Pihak-pihak yang Berwenang Melakukan Cekal

Ilustrasi imigrasi. pixabay.com

TEMPO.CO, Jakarta - Publikasi Analisis tentang Pencegahan dan Penangkalan Keimigrasian di Indonesia dari lib.ui.ac.id, menyatakan cekal merupakan akronim dari yang biasa digunakan dalam bagian keimigrasian. Keberadaan pencegahan dan penangkalan diatur lebih spesifik di dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk ke luar wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Dalam melaksanakan kegiatan pencegahan, terdapat pihak-pihak yang berwenang dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pencegahan.

Wewenang dan Tanggung jawab Pencegahan

Wewenang dan tanggung jawab pencegahan dapat dilakukan oleh:

  1. Menteri, sepanjang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian;
  2. Menteri keuangan, sepanjang menyangkut urusan piutang Negara;
  3. Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 35 huruf F Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
  4. Panglima TNI, menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Kemananan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988.

Wewenang dan Tanggung jawab Penangkalan 

Sedangkan penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Wewenang dan tanggung jawab terhadap orang asing, dapat dilakukan oleh:

  1. Menteri, mengenai urusan yang bersifat keimigrasian;
  2. Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 35 huruf F Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
  3. Panglima TNI sepanjang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Kemananan Negara Republik Indonesia yang telah diubah dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1988.

Pencegahan dan penangkalan memiliki waktu kadaluarsa. Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, berikut beberapa faktor penyebab keputusan pencegahan dan penangkalan dinyatakan berakhir:

  1. Telah habis masa berlakunya;
  2. Dicabut oleh pejabat yang berwenang menetapkan;
  3. Dicabut berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini pencabutan tersebut dinyatakan dalam bentuk Keputusan Pencabutan. Keputusan pencabutan pencegahan dan penangkalan disampaikan kepada:
  4. Orang yang terkena pencegahan, atau dalam hal penangkalan keputusan disampaikan kepada Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan melalui Departemen Luar Negeri;
  5. Menteri, dalam hal keputusan ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Jaksa Agung atau Panglima Tentara Nasional Indonesia.

MUHAMMAD SYAIFULLOH 

Baca juga: Tentang Cekal, Dua Tindakan yang Tidak Dapat Dilakukan Bersamaan terhadap Satu Orang






PM Malaysia Selidiki Mantan Jaksa Agung yang Tangani Kasus Korupsi Petinggi UMNO

5 hari lalu

PM Malaysia Selidiki Mantan Jaksa Agung yang Tangani Kasus Korupsi Petinggi UMNO

PM Malaysia memerintahkan penyelidikan atas kemungkinan pelanggaran oleh mantan jaksa agung yang menangani kasus korupsi beberapa anggota senior UMNO


Sri Mulyani Ungkap Alasan RI Pede Pertumbuhan Ekonomi Bisa Tembus 6 Persen

7 hari lalu

Sri Mulyani Ungkap Alasan RI Pede Pertumbuhan Ekonomi Bisa Tembus 6 Persen

Di negara lain, ucap Sri Mulyani, tidak semua warga bisa menikmati kehidupan yang biasa layaknya orang Indonesia.


Sri Mulyani Beri Sinyal Ancaman Resesi Global pada 2023 Akibat Kenaikan Suku Bunga

9 hari lalu

Sri Mulyani Beri Sinyal Ancaman Resesi Global pada 2023 Akibat Kenaikan Suku Bunga

Sri Mulyani mengatakan kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral negara-negara di dunia secara bersamaan berpotensi menimbulkan resesi.


Sri Mulyani Sebut APBN Surplus Rp 107,4 Triliun di Tengah Guncangan

10 hari lalu

Sri Mulyani Sebut APBN Surplus Rp 107,4 Triliun di Tengah Guncangan

Sri Mulyani mengklaim pemerintah berhasil menjaga keuangan negara tetap surplus hingga bulan lalu.


The Fed Hawkish, Sri Mulyani: Aliran Modal Asing Keluar Tembus Rp 16,3 Triliun

10 hari lalu

The Fed Hawkish, Sri Mulyani: Aliran Modal Asing Keluar Tembus Rp 16,3 Triliun

Sri Mulyani mengatakan situasi tersebut tidak terelakkan karena kebijakan The Fed yang hawkish menyebabkan pasar obligasi mengalami outflow.


Mohammed bin Salman Menerima Kunjungan Menteri Keuangan Turki

11 hari lalu

Mohammed bin Salman Menerima Kunjungan Menteri Keuangan Turki

Setelah sebelumnya bertemu dengan Presiden Erdogan, Mohammed bin Salman menerima kunjungan Menteri Keuangan Turki.


Tentang Cekal, Dua Tindakan yang Tidak Dapat Dilakukan Bersamaan terhadap Satu Orang

13 hari lalu

Tentang Cekal, Dua Tindakan yang Tidak Dapat Dilakukan Bersamaan terhadap Satu Orang

Cekal, cegah tangkal merujuk pada istilah dalam bahasa Belanda, yakni blokkering yang berarti penutupan dan signalering yang berarti mengamati.


Sri Mulyani Beberkan Tantangan Fiskal Setelah Pandemi: Inflasi Memuncak hingga Kenaikan Suku Bunga

14 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Tantangan Fiskal Setelah Pandemi: Inflasi Memuncak hingga Kenaikan Suku Bunga

Sri Mulyani berharap semua penyelenggara negara bisa menjaga APBN dan APBD secara terus bertanggung jawab.


Cerita Sri Mulyani soal Tantangan Realisasi Anggaran PC-PEN Selama Pandemi Covid-19

14 hari lalu

Cerita Sri Mulyani soal Tantangan Realisasi Anggaran PC-PEN Selama Pandemi Covid-19

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menceritakan bagaimana realisasi Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) tahun 2020 dan 2021.


Donald Trump dan Anak-anaknya Digugat Jaksa Agung New York

14 hari lalu

Donald Trump dan Anak-anaknya Digugat Jaksa Agung New York

Donald Trump dan anak-anaknya digugat oleh Jaksa Agung atas tuduhan melakukan sejumlah tindakan penipuan.