Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Prabowo Rencanakan Program Cek Kesehatan Gratis untuk 52 Juta Orang, Apa Kriterianya?

image-gnews
Presiden Terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan pidato politik saat Apel Kader Partai Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024. Dalam kegiatan tersebut, beberapa tokoh partai dan menteri terlihat hadir, di antaranya Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menparekraf Sandiaga Uno, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, serta sejumlah pemimpin dan petinggi partai politik lainnya. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Presiden Terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan pidato politik saat Apel Kader Partai Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024. Dalam kegiatan tersebut, beberapa tokoh partai dan menteri terlihat hadir, di antaranya Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menparekraf Sandiaga Uno, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, serta sejumlah pemimpin dan petinggi partai politik lainnya. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Iklan

TEMPO.CO, JakartaKepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyampaikan, pemerintahan Prabowo Subianto akan melakukan program cek kesehatan atau medical check up gratis yang menyasar 52 juta penduduk Indonesia pada 2025. Program ini ditujukan sebagai bentuk pencegahan kesehatan bagi masyarakat.

“Ini karena ada kekhawatiran, kita harus anggap ini sebuah hal yang serius dan ini untuk supaya aspek kuratif (kesehatan) tidak terlalu jadi beban. Kalau TBC naik lagi kan, akan jadi problem,” kata Hasan, seperti dikutip kanal YouTube BPJS Kesehatan, pada 25 September 2024.

Selain untuk prevalensi TBC, rencana cek kesehatan secara keseluruhan bagi masyarakat akan dilakukan secara rutin sekali setahun atau dua kali setahun. Adapun, pemeriksaan kesehatan tersebut meliputi cek tensi, gula darah, asam urat, ataupun potensi-potensi penyakit katastropik lain. Awalnya, pemeriksaan kesehatan gratis ini akan diutamakan bagi masyarakat di atas usia 50 tahun dan memiliki potensi menderita tuberculosis atau TBC.

Hasan menyebutkan, pada tahun pertama pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis, pemerintahan Prabowo akan menyiapkan rumah sakit dan meningkatkan pelayanan yang didukung dengan alokasi dana.

“Tahun pertama, 2025, mungkin hampir 30 rumah sakit baru akan disiapkan. Kapasitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di puskesmas juga akan ditingkatkan secara serius dan budget-nya dialokasikan untuk itu,” kata dia.

Sebab, Hasan menjelaskan, pemeriksaan kesehatan gratis berhubungan dengan peningkatan pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, teknologi kesehatan, dan tenaga medis.

“Rumah sakit baru dengan teknologi kesehatan baru, termasuk juga kita mendorong kemandirian farmasi. Kalau enggak mandiri farmasi kita, obat akan tetap sangat mahal. Teknologi kesehatan juga membuat biaya kesehatan semakin membengkak,” ujar Hasan.

Lebih lanjut, Hasan menyampaikan, estimasi anggaran untuk pemeriksaan kesehatan gratis sekitar Rp5 triliun. Namun, anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran ini belum bisa memastikan apakah BPJS Kesehatan masuk skema pembayaran kebijakan ini. Selama lima tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, program pemeriksaan kesehatan gratis ini ditargetkan untuk 200 juta orang.

Menurut Hasan, pemerintah Presiden Jokowi dan Prabowo bekerja bersama untuk meningkatkan program kesehatan yang didukung dengan keaktifan partisipasi publik,.

“Tentu dengan berbagai macam program, cara, kemudahan.. medical check up, supaya lebih aware dengan kondisi mereka dan jaga kesehatan. Gaya hidup sehat akan didorong pemerintah selanjutnya, supaya tidak kaget-kaget ketika sudah sakit. Mencegah penyakit menjadi program yang sangat penting,” kata Hasan.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa, merinci rencana kerja pemerintah Prabowo-Gibran pada tahun pertama kepemimpinannya. Suharso menyampaikan, rencana kerja hasil cepat itu masuk dalam Rancangan APBN 2025. Salah satu program hasil cepat adalah pemeriksaan kesehatan gratis yang diutamakan untuk penderita TBC. 

“Targetnya adalah penurunan TBC menjadi 272 kasus per 100 ribu penduduk. Pemerintah selanjutnya (Prabowo-Gibran) juga akan menambah fasilitas kesehatan di kabupaten kota untuk pemerataan akses layanan kesehatan,” ujar Suharso, pada 16 Agustus 2024.

RACHEL FARAHDIBA R  | DANIEL A. FAJRI | NANDITO PUTRA

Pilihan Editor: Prabowo akan Jalankan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Berbagai Respons Soal Kaesang Pakai Rompi Putra Mulyono

47 menit lalu

Kaesang Pangarep memakai rompi bertuliskan Putra Mulyono. Istimewa
Berbagai Respons Soal Kaesang Pakai Rompi Putra Mulyono

Feri Amsari, mengatakan apa yang dilakukan Kaesang dengan menggunakan rompi bertuliskan "Putra Mulyono", sebagai respons pembalikan isu.


