TEMPO.CO, Madiun -Hari ini di tahun 1948–peristiwa Madiun atau pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Peristiwa ini tanda ketidakpuasan partai politik dan organisasi berhaluan kiri terhadap pemerintahan pusat.
Soe Hok Gie menuliskan dalam Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan yang terbit pada 1997, sejak 27 Februari 1948 Kabinet Hatta I menerapkan kebijakan Rekonstruksi dan Rekonsiliasi alias RERA.
Kebijakan ini sendiri ditetapkan setelah kabinet Amir Sjarifuddin dilengserkan karena dianggap merugikan Republik Indonesia pada Perjanjian Renville. Yakni mengurangi tingkat kekuatan militer Indonesia.
Sekembalinya Musso dari Uni Soviet pada 10 Agustus 1948, ia mengajak Front Demokrasi Rakyat (FDR) untuk bangkit bersama PKI. Rapat pun dilakukan di Yogyakarta yang menyuarakan pergantian Kabinet Presidensial menjadi Kabinet Front Persatuan.
Peristiwa ini, khususnya saat PKI dalam kendali Musso disebut sebagai ilegal karena rencana pemberontakan Madiun tidak disepakati tokoh penting lainnya di PKI.
Ada pula gagasan kerjasama internasional. Khususnya dengan Uni Soviet, untuk menghadapi Belanda.
Rachmat Susatyo dalam buku Pemberontakan PKI-Musso di Madiun mengungkapkan kondisi Madiun saat itu, "Perebutan kekuasaan tersebut pada jam 07.00 pagi telah berhasil sepenuhnya menguasai Madiun. Pada pagi itu pasukan Komunis dengan tanda merah mondar-mandir sepanjang jalan. Madiun dijadikan kubu pertahanan dan titik tolak untuk menguasai seluruh wilayah RI."
Bila ditarik ke belakang, peristiwa ini memang tak lepas dari jatuhnya Kabinet Amir Sjarifuddin akibat mosi tidak percaya. Jatuhkan Kabinet Amir membuat kekuatan politik orang-orang kiri masa itu menjadi lemah.
RERA yang diterapkan Hatta juga membuat Amir mendirikan FDR pada 28 Juni 1948 untuk menandingi Kabinet Hatta.
Peran Musso yang baru kembali dari Moskow belajar komunisme cukup besar. Dia datang dengan gagasan dan menawarkan konsep politik. Disebutnya, Jalan Baru.
Dalam konsepnya tersebut, Musso menginginkan partai kelas buruh melebur menjadi satu dan akhirnya semua partai kelas buruh dan partai bermazhab kiri menjadi satu di bawah komando PKI.
Walau demikian, dalam pemberontak Madiun, Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Buruh Indonesia (PBI) , Pemuda Rakyat, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) juga terlibat dalam usaha merebut kekuasaan dari pemerintah pusat kala itu.
Disamping, tentunya, Federasi Demokrasi Rakyat yang menjadi cikal-bakal Partai Komunis Indonesia disingkat PKI.
RAHMAT AMIN SIREGAR
Baca juga : Soal Keturunan PKI Jadi Tentara, Komnas HAM Dukung Panglima TNI Andika Perkasa
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.
