AJI Menolak Intervensi Pimpinan IAIN Ambon Soal Mencabut Penghargaan LPM Lintas

Reporter

Editor

Bram Setiawan

Majalah Lintas Edisi II. Foto/lpmlintas.com

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Ambon meminta Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencabut penghargaan yang diberikan untuk pers mahasiswa Lintas. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAIN Ambon, Faqih Seknun menganggap lembaga pers mahasiswa atau LPM Lintas di IAIN Ambon itu tak pantas menerima penghargaan.

“Kami minta kepada AJI untuk menarik kembali penghargaan yang telah diberikan. Menurut kami itu tidak layak, tak pantas,” kata Faqih kepada Tempo, Selasa, 9 Agustus 2022.

Pers mahasiswa Lintas menerima penghargaan saat Malam Resepsi Hari Ulang Tahun AJI ke-28 bertema Memperkuat Solidaritas di Tengah Represi Digital dan Oligarki, pada Minggu, 7 Agustus 2022.

Menurut Faqih, karya jurnalistik Lintas berjudul IAIN Ambon Rawan Pelecehan dalam Edisi II, Januari 2022 itu dituding mencermarkan nama baik kampus. Laporan jurnalistik tim redaksi Lintas yang dipimpin Yolanda Agne dianggap bukan prestasi yang layak mendapat penghargaan. Faqih berulang kali menegaskan, laporan jurnalistik Lintas tentang kekerasan seksual di IAIN Ambon itu perbuatan mencemarkan nama baik kampus.

“Kampus menganggap apa yang dilakukan Lintas itu ilegal. Itu merupakan kesalahan besar dan sudah melanggar kode etik akademik,” ujarnya.

Sekretariat Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Lintas IAIN Ambon. Seluruh pengurus LPM ini diganti oleh Rektor IAIN Ambon setelah terbit laporan liputan khusus yang mengungkap 32 kasus pelecehan seksual dan para korbannya di lingkungan kampus itu. (ANTARA/Winda Herman)

Menurut dia, Lintas sudah diganti. Para awaknya yang menulis kekerasan seksual dianggap bukan pengurus lagi. “Lembaga ada, tapi bukan mereka lagi,” katanya.

Faqih mengatakan, pengurus baru sudah ada. “Pengurus baru nanti bekerja secara profesional untuk memberikan gambaran nama baik kampus dan pengembangan pembangunan (IAIN Ambon),” katanya.

Rektor IAIN Ambon telah memberedel Lintas setelah media pers kampus itu memberitakan dugaan kasus kekerasan seksual yang mengungkap 32 korban selama kurun tahun 2015 hingga 2021. Liputan khusus Lintas berjudul IAIN Ambon Rawan Pelecehan dalam Edisi II, Januari 2022.

Pembekuan Lintas tertuang dalam Keputusan Rektor IAIN Ambon Nomor 92 Tahun 2022 yang diteken pada 17 Maret 2022. Dalam salinan Surat Keputusan (SK) yang diperoleh Tempo, disebutkan pertimbangan pembekuan, karena keberadaan pers kampus itu dianggap sudah tidak sesuai dengan visi dan misi IAIN Ambon.

Liputan khusus Lintas berjudul IAIN Ambon Rawan Pelecehan mengungkap terduga pelaku sebanyak 14 orang. Belasan terduga pelaku perundungan seksual, yaitu 8 dosen, 3 pegawai, 2 mahasiswa, dan 1 alumnus. 

Faqih menjelaskan, sekretariat Lintas saat ini telah dikontrol oleh lembaga, pembina, pimpinan, juga semua pejabat di IAIN Ambon. “Mereka (tim penulis laporan jurnalistik kekerasan seksual di IAIN Ambon) telah dilaporkan ke polisi dan masih dalam proses. Apabila mereka membawa nama lembaga, kami anggap itu ilegal,” katanya.

Pimpinan IAIN Ambon dianggap menutupi suara tertindas

Dewan juri penghargaan pers mahasiswa Erick Tanjung mengatakan permintaan pencabutan penghargaan tak bisa dikabulkan. “Tak ada dasarnya (pimpinan IAIN Ambon) meminta hal (pencabutan) itu. Kami tak bisa menerima intervensi, wakil rektor maupun rektor,” ujarnya.

Menurut Erick sikap pimpinan IAIN Ambon itu tidak mendukung tindakan pers mahasiswa kampusnya untuk menyuarakan kelompok yang tertindas. “Pimpinan kampusnya yang menjelekkan nama IAIN Ambon, justru menutupi, mengintimidasi dan membekukan (LPM Lintas),” kata Erick yang juga Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia itu.

Pengurus AJI Indonesia Erick Tanjung sebagai dewan juri penghargaan untuk pers mahasiswa. Foto : AJI Indonesia

Dewan juri menilai Lintas telah menjalankan kontrol sosial dan kepentingan publik, memberi ruang bertutur untuk penyintas kekerasan seksual melalui pemberitaannya. Erick menjelaskan, keberanian menyuarakan itu malah mengalami intimidasi.

