Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Suharso Monoarfa Tak Jadi Ketua Umum Lagi, PPP: Posisi Partai di KIB Tetap Sama

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menyampaikan visi misi pada acara silaturahmi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di Plataran Senayan, Jakarta, Sabtu, 4 Juni 2022. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menyampaikan visi misi pada acara silaturahmi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di Plataran Senayan, Jakarta, Sabtu, 4 Juni 2022. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemberhentian Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP disebut tak mempengaruhi kondisi internal Koalisi Indonesia Bersatu. Koalisi ini digagas Suharso bersama Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan, posisi PPP di koalisi masih tetap sama lantaran Muhammad Mardiono yang kini jadi Pelaksana tugas Ketua Umum PPP merupakan koordinator partai itu di KIB.

“Pak Mardiono itu posisinya sebagai koordinator PPP untuk KIB,” kata Arsul saat ditemui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 5 September 2022.

 Arsul mengatakan, PPP tidak dalam kondisi terpecah belah, sehingga komunikasi dengan koalisi, pemerintah, maupun partai lain tetap aman. Dia menegaskan jika pemberhentian Suharso tak akan berdampak pada rencana safari politik politikus PDIP Puan Maharani ke partai Kakbah itu.

Dia mengatakan ditunjuknya Muhammad Mardiono sebagai pengganti Suharso Monoarfa telah disepakati sesuai AD/ART partai. Adapun komunikasi dengan Suharso juga masih terjalin secara intensif.

“Bahkan Pak Mardiono sempat telepon Pak Suharso. Jangan dibayangkan tidak ada komunikasi dengan Pak Suharso,” ujarnya.

Arsul  mengatakan keputusan mukernas merupakan kulminasi alias puncak dari keinginan kader PPP di tingkat wilayah. Menurut Arsul, internal partai menginginkan ketua umum yang berfokus pada kerja kepartaian, alih-alih yang merangkap jabatan. Sebab, Suharso juga merupakan Menteri/Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas).

PAN Harap Penggantian Suharso Tak Pengaruhi Koalisi

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, berharap pergantian kepemimpinan di PPP tidak berpengaruh signifikan terhadap eksistensi maupun kekompakan KIB. Dia menegaskan KIB akan teus berkonsolidasi untuk berlaga pada pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang.

“PAN dan PPP memiliki hubungan yang baik, dekat, satu visi dan satu gerakan dalam perjuangan membangun masa depan Indonesia, apalagi sekarang bersatu di KIB,” kata dia dalam keterangannya, Senin, 5 September 2022.

Viva mengatakan PAN tidak akan ikut campur atas dinamika dan masalah rumah tangga PPP, termasuk di partai politik lain. PAN, kata dia, bersikap untuk menjaga fatsun politik.

Suharso Monoarfa resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Umum PPP per hari ini, Senin, 5 September 2022. Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP, Usman M. Tokan, mengatakan keputusan memberhentikan Suharso diambil dengan mempertimbangkan pemilih dan simpatisan PPP yang peduli terhadap eksistensi dan marwah PPP.

Polemik “amplop kiai” disebut-sebut menjadi salah satu pertimbangan pemberhentian Suharso. Menurut Usman, polemik ini mempengaruhi dinamika internal partai.

“Kegaduhan mempengaruhi internal partai, sehingga hasil survei merosot terus. Kami menyikapi aspirasi para kiai dan santri. Pasti beliau sudah dengar (kabar pemberhentian),” kata dia.

Baca juga: KIB Akan Gelar Pertemuan di Semarang, Bicarakan Soal Capres ?

 Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Prabowo Rencanakan Program Cek Kesehatan Gratis untuk 52 Juta Orang, Apa Kriterianya?

8 hari lalu

Presiden Terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan pidato politik saat Apel Kader Partai Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024. Dalam kegiatan tersebut, beberapa tokoh partai dan menteri terlihat hadir, di antaranya Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menparekraf Sandiaga Uno, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, serta sejumlah pemimpin dan petinggi partai politik lainnya. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Prabowo Rencanakan Program Cek Kesehatan Gratis untuk 52 Juta Orang, Apa Kriterianya?

Prabowo Subianto akan melaksanakan program cek kesehatan gratis atau medical check up mulai 2025 secara gratis untuk 52 juta orang. Siapa saja mereka?


