Pemain Lama dengan Bungkus Partai Baru di Pemilu 2024

Reporter

Editor

Amirullah

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari memberikan sambutan saat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa, 2 Agustus 2022. PKN menjadi partai politik kesepuluh pada hari kedua yang mendaftarkan diri untuk calon peserta Pemilu tahun 2024. KPU sendiri mulai membuka pendaftaran partai politik calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 1 hingga 14 Agustus 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Partai-partai baru siap berlaga di Pemilu 2024 mendatang. Beberapa partai sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), lainnya segera menyusul. Menyandang sebutan partai baru, namun sebagian partai-partai tersebut diisi para pemain lama. Siapa saja mereka?

1. Partai Kebangkitan Nusantara

Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang didirikan oleh para loyalis Anas Urbaningrum, bekas ketua umum Demokrat yang kini diterungku atas kasus korupsi, mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 ke KPU, kemarin.

Gede Pasek Suardika selaku Ketua Umum PKN memimpin langsung pendaftaran partai ke KPU. Pasek merupakan mantan politikus Partai Demokrat di bawah Anas pada 2010. Usai hengkang dari Demokrat, ia pindah ke Partai Hanura dan sempat menjabat sebagai Sekretaris Jenderal. Pada Oktober 2021, Pasek mundur dari partai tersebut dan mendirikan PKN.

Menurut Pasek, mereka telah meminta restu Anas Urbaningrum untuk mendirikan partai anyar ini. Pasek mengakui banyak loyalis Anas dan mantan kader Demokrat yang bergabung dan menjadi pengurus Partai Kebangkitan Nusantara. Selain mantan kader Demokrat, kata dia, adapula bekas kader Partai Hanura, ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia, dan aktivis Cipayung.

Ia meyakini PKN bisa melaju sebagai peserta pemilu untuk pertama kalinya pada 2024 mendatang. "Partai ini memang baru, tapi pilotnya berpangalaman. Jadi bisa melakukan manuver-manuver hebat," ujar Pasek di kantor KPU, Selasa, 2 Agustus 2022.

2. Partai Rakyat Adil Makmur (Prima)

Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima diprakarsai oleh seorang mantan aktivis 98, Agus Jabo Priyono. Sebelumnya, ia dikenal sebagai Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) di masa Presiden Soeharto. Dilansir dari laman resmi Prima, di penghujung 2020, partai itu mendapat pengesahan sebagai partai politik dari Kemenkumham. Partai kemudian dideklarasikan pada Selasa malam, 1 Juni 2021 di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta Selatan.

“Prima adalah partainya rakyat biasa, lahir di tengah pusaran arus kehidupan bangsa yang keras,” kata Agus Jabo Priyono yang menjadi Ketua Umum Partai Prima.

Mengklaim mengangkut 2.000 kader, Prima mendaftar ke KPU pada hari pertama pendaftaran, 1 Agustus lalu. Usai mendaftar, dokumen syarat calon peserta pemilu Prima dinyatakan belum lengkap. KPU memberi waktu hingga 14 Agustus untuk melengkapi dokumen.

3. Partai Gelora

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia juga siap mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024. Partai besutan Anis Matta dan para loyalisnya itu akan mendaftar ke KPU pada 7 Agustus mendatang.

Selanjutnya: Partai sejumlah eks politikus PKS...






Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur Dinilai BIsa Membuka Pintu Amandemen UUD 1945

23 jam lalu

Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur Dinilai BIsa Membuka Pintu Amandemen UUD 1945

Wacana penghapusan jabatan gubernur dinilai bisa membuka pintu Amandemen UUD 1945.


Soal Pemilu 2024, Rektor Unissula: Generasi Y dan Z Akan Mendominasi

1 hari lalu

Soal Pemilu 2024, Rektor Unissula: Generasi Y dan Z Akan Mendominasi

Generasi Y dan gen Z yang semakin sadar politik dan akan mendominasi pemilu 2024, benarkah begitu?


Rapim TNI dan Polri Bahas Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024

1 hari lalu

Rapim TNI dan Polri Bahas Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024

Selain pengamanan Pemilu 2024, juga dibahas terkait dukungan TNI dan Polri terhadap agenda strategis nasional tahun 2023.


Setelah Menantu Gus Dur, Kini Wakil Sekretaris PWNU DKI Jadi Kader PSI

1 hari lalu

Setelah Menantu Gus Dur, Kini Wakil Sekretaris PWNU DKI Jadi Kader PSI

Wakil Sekretaris PWNU DKI Jakarta Emka Farah Mumtaz bergabung dengan PSI. Dia menjabat Wakil Ketua DPW PSI DKI.


Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

1 hari lalu

Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan tidak ada force major untuk menunda pelaksanaan pemilu 2024.


Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

2 hari lalu

Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku kesal dengan usulan penghapusan jabatan gubernur yang muncul mendekati Pemilu 2024. Kenapa?


Ide Penundaan Pemilu Muncul Lagi, Berikut Deretan Faktanya

2 hari lalu

Ide Penundaan Pemilu Muncul Lagi, Berikut Deretan Faktanya

Sejumlah dalih diklaim demi memuluskan usul penundaan pemilu. Salah satunya resesi global.


PDIP Sebut Tidak Ada Urgensi untuk Tunda Pemilu 2024

2 hari lalu

PDIP Sebut Tidak Ada Urgensi untuk Tunda Pemilu 2024

Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menyatakan tidak ada urgensi yang mendesak untuk menunda Pemilu 2024.


Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, PP Muhammadiyah: Lebih Baik Dibahas Usai Pemilu 2024

2 hari lalu

Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, PP Muhammadiyah: Lebih Baik Dibahas Usai Pemilu 2024

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir turut menyoroti soal usulan penghapusan jabatan gubernur yang dilontarkan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum lama ini.


Raker Pemilu 2024, KPU dan DPR Bahas Soal Penambahan Dapil dan Kursi Anggota Parlemen

2 hari lalu

Raker Pemilu 2024, KPU dan DPR Bahas Soal Penambahan Dapil dan Kursi Anggota Parlemen

KPU dan Komisi II DPR membahas soal penambahan dapil dan kursi anggota parlemen untuk Pemilu 2024.