Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

Reporter

Editor

Nurhadi

image-gnews
Terpidana mantan ketua DPR, Setya Novanto, tersenyum saat menjawab pertanyaan wartawan setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 27 Agustus 2018. Setya Novanto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo terkait dengan kasus suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. TEMPO/Imam Sukamto
Terpidana mantan ketua DPR, Setya Novanto, tersenyum saat menjawab pertanyaan wartawan setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 27 Agustus 2018. Setya Novanto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo terkait dengan kasus suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ada banyak orang yang pernah mengajukan diri sebagai justice collaborator dalam suatu kasus. Terbaru adalah Bharada Richard Eliezer atau Bharada E, salah satu tersangka kasus kematian Brigadir J. Meski begitu, tidak semua pengajuan mereka diterima. Berikut beberapa orang yang pernah ditolak permohonan justice collaborator-nya:

1. Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP

Dalam catatan Tempo, permohonan Setya Novanto sebagai justice collaborator ditolak jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi e-KTP. Hal ini disebabkan karena dirinya tak memenuhi syarat penuh untuk membantu penanganan kasus.

Menurut Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) saat itu, Tama Satya Langkun, permohonan tersebut sulit dikabulkan karena tidak menunjukan sifat kerja sama dengan penegak hukum.

Hal ini dapat dibuktikan dengan perilaku Setya Novanto yang kerap kabur-kaburan. Bahkan ia sampai masuk dalam salah satu daftar pencarian orang (DPO). Selain itu, sikapnya yang menghalang-halangi penyidikan membuatnya terlihat tidak kooperatif.

2. Wahyu Setiawan dalam kasus suap jabatan Harun Masiku

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selanjutnya adalah Wahyu Setiawan, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum. Permohonannya tidak dikabulkan jaksa KPK karena disebut tidak memenuhi kriteria.

Untuk menjadi seorang justice collaborator, perlu adanya sifat kooperatif dan bukan berperan sebagai pelaku utama. Sedangkan Wahyu terbukti sebagai terdakwa pelaku utama penerimaan aliran dana. Selain itu, Wahyu dinilai sering memberikan kesaksian yang berbelit-belit dan tidak sesuai dengan bukti yang dihadirkan pada persidangan.

Sebelumnya, Wahyu Setiawan bersama Agustina Tio Fridelina terseret kasus suap dengan menerima Rp 600 juta dari kader PDIP Saeful Bahri. Uang tersebut dipakai untuk membantu caleg PDIP Harun Masiku terpilih sebagai anggota DPR lewat PAW. Selain suap, Wahyu juga dianggap terbukti menerima gratifikasi Rp 500 juta terkait seleksi anggota KPUD Papua Barat.

FATHUR RACHMAN

Baca juga: Apa Itu Justice Collaborator dan Syaratnya?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kasus Pj Bupati Sorong, KPK Akan Panggil Anggota BPK Pius Lustrilanang

1 hari lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Pj Bupati Sorong, KPK Akan Panggil Anggota BPK Pius Lustrilanang

KPK akan memanggil Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pius Lustrilanang sebagai saksi kasus Pj Bupati Sorong pada Kamis 30 November 2023.


Firli Bahuri Tersangka Dugaan Pemerasan SYL, Kejahatan Korupsi Tertinggi di Atas Gratifikasi dan Suap

2 hari lalu

Ketua KPK, Firli Bahuri, menghadirkan Penjabat Bupati Sorong Papua, Yan Piet Mosso, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan pasca terjaring kegiatan Tangkap Tangan KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 14 November 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap enam orang tersangka baru. TEMPO/Imam Sukamto
Firli Bahuri Tersangka Dugaan Pemerasan SYL, Kejahatan Korupsi Tertinggi di Atas Gratifikasi dan Suap

Eks penyelidik KPK sebut dugaan pemerasan Firli Bahuri terhadap SYL adalah kejahatan korupsi tingkat tertinggi, di atas suap dan gratififikasi.


KPK Limpahkan Berkas Hasbi Hasan ke Pengadilan Tipikor Jakarta.

3 hari lalu

Sekretaris MA (nonaktif), Hasbi Hasan, menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 5 September 2023. Hasbi Hasan, diperiksa sebagai tersangka dalam pengembangan perkara tindak pidana korupsi dugaan kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung Dalam kasus perkara ini KPK telah menetapkan 17 orang tersangka diantaranya dua hakim MA, Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Limpahkan Berkas Hasbi Hasan ke Pengadilan Tipikor Jakarta.

