Hari Ini LPSK ke Bareskrim Polri, Edwin Partogi: Konfirmasi Soal Ada Pelaku Lain di Kasus Brigadir J

Komisioner LPSK, Edwin Partogi. ANTARA/Regina Safri

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK akan datang ke Bareskrim Polri pada hari ini, Selasa, 9 Agustus 2022. Kedatangan mereka untuk mengkonfirmasi keterangan Bharada E dalam kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan, pihaknya akan mengkonfirmasi ke penyidik soal keterangan Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu soal ada perintah atasan dalam kasus tewasnya Brigadir J.

“Karena ada keterangan yang menyebut ada pelaku lain. Iya yang sudah kami dengar juga dan kami akan konfirmasi ke penyidik dan Bharada E,” kata Edwin Partogi setelah menerima surat permohonan justice collaborator oleh kuasa hukum Bharada E di kantor LPSK di Ciracas, Jakarta Timur, 8 Agustus 2022.

Dia mengatakan, akan mendalami keterangan Bharada E sebagai tindak lanjut permohonan justice collaborator tersebut.

“Apabila memang Bharada E bukan pelaku utama dan mau membuat terang perkara ini, tentu Bharada E punya kualifikasi sebagai JC,” katanya.

Edwin tidak memastikan berapa lama proses perlindungan dan justice collaborator. Tergantung situasi, katanya, namun LPSK bisa memberikan perlindungan segera apabila mendesak.

Setelah disetujui, LPSK akan menyampaikan rekomendasi kepada hakim saat persidangan untuk mempertimbangkan permohonan status JC Bharada E.

“Dalam Undang-undang disebutkan, kalau orang itu sudah direkomendasikan dari LPSK maka hakim harus sungguh-sungguh memerhatikan rekomendasi dari kami,” katanya.

Hari ini kuasa hukum Richard Eliezer atau Bharada E, Deolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin, resmi mengajukan permohonan Justice Collaborator (JC) untuk kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Deolipa mengatakan pengajuan JC dilakulan karena perkara ini terkait Pasal 338 juncto Pasal 55 dan 56 KUHP. Menurutnya, dengan pasal ini ada pelaku utama selain Bharada E yang melakukan tindak pidana.

“Bharada E dengan hati yang matang menyatakan kesiapannya untuk menjadi Justice Collaborator,” katanya.

Baca juga: Pengacara Enggan Menjawab Soal Kemungkinan Bharada E Disuruh Atasannya Menembak






Komnas HAM Buka Peluang Tetapkan Kasus Gagal Ginjal Akut Anak Sebagai Pelanggaran HAM Berat

9 jam lalu

Komnas HAM Buka Peluang Tetapkan Kasus Gagal Ginjal Akut Anak Sebagai Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM membuka peluang menetapkan kasus gagal ginjal akut pada anak sebagai pelanggaran HAM berat.


Komnas HAM Akan Panggil BPOM Soal Kasus Gagal Ginjal Akut

12 jam lalu

Komnas HAM Akan Panggil BPOM Soal Kasus Gagal Ginjal Akut

Anggota Komnas HAM, Hari Kurniawan menyatakan BPOM telah dua kali mangkir dari pemanggilan mereka dalam penelusuran terhadap kasus gagal ginjal akut.


Keluarga Korban Gagal Ginjal Akut Mengadu ke Komnas HAM, Pemerintah Disebut Kurang Perhatian

12 jam lalu

Keluarga Korban Gagal Ginjal Akut Mengadu ke Komnas HAM, Pemerintah Disebut Kurang Perhatian

keluarga korban gagal ginjal akut mengadu ke Komnas HAM karena pemerintah kurang memerhatikan mereka.


Kuasa Hukum Bantah Ferdy Sambo Keceplosan Sebut Tembak Punggung Brigadir J

13 jam lalu

Kuasa Hukum Bantah Ferdy Sambo Keceplosan Sebut Tembak Punggung Brigadir J

Rasamala Aritonang, membantah Ferdy Sambo keceplosan mengaku menembak punggung Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat


Jumlah Keluarga Korban Gagal Ginjal Akut yang Ikut Gugatan Class Action Bertambah

1 hari lalu

Jumlah Keluarga Korban Gagal Ginjal Akut yang Ikut Gugatan Class Action Bertambah

Pemerintah dinilai lepas tangan terhadap kondisi pasien gagal ginjal akut yang mengalami masalah otak hingga kelumpuhan.


Kuasa Hukum Kuat Ma'ruf Laporkan Hakim Wahyu soal Etik, Begini Respons PN Jaksel

1 hari lalu

Kuasa Hukum Kuat Ma'ruf Laporkan Hakim Wahyu soal Etik, Begini Respons PN Jaksel

Djuyamto menjelaskan pelaporan tim kuasa hukum Kuat Ma'ruf tersebut tidak akan mengganggu jalannya persidangan.


Jadi Tersangka Kasus Tambang Ilegal, Ini Peran Ismail Bolong dan Dua Orang Lainnya

1 hari lalu

Jadi Tersangka Kasus Tambang Ilegal, Ini Peran Ismail Bolong dan Dua Orang Lainnya

Bareskrim Polri telah resmi menetapkan Ismail Bolong dan dua orang lainnya sebagai tersangka pada kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur.


Selain Ismail Bolong, Bareskrim Tetapkan 2 Orang Lain sebagai Tersangka Tambang Ilegal

1 hari lalu

Selain Ismail Bolong, Bareskrim Tetapkan 2 Orang Lain sebagai Tersangka Tambang Ilegal

Ismail Bolong telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tambang ilegal. Selain itu, Bareskrim Polri juga telah menetapkan dua tersangka lain.


Kuasa Hukum Kuat Ma'ruf Laporkan Hakim Wahyu ke KY: Kerap Keluarkan Pernyataan Tendensius

1 hari lalu

Kuasa Hukum Kuat Ma'ruf Laporkan Hakim Wahyu ke KY: Kerap Keluarkan Pernyataan Tendensius

Kuasa Hukum Kuat Ma'ruf melaporkan Ketua Majelis Hakim, Wahyu Iman Santoso, kepada Komisi Yudisial.


Kuat Ma'ruf Laporkan Majelis Hakim PN Jaksel, KY Tegaskan Tak Akan Ganggu Persidangan

1 hari lalu

Kuat Ma'ruf Laporkan Majelis Hakim PN Jaksel, KY Tegaskan Tak Akan Ganggu Persidangan

Kuasa hukum Kuat Ma'ruf menilai Ketua Majelis Hakim Wahyu kerap kali melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang tendensius.