Caleg PDIP untuk DPRD Bangka Belitung Imam Wahyudi Diperiksa Polisi dalam Kasus Dugaan KDRT

11 hari lalu

Caleg PDIP terpilih untuk DPRD Bangka Belitung Ustad Imam Wahyudi dilaporkan ke polisi terkait KDRT dan selingkuh. Dok.Istimewa
Caleg PDIP untuk DPRD Bangka Belitung Imam Wahyudi Diperiksa Polisi dalam Kasus Dugaan KDRT

Caleg PDIP untuk DPRD Bangka Belitung menjalani pemeriksaan di Polres Pangkal Pinang sehari sebelum pelantikannya.


Dugaan KDRT Caleg PDIP Terpilih di Babel Imam Wahyudi, Diduga Berselingkuh dengan Caleg DPRD

12 hari lalu

Caleg PDIP terpilih untuk DPRD Bangka Belitung Ustad Imam Wahyudi dilaporkan ke polisi terkait KDRT dan selingkuh. Dok.Istimewa
Dugaan KDRT Caleg PDIP Terpilih di Babel Imam Wahyudi, Diduga Berselingkuh dengan Caleg DPRD

Politikus PDIP tersebut diduga KDRT dan berselingkuh dengan seorang perempuan bernisial SA.


PPP Sebut Belum Ada Pembahasan Kursi Menteri di Kabinet Prabowo: Terima Kasih jika Diberi

15 hari lalu

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Sabtu malam, 23 Maret 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
PPP Sebut Belum Ada Pembahasan Kursi Menteri di Kabinet Prabowo: Terima Kasih jika Diberi

PPP menyebut, belum ada pembahasan mengenai kursi menteri untuk partainya di kabinet Prabowo-Gibran mendatang.


Soal Masuk Tidaknya di Kabinet Prabowo, Sandiaga Uno: Harus Iso Rumongso

15 hari lalu

Menparekraf Sandiaga Uno di Yogyakarta Kamis (19/9). Dok.istimewa
Soal Masuk Tidaknya di Kabinet Prabowo, Sandiaga Uno: Harus Iso Rumongso

Sandiaga Uno menyadari posisi politiknya saat ini sehingga terkait formasi menteri di kabinet Prabowo ia tak terlalu berharap banyak.


Indonesia-PBB Luncurkan Laporan Tahunan Soal Pelaksanaan UNSDCF 2021-2025, Apakah Itu?

16 hari lalu

Laporan Hasil Tahunan PBB 2023 (Annual Result Report 2023). Foto : Pusat Informasi PBB (UNIC)/Ilham Dwi Wijaya
Indonesia-PBB Luncurkan Laporan Tahunan Soal Pelaksanaan UNSDCF 2021-2025, Apakah Itu?

Melalui Kementerian PPN/Bappenas, Indonesia dan PBB meluncurkan Laporan Hasil Tahunan pelaksanaan program pembangunan pemerintah 2021-2025.


Tosari Widjaja Eks Dubes RI untuk Maroko Meninggal Dunia

16 hari lalu

Tosari Wijaya. ANTARA/Widodo S Jusuf
Tosari Widjaja Eks Dubes RI untuk Maroko Meninggal Dunia

Politikus PPP Tosari Widjaja meninggal hari ini.


Bappenas Kerja Sama dengan Inggris Kawal Isu SDGs dan Ekonomi Hijau

17 hari lalu

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa. Tempo/Annisa Febiola.
Bappenas Kerja Sama dengan Inggris Kawal Isu SDGs dan Ekonomi Hijau

Bappenas dan pemerintah Inggris bekerja sama mengawal isu pembangunan berkelanjutan (SDGs) serta ekonomi hijau.


Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Tidak Gunakan Anggaran Bappenas

17 hari lalu

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Tempo/Cicilia Ocha
Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Tidak Gunakan Anggaran Bappenas

Suharso Monoarfa mengatakan program makan bergizi gratis Prabowo tidak akan menggunakan anggaran Bappenas.


MK Tolak Uji Materi Batas Usia Capim KPK dari Novel Baswedan dkk, Arsul Sani Lakukan Dissenting Opinion

21 hari lalu

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani saat mengucapkan sumpah Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dihadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Januari 2024. Sebelum terpilih menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, Arsul Sani merupakan Calon Legislatif dari PPP Dapil Jawa Tengah II pada Pemilu 2024, Wakil Ketua MPR RI, dan pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan. TEMPO/Subekti.
MK Tolak Uji Materi Batas Usia Capim KPK dari Novel Baswedan dkk, Arsul Sani Lakukan Dissenting Opinion

MK menolak permohonan uji materi aturan batas usia capim KPK. Hakim MK Arsul Sani lakukan dissenting opinion. Siapa dia?