Tidak Asal Copot, Begini Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, JakartaPerpindahan Pegawai Negeri Sipil atau PNS dari satu instansi ke instansi lain disebut sebagai mutasi jabatan. Secara legal, peraturan mengenai mutasi bagi PNS diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

Jenis-Jenis Mutasi

Merujuk peraturan tersebut Pasal 2 Ayat (3) setidaknya terdapat enam jenis mutasi. Pertama, mutasi PNS dalam satu instansi pusat atau daerah. Kedua, mutasi PNS antarkabupaten atau Kota dalam satu provinsi. Ketiga, mutasi PNS antarkabupaten atau kota berbeda provinsi. Keempat, mutasi PNS provinsi, kabupaten, atau kota ke instansi pusat atau sebaliknya. Kelima, mutasi PNS antarinstansi pusat. Keenam, mutasi PNS ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.

Dalam pasal yang sama Ayat (2) dijelaskan bahwa proses mutasi wajib memperhatikan aspek-aspek, seperti kompetensi, pola karier, pemetaan pegawai, kebutuhan organisasi, hingga sifat pekerjaan teknis.

Kemudian, pada Ayat (4) dituliskan bahwa mutasi paling singkat berlangsung selama dua tahun dan paling lama mencapai lima tahun.

Syarat-Syarat Pengajuan Mutasi

Umumnya, mutasi dilakukan berdasarkan instruksi dari atasan atau pemberitahuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa mutasi dapat dilakukan sesuai permintaan pegawai.

Apabila mengacu Pasal 3 Ayat (1), setidaknya terdapat 10 persyaratan yang harus disiapkan sebelum seseorang mengajukan mutasi sebagai berikut.

  1. Berstatus PNS.
  2. Dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS terkait.
  3. Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan.
  4. Surat usul mutasi dari Pejabat Pembuat Komitmen atau PKK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki.
  5. Surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki.
  6. Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman atau sejenisnya.
  7. Salinan sah mengenai pangkat dan jabatan terakhir.
  8. Salinan sah penilaian prestasi kerja dengan nilai baik dalam dua tahun terakhir.
  9. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas.
  10. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dari instansi asal PNS terkait. 

Prosedur Mutasi

Secara spesifik, tata cara mutasi PNS diatur dalam Peraturan BKN RI Nomor 5 Tahun 2019 bergantung pada jenis mutasi yang dilakukan.

Namun, secara umum, prosedur mutasi dilakukan dengan pengajuan mutasi dari instansi penerima ke instansi asal. Apabila instansi asal menyetujui, maka dibuatlah persetujuan mutasi yang dikirimkan ke BKN untuk dilakukan pertimbangan teknis. 

Setelah itu, BKN akan mengeluarkan keputusan teknis yang diikuti dengan keputusan mutasi; apakah pegawai bersangkutan jadi untuk dipindahkan atau tetap bekerja pada instansi asalnya. Terakhir, apabila keputusan mutasi telah disetujui dan dikeluarkan, pegawai terkait sudah dapat bekerja pada instansi penerima atau tujuannya,

ACHMAD HANIF IMADUDDIN 

Baca: Tito Karnavian Sebut 3 Syarat Kepala Daerah Bisa Mutasi ASN

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Kepada CPNS Pemprov DKI, Marullah Matali: Miliki Mental Positif dan Profesional

3 hari lalu

Kepada CPNS Pemprov DKI, Marullah Matali: Miliki Mental Positif dan Profesional

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali meminta para CPNS yang lulus pelatihan dasar agar berani menetapkan target tinggi


LBH APIK Bakal Surati Kapolri soal Kasubdit Renakta PMJ Dijabat Polisi yang Diduga Bermasalah

3 hari lalu

LBH APIK Bakal Surati Kapolri soal Kasubdit Renakta PMJ Dijabat Polisi yang Diduga Bermasalah

LBH APIK menyatakan pihaknya menyiapkan keberatan ke Kapolri atas penunjukkan pejabat Kasubdit Remaja, anak dan wanita (Renakta) Polda Metro Jaya.


Top Nasional: Kombes Ade Ary Syam Jadi Kapolres Jaksel, Kehadiran Anies di Mukercab PPP Tak Ada Kaitan dengan Pilpres

3 hari lalu

Top Nasional: Kombes Ade Ary Syam Jadi Kapolres Jaksel, Kehadiran Anies di Mukercab PPP Tak Ada Kaitan dengan Pilpres

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi 30 perwira Polri ke sejumlah jabatan, Kapolres Jaksel dijabat Kombes Ade Ary Syam Idradi


Kapolri Mutasi 30 Perwira, Kombes Ade Ary Syam Jabat Kapolres Metro Jaksel

4 hari lalu

Kapolri Mutasi 30 Perwira, Kombes Ade Ary Syam Jabat Kapolres Metro Jaksel

Pada 22 Agustus, Kapolri juga telah menerbitkan surat telegram memutasi 24 personel Polri yang sebagian besar terlibat dalam kasus Brigadir J.


Beban Tambun Dana Pensiun PNS

9 hari lalu

Beban Tambun Dana Pensiun PNS

MenkeuSri Mulyani mengatakan akan mengubah formulasi pembayaran dana pensiun PNS dari manfaat pasti menjadi iuran pasti.


Tahun Depan, Rp 156,4 Triliun Dianggarkan untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS hingga Pensiunan

9 hari lalu

Tahun Depan, Rp 156,4 Triliun Dianggarkan untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS hingga Pensiunan

Pemerintah tahun depan menyiapkan anggaran sebesar Rp 156,4 triliun untuk membayarkan gaji ke-13 dan THR bagi PNS, TNI dan Polri hingga pensiunan.


Penjabat Kepala Daerah Boleh Mutasi PNS, Anies Baswedan: Semua Pakai Aturan

12 hari lalu

Penjabat Kepala Daerah Boleh Mutasi PNS, Anies Baswedan: Semua Pakai Aturan

Anies Baswedan menganggap hak dan kewenangan penjabat kepala daerah soal mutasi dan pemberhentian pegawai sudah diatur.


Wali Kota Makassar Minta Pegawainya Pakai Ojek Online Setiap Selasa, Asosiasi: Patut Dicontoh

12 hari lalu

Wali Kota Makassar Minta Pegawainya Pakai Ojek Online Setiap Selasa, Asosiasi: Patut Dicontoh

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mengeluarkan surat edaran imbauan kepada pengguna jasa transportasi ojek online di lingkup pemkot.


Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara Dukung Penempatan Guru PNS di Sekolah Swasta

13 hari lalu

Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara Dukung Penempatan Guru PNS di Sekolah Swasta

Himpunan Sekolah dan Madrasah - Islam Nusantara mendukung tetap diberlakukannya peraturan penempatan guru PNS di sekolah dan madrasah swasta.


Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Mutasi Pegawai, Pengamat: Berpotensi Penyalahgunaan Kekuasaan

14 hari lalu

Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Mutasi Pegawai, Pengamat: Berpotensi Penyalahgunaan Kekuasaan

Mendagri menerbitkan surat edaran kepada penjabat atau Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan pejabat