Tito Karnavian Sebut 3 Syarat Kepala Daerah Bisa Mutasi ASN

Reporter

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 September 2020. Dalam rapat tersebut DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan ada tiga syarat yang membolehkan kepala daerah melakukan mutasi aparatur sipil negara (ASN). Aturan itu ada dalam surat edaran (SE) Mendagri tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pilkada 2020.

"Saya membuat edaran agar tidak melakukan mutasi, kecuali kalau pejabatnya ada yang wafat, melakukan perbuatan pidana sehingga ditangkap dan ditahan atau jabatan itu kosong," kata Mendagri Tito mengutip Antara, Rabu, 20 Januari 2021.

Mendagri mengatakan SE tersebut dikeluarkan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2020 sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Khususnya, pada Pasal 71 Ayat 2 yang berbunyi: “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri."

Ia mengatakan mengeluarkan SE tersebut dengan tujuan agar kepala daerah yang mencalonkan diri lagi tidak menyalahgunakan kewenangan mutasi pejabat ASN di Pemda untuk siasat memperoleh suara ASN pada Pilkada.

"Nah itu (kalau SE tidak ada), nanti partai-partai yang bukan petahana (incumbent) komplain ke saya. Yang diuntungkan ya petahana begitu," kata Tito.

Mendagri menambahkan setelah selesai penetapan pasangan calon pemenang Pilkada 2020, larangan mutasi ASN oleh kepala daerah juga masih berlaku sama. Hal itu untuk menjaga agar tidak terjadi mutasi terhadap ASN yang sengaja disingkirkan karena tidak menjadi simpatisan kepala daerah terpilih tersebut.

"Sama, tidak boleh melakukan mutasi kecuali tiga hal ini. Wafat, kena pidana atau jabatan itu kosong. Karena apa? Supaya tidak terjadi mutasi-mutasi yang mengganggu stabilitas pemerintahan," kata Tito.

Ia mengatakan gangguan stabilitas pemerintahan itu bisa terjadi jika mutasi ASN tersebut dilakukan dengan motif-motif tertentu. 

"Mumpung masih belum pelantikan, dimutasi semua. Karena untuk janji atau untuk yang lain, kami enggak mengerti. Setelah kemudian pejabat baru masuk, ini dianggap bukan 'orangnya', ganti (lagi) semua. Nah itu, akan tidak bagus untuk pemerintahan. Tidak bagus juga untuk karir pegawai (ASN) itu," kata Tito Karnavian.

Baca juga: Listyo Sigit Prabowo Jadi Calon Kapolri, Ini Pesan Tito Karnavian






Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

17 jam lalu

Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

57 pegawai KPK yang dipecar pada 30 September 2021 mendirikan organisasi nirlaba bernama IM57+ Institue.


Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

1 hari lalu

Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan sosialisasi Core Values dan Employee Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan awareness seluruh pegawai Setjen DPR RI untuk terus menginternalisasikan nilai-nilai Ber-AKHLAK.


Nadiem Klarifikasi Soal Tim Bayangan, Kenapa Masih Dianggap tak Jelas?

1 hari lalu

Nadiem Klarifikasi Soal Tim Bayangan, Kenapa Masih Dianggap tak Jelas?

Istilah 'shadow organization' atau tim bayangan yang disampaikan Menteri Nadiem Makarim di Forum PBB masih beresonansi kuat di Tanah Air.


Sindiran Jokowi untuk Pejabat: Krisis Malah ke Luar Negeri, Dipamerin di Instagram

1 hari lalu

Sindiran Jokowi untuk Pejabat: Krisis Malah ke Luar Negeri, Dipamerin di Instagram

Jokowi mengaku sangat selektif memilih kunjungan ke luar negeri. Ia memilih perjalanan yang memberikan manfaat signifikan.


Ajak Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi, Jokowi Sebut Kondisi Ekonomi 2023 Makin Gelap

2 hari lalu

Ajak Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi, Jokowi Sebut Kondisi Ekonomi 2023 Makin Gelap

Presiden Jokowi mengajak seluruh kepala daerah untuk kompak bersama-sama menghadapi ancaman inflasi


Fadel Muhammad Dukung Mahasiswa Jadi Entrepreneur

2 hari lalu

Fadel Muhammad Dukung Mahasiswa Jadi Entrepreneur

Wakil Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengingatkan mahasiswa tidak beramai-ramai ingin menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)


Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

3 hari lalu

Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Minoru Terada di Tokyo.


Korupsi Potong Upah Tenaga Honorer Damkar Depok Masuk Meja Hijau, Ada Sidang Besok

4 hari lalu

Korupsi Potong Upah Tenaga Honorer Damkar Depok Masuk Meja Hijau, Ada Sidang Besok

Kasus dugaan tindak pidana korupsi pada tubuh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok sudah berjalan di meja hijau.


LBH APIK Bakal Surati Kapolri soal Kasubdit Renakta PMJ Dijabat Polisi yang Diduga Bermasalah

4 hari lalu

LBH APIK Bakal Surati Kapolri soal Kasubdit Renakta PMJ Dijabat Polisi yang Diduga Bermasalah

LBH APIK menyatakan pihaknya menyiapkan keberatan ke Kapolri atas penunjukkan pejabat Kasubdit Remaja, anak dan wanita (Renakta) Polda Metro Jaya.


Top Nasional: Kombes Ade Ary Syam Jadi Kapolres Jaksel, Kehadiran Anies di Mukercab PPP Tak Ada Kaitan dengan Pilpres

4 hari lalu

Top Nasional: Kombes Ade Ary Syam Jadi Kapolres Jaksel, Kehadiran Anies di Mukercab PPP Tak Ada Kaitan dengan Pilpres

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi 30 perwira Polri ke sejumlah jabatan, Kapolres Jaksel dijabat Kombes Ade Ary Syam Idradi