap Satu Orang






Kejagung Tuntaskan 2.103 Kasus Lewat Restorative Justice, DPR Ingatkan Jangan Sampai Buka Celah Suap

5 hari lalu

Kejagung Tuntaskan 2.103 Kasus Lewat Restorative Justice, DPR Ingatkan Jangan Sampai Buka Celah Suap

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan sebanyak 2.103 kasus dituntaskan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI melalui pendekatan restorative justice


KPK Cegah AKBP Bambang Kayun Berpergian ke Luar Negeri

5 hari lalu

KPK Cegah AKBP Bambang Kayun Berpergian ke Luar Negeri

Ali menjelaskan pencegahan ini dilakukan agar Bambang Kayun tidak pergi saat dimintai keterangan.


Pendanaan Transisi Energi, Sri Mulyani Disebut Berperan Penting Agar RI Dapat Bunga Murah

5 hari lalu

Pendanaan Transisi Energi, Sri Mulyani Disebut Berperan Penting Agar RI Dapat Bunga Murah

Sri Mulyani merupakan co-chair Koalisi Menteri Keuangan Dunia untuk Perubahan Iklim, yang namanya telah diperhitungkan dunia.


Jaksa Agung Bentuk Satgas 53 Awasi Penerapan Keadilan Restoratif

9 hari lalu

Jaksa Agung Bentuk Satgas 53 Awasi Penerapan Keadilan Restoratif

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan mengatakan pihaknya mengawasi ketat penerapan keadilan restoratif agar tak disalahgunakan jaksa nakal.


Cara Membeli E-meterai dan 10 Langkah Penggunaannya

10 hari lalu

Cara Membeli E-meterai dan 10 Langkah Penggunaannya

Pemerintah telah meluncurkan e-meterai nominal Rp10.000 untuk memudahkan transaksi secara elektronik. Bagaimana cara membeli dan menggunakannya?


Dampak Kondisi Global, Sri Mulyani Ungkap Penyelamat RI untuk Lalui 2023

16 hari lalu

Dampak Kondisi Global, Sri Mulyani Ungkap Penyelamat RI untuk Lalui 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan tantangan ekonomi global saat ini akan berdampak bagi Indonesia pada 2023 mendatang.


Ekonomi RI Diprediksi Tumbuh 5,3 Persen, Sri Mulyani: Pemerintah Optimistis, Ada Landasan Objektifnya

20 hari lalu

Ekonomi RI Diprediksi Tumbuh 5,3 Persen, Sri Mulyani: Pemerintah Optimistis, Ada Landasan Objektifnya

Sri Mulyani mengungkapkan APBN selama ini telah menjadi instrumen countercyclical sekaligus sebagai peredam gejolak.


Bulog Bakal Dapat Subsidi Bunga Utang Demi Jaga Pangan, Begini Hitungannya

20 hari lalu

Bulog Bakal Dapat Subsidi Bunga Utang Demi Jaga Pangan, Begini Hitungannya

Besaran subsidi bunga pinjaman untuk CPP Bulog dan BUMN Pangan juga dijelaskan dalam aturan PMK yang diterbitkan Sri Mulyani.


Sri Mulyani Kenang Bambang Subianto: Melalui Dia, Saya Belajar Tangani Krisis

23 hari lalu

Sri Mulyani Kenang Bambang Subianto: Melalui Dia, Saya Belajar Tangani Krisis

Sri Mulyani mengenang jasa-jasa dan kedekatannya dengan Bambang Subianto, menteri keuangan periode 1998-1999 yang kemarin wafat.


Menteri Keuangan Era Habibie, Bambang Subianto Meninggal Dunia di RS Pondok Indah Jakarta

24 hari lalu

Menteri Keuangan Era Habibie, Bambang Subianto Meninggal Dunia di RS Pondok Indah Jakarta

Menteri Keuangan Era Presiden Baharuddin Jusuf Habibie, Bambang Subianto meninggal dunia hari ini.