TEMPO.CO, Jakarta - Sebagai bentuk protes kenaikan harga BBM atau bahan bakar minyak, Partai Demokrat kini membebaskan para kadernya untuk ikut berunjuk rasa turun ke jalan. Hal ini dilakukan guna merespon kenaikan BBM yang saat ini menambah beban rakyat di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19.
Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Perwakilan Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengungkapkan bahwa pihaknya membebaskan pengurus hingga Anggota Dewan dari Partai berlogo bintang mercy ini.
"DPP Partai Demokrat khususnya Bappilu sejak minggu kedua Agustus yang lalu telah mengkomunikasikan kepada anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk mengambil langkah dan tindakan," kata Kamhar lewat keterangan tertulis, Rabu 7 September 2022.
Selain menyuarakan di parlemen ihwal penolakan ini, saat ini Partai Demokrat juga meminta 514 Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota untuk melakukan aksi penolakan kenaikan BBM ini.
Kamhar mengungkapkan bahwa penolakan ini adalah karena adanya sandiwara dari partai-partai elite seperti PDIP. Kenaikan harga BBM menurutnya tidak tepat karena saat ini suasananya tidak begitu mendesak.
"Kader tak perlu menangis dalam menyampaikan argumentasi penolakan kenaikan BBM ini sebagaimana aksi sandiwara elite-elite partai PDIP pada saat merespon kenaikan BBM di masa pemerintahan SBY yang lalu yang ternyata saat ini ketika berkuasa bisa memahami kenaikan BBM. Padahal tak ada situasi yang benar-benar mendesak jika pemerintah benar-benar peduli dengan rakyatnya," ujarnya.
Kader Demokrat diminta ajak keluarga TNI, Polri, dan ASN unjuk rasa
Kamhar menyatakan seluruh kader dibebaskan untuk ikut serta bersama rakyat dalam memprotes kebijakan ini. Bahkan jika bisa, Kamhar mengutus para kader melakukan unjuk rasa dengan mengajak keluarga TNI, keluarga Polri, keluarga PNS/ASN dan partai-partai lain untuk ikut turun ke jalan dalam aksi damai.
Argumentasi beban APBN yang terlalu berat, menurut Kamhar sebenarnya masih banyak jalan yang bisa ditempuh jika benar-benar prorakyat. Hal itu bisa dilakukan dengan relokasi penggunaan anggaran untuk meninjau ulang IKN dan infrastruktur yang tak prioritas. Termasuk dalam hal ini dengan jalan menekan tingkat kebocoran APBN.
"Tapi pemerintah mengambil jalan pintas dan jalan mudah untuk memenuhi segala ambisinya dengan memberikan beban kepada rakyat. Menaikkan harga BBM untuk menekan beban APBN ini langkah paling instan dan paling mudah, tapi sekaligus juga menunjukkan pemerintah tak kreatif, tak punya hati," ujarnya.
Baca juga: Dua Hari Setelah Jokowi Naikkan Harga BBM, Harga-harga Kebutuhan Pokok di Pasar Langsung Naik
