TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyebut pemerintah saat ini belum berpihak kepada rakyat dalam momentum HUT RI ke-77. Salah satu contohnya, menurut dia, adalah soal kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Syaiku mengaatakan HUT RI ke-77 semestinya menjadi momentum dalam mengevaluasi perjalanan bangsa dan memproyeksikan langkah-langkah perbaikan ke depan demi mewujudkan cita-cita pendiri bangsa.
Saat ini, kata Syaikhu, bangsa-bangsa di dunia sedang menghadapi krisis global yang
nyata. Pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19, ditambah perang Rusia dan Ukraina telah berdampak terjadinya krisis pangan dan energi secara signifikan di berbagai negara.
"Situasi tersebut harus menjadi peringatan keras bagi Indonesia agar dapat mengantisipasi ancaman inflasi global yang sudah di depan mata," ujar Syaikhu lewat keterangan tertulis, Rabu, 17 Agustus 2022.
Ahmad Syaikhu menyampaikan kritik berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi belum berpihak kepada rakyat.
"Dalam kehidupan sehari-hari kita menyaksikan terjadi kelangkaan minyak goreng dan harganya melambung tinggi. Kita patut merenung, ternyata untuk mendapatkan hak-hak dasar saja, rakyat masih kesulitan. Bahkan, hari-hari ini masyarakat juga mengeluhkan kenaikan dan harga BBM," ujar Syaikhu.
Selain ancaman krisis global dan ekonomi, Syaikhu mengingatkan narasi perpecahan tidak boleh dibiarkan karena akan mengancam keutuhan dan menimbulkan disintegrasi bangsa.
"Masalah lainnya adalah ancaman disintegrasi bangsa akibat banyaknya narasi-narasi yang memecah belah yang terus saja diproduksi. Jika ini dibiarkan, maka potensi perpecahan bangsa akan semakin nyata. Kita harus bersatu, jangan sampai tenun kebangsaan yang telah susah payah dirajut oleh para pendiri bangsa, terkoyak-koyak kembali," ujar dia.
Dalam keterangan terpisah, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan kemerdekaan harus dimaknai sebagai semangat persatuan dan kesatuan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI, serta mewujudkan Indonesia yang merdeka bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945.
“Kemerdekaan Indonesia harus menjadi jembatan emas untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Maknanya rakyat Indonesia sejahtera ekonomi, politik, dan budaya. Konkretnya, lapangan kerja terbuka luas, UMKM tumbuh dan berdaya, demokrasi makin subtantif, dan nilai-nilai luhur bangsa makin kuat dipedomani sebagai karakter bangsa,” ujar Jazuli.
Menurut Anggota Komisi I DPR ini, Indonesia saat ini menghadapi tantangan kebangsaan yang tidak mudah. Di mana pandemi covid 19 belum berakhir, sementara krisis global menghantui di berbagai bidang politik, ekonomi, energi hingga lingkungan.
“Kunci keberhasilan kita menghadapi tantangan tersebut adalah semangat gotong-royong, kerjasama, dan kolaborasi. Inilah jati diri bangsa Indonesia, yang selalu berusaha mencari titik temu lalu membangun kolaborasi kebangsaan untuk menghadapi semua peluang dan tantangan,” ujar Jazuli.
PKS merupakan satu dari dua partai oposisi pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Musyawarah Majelis Syuro (MMS) partai tersebut yang digelar pada akhir pekan kemarin memastikan mereka akan tetap menjadi oposisi hingga 2024. Sementara untuk Pilpres 2024, PKS disebut-sebut akan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Nasdem.
