TEMPO.CO, Jakarta - Kantor Staf Presiden atau KSP mulai menelusuri kawasan mana saja yang menjadi sumber kehidupan dan penopang masyarakat adat di Desa Sihaporas, kecamatan Pematang Sidamanik, kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Kawasan ini menjadi sumber konflik antara masyarakat setempat dengan PT Toba Pulp Lestari milik taipan Sukanto Tanoto.
“Akan coba kami dalami untuk disampaikan ke kementerian bersangkutan,” kata Deputi Bidang Pembangunan Manusia KSP Abetnego Tarigan dalam keterangan tertulis, Jumat, 9 September 2022.
Upaya ini dilakuan KSP menyusul adanya usulan penetapan tanah adat di desa tersebut. Tapi Abetnego menilai perlu ada kajian dan pendekatan lapangan tentang asal-usul perkampungan Sihaporas secara transparan.
Konflik antara masyarakat dengan Toba Pulp Lestari sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Pada Juli 2022, warga setempat dikabarkan bentrok dengan polisi karena mereka menutup jalan akses ke lahan Toba Pulp Lestari.
"Karena warga melarang truk TPL masuk ke wilayah adat, tadi dua puluhan truk dan mobil polisi datang dan memukul warga," kata Johnny Ambarita, pemuda adat Sihaporas.
Staf Humas Toba Pulp Lestari Dedy Armaya saat itu mengatakan, sejak awal Juli truk perusahaan akan memanen eukaliptus di wilayah Aek Nauli, Simalungun. "Truk TPL dihadang warga dan disebar ranjau paku. Tiga truk TPL terguling karena kena ranjau paku," kata Dedy kepada Tempo.
Belakangan,Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumut Komisaris Besar Hadi Wahyudi membantah terjadinya bentrokan. Dia mengatakan memang ada satu mobil angkutan eukaliptus milik Toba Pulp Lestari sektor Aek Nauli yang tidak bisa diambil karena masyarakat mengusir pengemudinya.
Untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, kata Hadi, karena jumlah personil polisi sekitar 20 orang serta menghindari kontak fisik anggota mundur dan meninggalkan lokasi."Jadi tidak ada bentrok," kata dia saat itu.
Konflik Agraria
Abetnego dan tim KSP kemudian turun ke lokasi. Mantan aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi ini mengatakan persoalan yang terjadi adalah konflik agraria, usulan hutan adat, dan isu lingkungan. Persoalan ini sudah dilaporkan KSP kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
