Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Apa Itu Uji Balistik?

Reporter

Editor

Nurhadi

image-gnews
Uji balistik kasus kematian Brigadir J diundur menjadi Jumat, 5 Agustus 2022.
Uji balistik kasus kematian Brigadir J diundur menjadi Jumat, 5 Agustus 2022.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM batal memeriksa tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polri terkait uji balistik. Penundaan ini atas dasar permintaan tim khusus Polri untuk kasus penembakan Brigadir J. Uji balistik merupakan salah satu hal penting untuk menyelidiki kematian Brigadir J. Lalu, apa itu uji balistik?

Menurut National Institute of Standards and Technology (NIST) Kementerian Perdagangan Amerika Serikat, uji balistik atau disebut juga balistik forensik merupakan pemeriksaan yang melibatkan bukti senjata api yang mungkin telah digunakan dalam kejahatan. Adapun yang diperiksa dalam uji balistik adalah kekuatan gerak dan dampak yang disebabkan tembakan proyektil. Saat peluru ditembakkan dari pistol, pistol meninggalkan bekas mikroskopis pada peluru dan kotak peluru. Tanda ini seperti sidik jari balistik.

Bila penyelidik menemukan peluru dari tempat kejadian perkara atau TKP, pemeriksa forensik dapat menguji tembak senjata tersangka. Kemudian membandingkan tanda pada peluru TKP dengan tanda pada peluru yang ditembakkan. Pemeriksa kemudian akan menilai seberapa mirip dua set tanda dan menentukan apakah peluru kemungkinan ditembakkan dari senjata yang sama atau senjata yang berbeda.

Penemuan metode uji balistik dengan “mencocokkan” antara peluru dengan kotak peluru ini dilakukan sebagai dampak langsung dari penemuan senjata api pada abad ke-16. Ahli balistik forensik membandingkan peluru dan kotak peluru dengan memeriksanya secara visual di bawah mikroskop. Setelah membandingkan peluru, pemeriksa dapat menawarkan pendapat ahli apakah kedua objek cocok. Namun metode ini memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat mengungkapkan kekuatan bukti secara numerik.

James Hamby dalam publikasi di Association of Firearm and Tool Mark Examiners Journal mengungkapkan, kasus pertama yang berhasil didokumentasikan dari pemeriksaan senjata api forensik terjadi pada 1835. Seorang anggota Bow Street Runners di London mencocokkan peluru yang ditemukan dari korban pembunuhan dengan kotak peluru tersangka. Hal ini memberikan bukti lebih lanjut bahwa tersangka adalah pelaku pembunuhan itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Uji balistik pernah menyelamatkan nyawa seseorang dari hukuman mati. Edwin Borchard dalam buku “Stielow and Green” mengungkapkan, pada 1915, Charles Stielow dijatuhi hukuman mati atas kasus kematian tetangganya. Stielow kemudian mengajukan banding ke Gubernur New York saat itu Charles S. Whitman. Whitman lantas menghentikan eksekusi sampai penyelidikan dapat dilakukan. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, terbukti bahwa senjata api Stielow tidak dapat menembakkan peluru yang ditemukan pada korban.

HENDRIK KHOIRUL MUHID

Baca juga: Kasus Brigadir J, Komnas HAM Panggil Puslabfor Polri Soal Uji Balistik

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

2 hari lalu

Polisi mengevakuasi jenazah korban kecelakaan di Tol Jakarta-CIkampek KM 58, Karawang Timur, Jawa Barat, Senin, 8 April 2024. Kecelakaan yang  melibatkan tiga kendaraan yaitu Bus Primajasa, Grand Max dan Daihatsu Terios tersebut mengakibatkan 12 orang tewas. ANTARA/Awaludin
Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

Tol Cikampek Kilometer atau KM 50-an kembali menjadi lokasi tragedi. Sebuah kecelakaan maut terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek pada arus mudik lalu


Perempuan Tajir Vietnam Truong My Lan Divonis Hukuman Mati, Apa Kesalahannya? Ini Profilnya

3 hari lalu

Truong My Lan. Istimewa
Perempuan Tajir Vietnam Truong My Lan Divonis Hukuman Mati, Apa Kesalahannya? Ini Profilnya

Truong My Lan, taipan real estate dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan di Vietnam. Apa yang diperbuatnya? Berikut profilnya.


Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

5 hari lalu

Front Mahasiswa Anti Kekerasan Papua menggelar Aksi didepan gedung Komnas HAM RI, di Jakrta, Jumat 3 Maret 2023. Aksi ini sebagai bentuk Solidaritas rakyat Papua Wamena terhadap Pelanggaran HAM yang di perbuat oleh TNI/POLRI dan menuntut usut penembakan di Wamena yang mengakibatkan 9 orang meninggal. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

Komnas HAM mendesak pengusutan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua secara transparan oleh aparat penegak hukum


Terpopuler Hukrim: Setahun Lalu Putusan Banding Vonis Mati Ferdy Sambo Dibacakan, Remisi Setya Novanto, Pilot Susi Air Dibawa ke Medan Perang

5 hari lalu

Terpidana hukuman  penjara seumur  hidup Ferdy Sambo  menjalani pemeriksaan  administratif  di Lapas Salemba, Kamis 24 Agustus 2023. Foto: Ditjendpas
Terpopuler Hukrim: Setahun Lalu Putusan Banding Vonis Mati Ferdy Sambo Dibacakan, Remisi Setya Novanto, Pilot Susi Air Dibawa ke Medan Perang

Berita mengenai setahun vonis banding Ferdy Sambo atas pembunuhan ajudannya, Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat banyak dibaca.


Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

5 hari lalu

Kondisi terkini pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Foto: TPNPB-OPM
Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

Apa kata Komnas HAM soal OPM?


Setahun Lalu Banding Ferdy Sambo Ditolak Tetap Hukuman Mati, Ini Perjalanan Jadi Vonis Penjara Seumur Hidup

6 hari lalu

Terdakwa Ferdy Sambo bersiap menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 10 Februari 2023. TEMPO/Febri Angga Palguna
Setahun Lalu Banding Ferdy Sambo Ditolak Tetap Hukuman Mati, Ini Perjalanan Jadi Vonis Penjara Seumur Hidup

Setahun lalu banding Ferdy Sambo ditolak alias tetap dihukum mati. Seiring berjalannya waktu, vonis itu diubah jadi penjara seumur hidup. Kok bisa?


Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

6 hari lalu

Panglima TPNPB KODAP XXXVI Oktahin Brigadir Jenderal Enos Awolmabin memberi keterangan perihal Jeffrey Pagawak Bomanak bukan pimpinan OPM. Foto: TPNPB-OPM
Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

Penggantian terminologi KKB menjadi OPM dinilai justru bisa membuat masalah baru di Papua.


Warga Israel Mengaku Tak Bersalah atas Penyelundupan Peluru dan Senjata di Malaysia

7 hari lalu

Ilustrasi senjata api. ANTARA FOTO
Warga Israel Mengaku Tak Bersalah atas Penyelundupan Peluru dan Senjata di Malaysia

Warga Israel yang diidentifikasi sebagai Shalom Avitan terancam hukuman mati karena perdagangan senjata api ilegal.


Setahun Lalu Putusan Banding Vonis Mati Ferdy Sambo Dibacakan, Tetap Vonis Hukuman Mati

7 hari lalu

Terdakwa Ferdy Sambo bersiap menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 10 Februari 2023. TEMPO/Febri Angga Palguna
Setahun Lalu Putusan Banding Vonis Mati Ferdy Sambo Dibacakan, Tetap Vonis Hukuman Mati

Hari ini, setahun lalu atau 12 April 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bacakan putusan banding yang diajukan Ferdy Sambo.


Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

7 hari lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kiri) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kanan) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

Komnas HAM perlu mempelajari implikasi dari kebijakan pemerintah dengan perubahan penyebutan dari KKB menjadi OPM.