ACT Kelola Rp 1,7 Triliun Dana Masyarakat, PPATK: Lebih dari 50 Persen Mengalir ke Yayasan Pribadi

Editor

Febriyan

Mantan presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin menjalani pemeriksaan lanjutan terkait penyelewengan dana umat di Bareskrim Mabes Polri. Jakarta Selatan. Senin 11 Juli 2022. Menurut pengacara Ahyudin, Teuku Pupun Zulkifli membantah adanya temuan aliran dana ke kelompok Al- Qaeda, sebelumnya, kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana pada 6 Juli lalu mengidentifikasi adanya aliran dana ke salah satu anggota Al-Qaeda. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, menyebut lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengelola uang sumbangan masyarakat hingga Rp1,7 triliun. Dari jumlah itu, PPATK menemukan fakta lebih 50 persen mengalir ke yayasan yang terafiliasi ke para petingginya. 

"Jadi PPATK melihat ada Rp1,7 triliun uang mengalir ke ACT dan kami melihat lebih dari 50 persennya itu mengalir ke entitas yayasan terafiliasi ke pihak pribadi," ujar Ivan di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Agustus 2022. 

Ivan menjelaskan, keuntungan dari pengelolaan dana masyarakat oleh yayasan itu sepenuhnya diraup oleh para pemilik yayasan tersebut. Selain itu, Ivan menyebut sebagian dana juga digunakan untuk pembayaran kesehatan hingga pembelian vila dan aset. 

Ivan menyebut pihaknya masih terus mendalamk dugaan penyalahgunaan dana ini. Ia menyebut ada kemungkinan jumlah dana yang dikelola lembaga filantropi tersebut lebih besar dari Rp 1,7 triliun. PPATK pun telah mendokumentasikan seluruh dugaan penyelewengan dana itu. 

"Ada 10 dokumen yang kami serahkan kepada penyidik (Bareskrim Mabes Polri ) dan kepada beliau (Mensos Tri Risma Harini). Kita berharap ada pendalaman khusus dari Bu Menteri," kata Ivan. 

Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri menetapkan empat petinggi ACT sebagai tersangka dalam kasus penyelewengan dana sumbangan masyarakat hingga pencucian uang. Keempat tersangka itu adalah  Mantan Ketua Dewan Pembina Ahyudin, Ketua Dewan Pembina Yayasan Novariadi Imam Akbari, Anggota Dewan Pembina Yayasan Hariyana Hermain, dan Ketua Yayasan Ibnu Khajar.

Polisi juga menyatakan telah menelusuri aliran dana ACT ke sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan para petinggi tersebut. Perusahaan itu diantaranya adalah PT Sejahtera Mandiri Indotama, PT Global Wakaf Corpora, PT Insan Madani Investama, dan PT Global Itqon Semesta. Kemudian ada enam perusahaan lainnya yang merupakan turunan dari PT Global Wakaf Corpora, yakni PT Trihamas Finance Syariah, PT Hidro Perdana Retalindo, PT Agro Wakaf Corpora, PT Trading Wakaf Corpora, PT Digital Wakaf Ventura, dan PT Media Filantropi Global.  

Selain itu, polisi menyatakan bahwa sebagian dana yang diselewengkan ACT itu berasal dari sumbangan keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air JT 610. Awalnya polisi menduga jumlah dana yang didapatkan dari perusahaan pesawat Boeing itu sebesar Rp34 miliar, belakangan polisi menyatakan jumlah dana yang diselewengkan membengkak nyaris dua kali lipat menjadi Rp 64 miliar.  






Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

1 hari lalu

Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

KPK menyatakan akan mengadakan rapat pimpinan untuk memutuskan soal izin berobat bagi Gubernur Papua Lukas Enembe.


Soal Rencana Lukas Enembe Berobat ke Singapura, Kuasa Hukum: Tunggu Izin KPK

1 hari lalu

Soal Rencana Lukas Enembe Berobat ke Singapura, Kuasa Hukum: Tunggu Izin KPK

Kuasa Hukum Lukas Enembe menyatakan kondisi kesehatan kliennya memburuk.


Peneliti ISESS: Kalau Kapolri Serius Ingin Bersih-bersih, Gandeng KPK dan PPATK

3 hari lalu

Peneliti ISESS: Kalau Kapolri Serius Ingin Bersih-bersih, Gandeng KPK dan PPATK

Kapolri diminta gandeng PPATK dan KPK jika ingin bersih-bersih di tubuh Polri. Ini dilakukan agar mengetahui aliran transaksi perwira polri.


Saldo di Rekening Brigadir J Disebut-sebut Mencapai Rp 100 Triliun, PPATK: Itu Hoaks

4 hari lalu

Saldo di Rekening Brigadir J Disebut-sebut Mencapai Rp 100 Triliun, PPATK: Itu Hoaks

PPATK mengkonfirmasi bahwa kabar soal rekening Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J mencapai Rp 100 triliun tidak benar.


Beredar Kabar Saldo di Rekening Brigadir J Tembus Rp 100 Triliun, Ini Penjelasan Lengkap BNI

4 hari lalu

Beredar Kabar Saldo di Rekening Brigadir J Tembus Rp 100 Triliun, Ini Penjelasan Lengkap BNI

BNI merespons kabar saldo rekening Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang hampir mencapai angka Rp 100 triliun.


Belasan Triliun Uang Ilegal Masuk RI, Kepala PPATK Cerita Penukaran Uang dengan Koper di Mal Singapura

5 hari lalu

Belasan Triliun Uang Ilegal Masuk RI, Kepala PPATK Cerita Penukaran Uang dengan Koper di Mal Singapura

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana membeberkan ada belasan triliun rupiah uang yang masuk ke Indonesia tak dilaporkan ke Bea Cukai.


Kuasa Hukum Petinggi ACT Minta Hakim Bebaskan Kliennya, Ini Alasannya

7 hari lalu

Kuasa Hukum Petinggi ACT Minta Hakim Bebaskan Kliennya, Ini Alasannya

Kuasa hukum petinggi ACT meminta majelis hakim agar menolak surat dakwaan dan melepaskan kliennya dalam nota keberatan atau eksepsi


ACT Disebut Hanya Keluarkan Rp 900 Juta dari Dana Rp 2 Miliar untuk Bangun Sekolah

8 hari lalu

ACT Disebut Hanya Keluarkan Rp 900 Juta dari Dana Rp 2 Miliar untuk Bangun Sekolah

Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) disebut melakukan pemotongan anggaran Boeing Community Investment Fund. Dalam penggunaannya tak libatkan ahli waris


Ini Spesifikasi Indonesia One, Pesawat Kepresidenan RI yang Disebut Netizen Imut dan Mungil

11 hari lalu

Ini Spesifikasi Indonesia One, Pesawat Kepresidenan RI yang Disebut Netizen Imut dan Mungil

Indonesia One, pesawat kepresidenan RI, yang disebut netizen imut dan mungil menggunakan pesawat produksi Boeing, yaitu Boeing 737-800.


Ini Spesifikasi Air Force One, Pesawat Kepresidenan Amerika Serikat

11 hari lalu

Ini Spesifikasi Air Force One, Pesawat Kepresidenan Amerika Serikat

Air Force One, pesawat kepresidenan Amerika Serikat, dilengkapi dengan empat mesin jet buatan General Electric dengan seri CF6-80C2B1.