“Sekretariat mereka diserang, awak redaksi mengalami pemukulan. LPM Lintas juga dibekukan oleh Rektor IAIN Ambon,” katanya. Belum lagi, Erick menambahkan, sembilan awak pers mahasiswa Lintas dilaporkan ke Polda Maluku, karena tuduhan pencemaran nama baik.

“Kami melihat perjuangan Lintas ini harus didukung dan didampingi, karena mereka bukan melakukan kejahatan,” ujarnya.

Saat ini, Lintas mengadukan Rektor IAIN Ambon ke Ombudsman RI terkait pelanggaran maladministrasi. “Bahkan hari ini pukul 13.00 WIB, saya mendampingi LPM Lintas mengadu ke Ombudsman RI,” katanya.

Pengaduan ke Ombudsman RI langkah lanjutan pers mahasiswa Lintas setelah menggugat pimpinan kampus ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon.

Baca: Pimpinan IAIN Ambon Ingin AJI Cabut Penghargaan LPM Lintas, Dewan Juri: Keputusan Sudah Final

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Kasus Teror Bom Rumah Jurnalis Senior Papua Victor Mambor, Polresta Jayapura Lakukan Olah TKP

6 hari lalu

Kasus Teror Bom Rumah Jurnalis Senior Papua Victor Mambor, Polresta Jayapura Lakukan Olah TKP

Polisi terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku dan motif teror bom terhadap jurnalis senior Papua Victor Mambor.


AJI Jakarta dan LBH Pers Kecam Intimidasi dan Ancaman Hercules kepada Jurnalis di KPK

6 hari lalu

AJI Jakarta dan LBH Pers Kecam Intimidasi dan Ancaman Hercules kepada Jurnalis di KPK

AJI Jakarta dan LBH Pers membuka posko pengaduan atas dugaan intimidasi dan ancaman Hercules terhadap para jurnalis di KPK.


Rumah Victor Mambor Diteror Bom, AJI Jayapura Minta Jurnalis Papua Tak Gentar Suarakan Kebenaran

7 hari lalu

Rumah Victor Mambor Diteror Bom, AJI Jayapura Minta Jurnalis Papua Tak Gentar Suarakan Kebenaran

Jurnalis senior Victor Mambor melaporkan peristiwa teror ledakan di samping rumahnya ke Polresta Jayapura, Papua. Polisi tengah menyelidiki kasus ini.


Jurnalis Senior Papua Victor Mambor Kembali Diteror Ledakan

7 hari lalu

Jurnalis Senior Papua Victor Mambor Kembali Diteror Ledakan

Ketua AJI Jayapura Lucky Ireeuw mengungkap dugaan intimidasi yang kembali menimpa jurnalis senior Victor Mambor melalui aksi teror ledakan bom.


Intel Polisi Nyamar Jadi Wartawan, Mabes Polri: Bukan Hanya Terjadi di Indonesia

45 hari lalu

Intel Polisi Nyamar Jadi Wartawan, Mabes Polri: Bukan Hanya Terjadi di Indonesia

Mabes Polri membantah bahwa Polri telah menempuh cara kotor seperti menyusupkan intelijen ke institusi media.


Kasus Iptu Umbaran Wibowo, AJI Minta Polri Tak Pakai Cara Kotor Susupi Institusi Pers

45 hari lalu

Kasus Iptu Umbaran Wibowo, AJI Minta Polri Tak Pakai Cara Kotor Susupi Institusi Pers

Umbaran Wibowo sebagai wartawan TVRI Jateng telah 14 tahun. Tapi, siapa sangka ia intel polisi. AJI dan LBH Pers mengkritik keras Polri soal ini.


Iptu Umbaran Disusupkan Jadi Jurnalis, AJI: Bisa Turunkan Kepercayaan Publik terhadap Pers

46 hari lalu

Iptu Umbaran Disusupkan Jadi Jurnalis, AJI: Bisa Turunkan Kepercayaan Publik terhadap Pers

AJI dan LBH Pers mengkritik kepolisian soal Iptu Umbaran Wibowo yang disusupkan menjadi kontributor TVRI.


Hari HAM Sedunia: UNESCO, LBH Pers dan Komnas HAM Soroti Tantangan Kebebasan Pers di Era Digital

51 hari lalu

Hari HAM Sedunia: UNESCO, LBH Pers dan Komnas HAM Soroti Tantangan Kebebasan Pers di Era Digital

UNESCO, HAM RI dan LBH Pers selenggarakan seminar "Jurnalisme di Bawah Kepungan Digital". Tantangan kebebasan pers era digital saat Hari HAM Sedunia.


AJI Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Berpotensi Kekang Kebebasan Berekspresi

55 hari lalu

AJI Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Berpotensi Kekang Kebebasan Berekspresi

Selain tak transparan isi RKUHP dinilai banyak bermasalah dan berpeluang mengekang kebebasan berekspresi. Tak urung banyak yang menolak, termasuk AJI.


RKUHP Dinilai Berangus Kebebasan Pers, AJI Tuntut 17 Pasal Bermasalah Dihapus

56 hari lalu

RKUHP Dinilai Berangus Kebebasan Pers, AJI Tuntut 17 Pasal Bermasalah Dihapus

AJI mendesak DPR dan pemerintah menunda pengesahan RKUHP karena akan memberangus kebebasan pers dan demokrasi