Alasan Andi Widjajanto Sebut Pembentukan Angkatan Siber Harus Lewat Amendemen UUD 1945

1 jam lalu

Ilustrasi angkatan siber TNI. ANTARA
Alasan Andi Widjajanto Sebut Pembentukan Angkatan Siber Harus Lewat Amendemen UUD 1945

Andi Widjajanto mengatakan pembentukan angkatan siber TNI kemungkinan memerlukan waktu hingga tujuh tahun.


Dasco soal Penyusunan Kabinet Prabowo: Implementasikan Aspirasi dari Mana-mana

1 jam lalu

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan penambahan jumlah menteri kabinet Prabowo-Gibran saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 12 September 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Dasco soal Penyusunan Kabinet Prabowo: Implementasikan Aspirasi dari Mana-mana

Sufmi Dasco Ahmad mengatakan masih belum tahu secara persis baik jumlah maupun nomenklatur kementerian Kabinet Prabowo-Gibran.


Bolehkah Penderita TBC Menyusui Anak?

2 jam lalu

Ilustrasi menyusui. MomJunction
Bolehkah Penderita TBC Menyusui Anak?

Dokter anak menjelaskan ibu menyusui dengan riwayat TBC masih boleh memberikan ASI kepada bayinya tapi ada syaratnya.


Peluang PDIP Jadi Oposisi atau Koalisi terhadap Prabowo-Gibran

2 jam lalu

Logo PDIP
Peluang PDIP Jadi Oposisi atau Koalisi terhadap Prabowo-Gibran

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, mengungkapkan faktor yang membuat PDIP menjadi oposisi atau koalisi terhadap Prabowo


Perjanjian Uni Eropa-Indonesia Tak Kunjung Beres, Zulhas Sebut Nama Prabowo untuk Menekan?

3 jam lalu

Kunjungan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ke Sentra Rendang Asese, Kota Padang, Minggu, 7 Juli 2024. Saat kunjungan tersebut Zulkifli Hasan juga melakukan dialog dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). TEMPO/Fachri Hamzah.
Perjanjian Uni Eropa-Indonesia Tak Kunjung Beres, Zulhas Sebut Nama Prabowo untuk Menekan?

Perjanjian ekonomi Uni Eropa-Indonesia sudah 9 tahun tak kunjung rampung, salah satunya terganjal syarat deforestasi dalam ekspor produk sawit.


Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian, Akademisi Sebut Prabowo Paham Dampaknya

3 jam lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 September 2024. Prabowo menyebut aggaran pertahanan Indonesia salah satu terendah di Asia. Prabowo mengatakan saat ini anggaran pertahanan baru 0,89 persen terhadap Produk Domestik Bruto. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian, Akademisi Sebut Prabowo Paham Dampaknya

Gerindra menyatakan jumlah kementerian di kabinet Prabowo akan difinalkan sebelum pelantikan presiden pada 20 Oktober 2024.


Jokowi Berkali-kali Sebut Ide Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta Digagas Sejak Era Sukarno

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo duduk di depan tenda usai memimpin seremoni ritual Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin 14 Maret 2022. ANTARA FOTO/HO/Setpres-Agus Suparto
Jokowi Berkali-kali Sebut Ide Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta Digagas Sejak Era Sukarno

Jokowi mengatakan ide pemindahan ibu kota negara atau IKN dari Jakarta bukanlah hal baru, sudah ada sejak era Presiden Sukarno.


Potensi Perubahan Nomenklatur Kementerian Kabinet Prabowo, Apa Saja?

3 jam lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 September 2024. Prabowo Subianto menghadiri rapat terakhir sebagai Menteri Pertahanan dengan Komisi III DPR RI periode 2019-2024 yang beragendakan pengambilan persetujuan terhadap 5 RUU kerjasama bidang Pertahanan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Potensi Perubahan Nomenklatur Kementerian Kabinet Prabowo, Apa Saja?

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco mengatakan pengubahan nomenklatur kementerian masih dinamis sampai pelantikan Prabowo pada 20 Oktober.


Jokowi Bilang Keputusan Pindah IKN dari Seluruh Rakyat Bukan Mau Presiden Saja, Tapi Survei Berkata Lain

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno (kiri) menjawab pertanyaan watawan saat perdana berkantor di kompleks Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin 29 Juli 2024. Pada hari perdana berkantor di IKN, Presiden memimpin rapat dengan jajaran Otorita IKN didampingi Mensesneg dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, serta akan menerima Jajaran Forkompinda Kaltim. ANTARA FOTO/Mentari Dwi Gayati
Jokowi Bilang Keputusan Pindah IKN dari Seluruh Rakyat Bukan Mau Presiden Saja, Tapi Survei Berkata Lain

Jokowi sebut keputusan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN disetujui seluruh rakyat melalui DPR. Survei bilang lain.