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Hasbi Hasan, akan segera menjalani persidangan.


Firli Bahuri Berstatus Tersangka, Dewas KPK Pastikan Kasus Etik Terus Berjalan

3 hari lalu

Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean bersama anggota Dewan Pengawas, Syamsuddin Haris (kedua kanan), Haryono (kanan) dan Juru bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati (kiri), memberikan keterangan kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 8 April 2021. Pegawai KPK berinisial IGA resmi dipecat dengan tidak hormat karena terbukti mencuri barang bukti 1,9 kilogram emas. TEMPO/Imam Sukamto
Firli Bahuri Berstatus Tersangka, Dewas KPK Pastikan Kasus Etik Terus Berjalan

Dewas KPK memastikan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Firli Bahuri terus berjalan meskipun Ketua KPK itu sudah berstatus tersangka.


Daftar 5 Tersangka dalam OTT KPK soal Dugaan Suap Proyek Jalan di Kaltim

5 hari lalu

Wakil Ketua KPK Johanis Talak menyampaikan perihal penetapan penahanan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kalimantan Timur sebanyak 5 tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu, 25 November 2023. Dari hasil OTT di Kalimantan Timur, KPK menetapkan sebanyak 5 orang tersangka dalam kasus suap proyek pengadaan jalan di wilayah Kalimantan Timur 2023. KPK mengamankan uang tunai sekitar 525 juta rupiah sebagai sisa dari nilai 1,4 miliar yang diberikan dan meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan. TEMPO/Magang/Joseph.
Daftar 5 Tersangka dalam OTT KPK soal Dugaan Suap Proyek Jalan di Kaltim

KPK menyampaikan dari 11 orang yang ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kalimantan Timur, 5 di antaranya resmi ditetapkan sebagai tersangka.


KPK Tahan 5 Tersangka dalam Dugaan Suap Proyek Jalan di Kaltim

5 hari lalu

Penyidik KPK menunjukkan barang bukti berupa uang tunai saat konferensi pers pengungkapan dugaan kasus suap proyek pengadaan jalan provinsi Kalimantan Timur, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu dini hari 25 November 2023. ANTARA/Aprillio Abdullah Akbar
KPK Tahan 5 Tersangka dalam Dugaan Suap Proyek Jalan di Kaltim

KPK menahan dan menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi berupa suap dalam proyek pengadaan jalan di Kalimantan Timur.


Firli Bahuri Diminta Mundur Untuk Jaga Marwah KPK

7 hari lalu

Ketua KPK Firli Bahuri yang kini berstatus tersangka akan diberhentikan sementara.
Firli Bahuri Diminta Mundur Untuk Jaga Marwah KPK

Firli Bahuri diminta mundur agar masyarakat tak mempertanyakan kredibilitas KPK.


Denny Indrayana Sebut Firli Bahuri Tandatangani Surat Penangkapan Harun Masiku, Begini Kilas Balik Kasus Si Buron

12 hari lalu

Pada a wal tahun 2020, publik dihebohkan dengan kasus dugaan suap calon legislator Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Harun Masiku. Harun Masiku diduga menyuap komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan untuk menjadi anggota DPR. Facebook.com
Denny Indrayana Sebut Firli Bahuri Tandatangani Surat Penangkapan Harun Masiku, Begini Kilas Balik Kasus Si Buron

Denny Indrayana sebut Harun Masiku akan segera ditangkap, berikut kilas balik kasusnya berkaitan dengan suap anggota KPU Wahyu Setiawan.


Denny Indrayana Sebut Harun Masiku Akan Segera Ditangkap, Seret Nama Jokowi

13 hari lalu

Harun Masiku saat di Hotel Grand Hyatt Jakarta pada  8 Januari 2020. Tempo/Istimewa
Denny Indrayana Sebut Harun Masiku Akan Segera Ditangkap, Seret Nama Jokowi

Denny Indrayana mengaitkan kasus Harun Masiku dengan permainan politik untuk pemenangan Pilpres 2024.


Gelar Profesor Kehormatan Anggota BPK Pius Lustrilanang Diusulkan Dicabut

14 hari lalu

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Pius Lustrilanang.
Gelar Profesor Kehormatan Anggota BPK Pius Lustrilanang Diusulkan Dicabut

Dosen Universitas Jenderal Soedirman Teuku Junaidi mengusulkan agar gelar profesor kehormatan Pius Lustrilanang dicabut jika terbukti terlibat korupsi