Tentang Cekal, Dua Tindakan yang Tidak Dapat Dilakukan Bersamaan terhadap Satu Orang

Ilustrasi cekal

TEMPO.CO, JakartaCekal adalah sebuah kata yang merupakan akronim dari kata ‘cegah’ dan ‘tangkal’. Biasanya, akronim ini digunakan di dalam bidang keimigrasian untuk menyebut warga negara yang tidak dapat keluar dan masuk Indonesia.

Mengutip jurnal Analisis tentang Pencegahan dan Penangkalan Keimigrasian di Indonesia dari lib.ui.ac.id, cegah dan tangkal merupakan kata yang merujuk pada istilah dalam bahasa Belanda, yakni 
blokkering yang berarti penutupan dan signalering yang berarti mengamati. Kedua kata ini biasa digunakan oleh penjajah Belanda untuk mencekal pejuang kemerdekaan yang dianggap dapat mengganggu stabilitas pemerintah jajahan.

Cegah tangkal diatur oleh Peraturan Menteri Kehakiman tahun 1981 tentang Pencegahan dan Penangkalan. Di dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan pencegahan adalah larangan terhadap warga negara Indonesia dan warga negara asing untuk melakukan perjalanan keluar dari wilayah republik Indonesia. Sedangkan, penangkalan adalah larangan terhadap orang asing untuk melakukan perjalanan masuk ke wilayah Republik Indonesia.

Alasan Cegah Tangkal

Keputusan Menteri Kehakiman tahun 1995, berikut alasan pencegahan Warga Negara Indonesia:

  1. Pernah diusir atau dideportasi ke Indonesia oleh suatu negara;
  2. Pada saat berada di luar negeri melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan Negara Indonesia;
  3. Keluar atau masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi;
  4. Menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia palsu, yang dipalsukan, milik orang lain, yang sudah dicabut, atau yang dinyatakan batal;
  5. Menyerahkan kepada orang lain Surat Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya, dengan maksud digunakan secara tidak berhak;
  6. Menyerahkan Surat Perjalanan Republik Indonesia milik orang lain kepada orang lain yang, dengan maksud digunakan secara tidak berhak;
  7. Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain;
  8. Memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Surat Perjalanan Republik Indonesia sejenis yang semuanya masih berlaku.

Sedangkan, bagi warga negara asing dapat dikenakan penangkalan, yakni:

  1. Diketahui atau diduga terlibat dengan kegiatan sindikat kejahatan internasional;
  2. Pada saat berada di negaranya sendiri atau negara lain bersikap bermusuhan terhadap Pemerintah Indonesia atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan Negara Indonesia,
  3. Diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, kesusilaan, agama, dan dapat kebiasaan masyarakat Indonesia;
  4. Atas permintaan suatu negara, orang asing yang berusaha menghindarkan diri dan ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara tersebut karena melakukan kejahatan yang juga diancam pidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

MUHAMMAD SYAIFULLOH

Baca juga: Pemerintah Cekal Peneliti Asing Erik Meijaard dkk, Diminta Lapor pada Menteri KLHK






Begini Saran Eks Pegawai KPK untuk Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang: Mundur!

52 menit lalu

Begini Saran Eks Pegawai KPK untuk Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang: Mundur!

Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang menjadi kuasa hukum Putri candrawathi dan Ferdy Sambo. Begini kata sahabat-sahabatnya eks pegawai KPK, "Mundur!"


Kalangan Pengusaha Senang Ditjen Imigrasi Pangkas Proses ITAS dan KITAS

3 hari lalu

Kalangan Pengusaha Senang Ditjen Imigrasi Pangkas Proses ITAS dan KITAS

Kalangan pelaku usaha jasa pengurusan izin tinggal sementara (ITAS) Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) bagi Warga Negera Asing mengapresiasi langkah Direktorat Jenderal Imigrasi memangkas lebih pendek jalur birokrasi


Polisi Islandia Tangkap 4 Terduga Aksi Teror

5 hari lalu

Polisi Islandia Tangkap 4 Terduga Aksi Teror

Kasus penangkapan perihal teroris ini disebut sebagai yang pertama terjadi di pulau kecil Eropa utara ini.


Pihak-pihak yang Berwenang Melakukan Cekal

5 hari lalu

Pihak-pihak yang Berwenang Melakukan Cekal

Panglima TNI berwenang melakukan cekal sepanjang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara.


Konflik Saudara Kembar Jilid 2, Video Baru Tasyi Athasyia Tuai Hujatan untuk Tasya Farasya

5 hari lalu

Konflik Saudara Kembar Jilid 2, Video Baru Tasyi Athasyia Tuai Hujatan untuk Tasya Farasya

Tasyi Athasyia menyebut dengan jelas nama Tasya Farasya yang menghubungi brand-brand agar tidak bekerja sama dengan saudara kembarnya.


Imigrasi Kupang Periksa Dokumen Penumpang Kapal Pesiar Asal Perancis

6 hari lalu

Imigrasi Kupang Periksa Dokumen Penumpang Kapal Pesiar Asal Perancis

Kapal pesiar berbendera Prancis itu sedang menuju Pink Beach, Labuan Bajo, Manggarai Barat.


Pemerintah Cekal Peneliti Asing Erik Meijaard dkk, Diminta Lapor pada Menteri KLHK

7 hari lalu

Pemerintah Cekal Peneliti Asing Erik Meijaard dkk, Diminta Lapor pada Menteri KLHK

KLHK juga meminta agar tidak melayani melayani permohonan kerja sama oleh Erik Meijaard dkk di tingkat tapak dalam kewenangan Kepala UPT.


Inilah 2 Jenis Data Pribadi Menurut RUU PDP

14 hari lalu

Inilah 2 Jenis Data Pribadi Menurut RUU PDP

Merujuk Pasal 3 RUU PDP, data pribadi dibagi menjadi dua jenis., yakni data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik.


Mengapa Orang Bisa Kena Cekal atau Pencegahan ke Luar Negeri?

15 hari lalu

Mengapa Orang Bisa Kena Cekal atau Pencegahan ke Luar Negeri?

Cekal atau pencegahan dalam keimigrasian larangan bersifat sementara terhadap orang tertentu keluar negeri, karena alasan tertentu


Rekening Gubernur Papua Lukas Enembe Diblokir PPATK, Punya Dana Tunai Rp 61 Miliar

15 hari lalu

Rekening Gubernur Papua Lukas Enembe Diblokir PPATK, Punya Dana Tunai Rp 61 Miliar

PPATK memblokir rekening Gubernur Papua Lukas Enembe. Uang sebesar Rp 61 miliar disebut berasal dari Dana Otsus Papua dan setoran sejumlah bupati.