Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hari ini 26 Tahun Kudatuli, Kronologi dan Detik-detik Kerusuhan Bermula Serbuan ke Kantor PDI

image-gnews
Tangis Ribka Tjiptaning pecah ketika memperingati peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau yang lebih dikenal  Kudatuli. Berurai airmata, Ketua DPP PDIP itu berkeliling gedung DPP PDIP Diponegoro bersama para korban Kudatuli dan Satgas PDIP yang dulu bersama-sama berjuang membela Megawati Soekarnoputri melawan rezim orde baru. Tempo/Dewi Nurita
Tangis Ribka Tjiptaning pecah ketika memperingati peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau yang lebih dikenal Kudatuli. Berurai airmata, Ketua DPP PDIP itu berkeliling gedung DPP PDIP Diponegoro bersama para korban Kudatuli dan Satgas PDIP yang dulu bersama-sama berjuang membela Megawati Soekarnoputri melawan rezim orde baru. Tempo/Dewi Nurita
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Hari ini 26 tahun lalu, terjadi kerusuhan  atau dikenal dengan Peristiwa Kudatuli akronim dari kerusuhan dua puluh tujuh Juli. Tepatnya Sabtu 27 Juli 1996. Kerusuhan ini menjadi sejarah kelam dalam dunia politik Indonesia.

Mengapa terjadi Konflik?

Melansir Tempo.co Peristiwa itu bermula dari dualisme di tubuh Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Ketua Umum PDI hasil kongres Medan, Soerjadi, menyerbu dan menguasai Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58, Jakarta, yang diduduki Ketua Umum PDI Kongres Surabaya, Megawati Soekarnoputri.

Kronologi menjelang peristiwa Sabtu Kelabu Kudatuli

4 Juni 1996: Enam belas pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia, dimotori Fatimah Achmad, S.H.--yang lalu disebut Kelompok 16--membentuk panitia Kongres PDI. Mereka menggugat musyawarah nasional yang memilih Megawati sebagai Ketua Umum PDI. Kelompok ini didukung pemerintah dan ABRI.

5 Juni 1996: Kelompok 16 memutuskan menyelenggarakan kongres di Medan. Kelompok Mega menolak.

19 Juni 1996: Ribuan warga PDI pro-Mega melakukan long march dari Jalan Thamrin ke kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta. Mimbar demokrasi atau sering disebut mimbar bebas pun dimulai. Mega memecat Kelompok 16.

20 Juni 1996: Menteri Dalam Negeri Yogie S.M. membuka Kongres PDI di Medan, Sumatera Utara, dihadiri Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung. Di Jakarta, massa PDI pro-Mega bentrok dengan aparat keamanan di Gambir.

21 Juni 1996: Megawati menyatakan dirinya tetap sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PDI periode 1993-1998.

22 Juni 1996: Kongres PDI di Medan memilih Drs. Soerjadi sebagai ketua umum dan sehari kemudian menunjuk Buttu Hutapea sebagai sekretaris jenderal.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

15 Juli 1996: Pertemuan Kepala Staf Sosial Politik ABRI Letjen Syarwan Hamid, Syamsir Siregar (Badan Intelijen ABRI), dan Asisten Sosial Politik ABRI Soewarno Adiwidjojo membahas dan menyetujui pengambilalihan paksa kantor PDI, pengucuran dana Rp 300 juta, dan penyiapan 500 personel dengan tongkat sebagai senjata.

23 Juli 1996: Kolonel Haryanto, Letkol Budi Purnama, Lukman Mokoginta, dan Sahala Sinaga di Cibubur membicarakan rencana penyerbuan kantor PDI. (Kepada penyidik Markas Besar Kepolisian RI, Lukman mengatakan menolak berpartisipasi dan mengundurkan diri dari operasi itu.)

24 Juli 1996: Pertemuan di Komando Daerah Militer Jaya, yang dipimpin Kepala Staf Kodam Jaya Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono, dihadiri Brigjen Zacky A. Makarim, Kolonel Haryanto, Kolonel Joko Santoso, dan Alex Widya Siregar, memutuskan penyer-buan dan pengambil-alihan kantor PDI.

25 Juli 1996: Presiden Soeharto menerima 11 anggota Dewan Pimpinan Pusat PDI hasil kongres Medan di Bina Graha. Soeharto mengatakan mimbar bebas di Jalan Diponegoro 58 telah disusupi "setan gundul" dan harus dihentikan.

27 Juli 1996: PDI pro-kongres Medan mengambil alih paksa kantor PDI di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat. Bentrokan berdarah pecah. Bentrokan itu meluas menjadi kerusuhan di sebagian Jakarta.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat 5 orang tewas, 149 luka-luka, 23 orang hilang, dan 124 orang ditahan. Sebanyak 22 bangunan terbakar dan 91 kendaraan bermotor hangus. Kerugian material ditaksir sekitar Rp 100 miliar.

Pemerintah menuding Partai Rakyat Demokratik (PRD) pimpinan Budiman Sudjatmiko sebagai dalang kerusuhan yang kelak disebut Kudatuli. Sebelum 27 Juli, hampir selama sebulan, aktivis PRD turut menggelar orasi-orasi di halaman kantor PDI mengkritik pemerintahan Orde Baru.

TAUFIK RUMADAUL
Baca juga : Megawati Ingatkan PDIP Segera Bangun Monumen Kudatuli

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pernah Dijuluki 'Manajer Rp 1 Miliar', Inilah Kilas Balik Perjalanan Karier Mendiang Tanri Abeng

2 jam lalu

Tanri Abeng di kediamanya, Simprug Golf 12/A3, Jakarta Selatan, 2014. dok. Dasril Roszandi
Pernah Dijuluki 'Manajer Rp 1 Miliar', Inilah Kilas Balik Perjalanan Karier Mendiang Tanri Abeng

Pada akhir 1996, Tanri Abeng dijuluki sebagai Manajer Rp 1 Miliar karena mendapat bayaran sebesar itu saat memimpin perusahaan milik Aburizal Bakrie.


Mantan Menteri BUMN Tanri Abeng Meninggal Dunia, Menjabat di Era Soeharto dan Habibie

10 jam lalu

Tanri Abeng di kediamanya, Simprug Golf 12/A3, Jakarta Selatan, 2014. dok. Dasril Roszandi
Mantan Menteri BUMN Tanri Abeng Meninggal Dunia, Menjabat di Era Soeharto dan Habibie

Tanri Abeng pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN di Kabinet Pembangunan VII dan Kabinet Reformasi Pembangunan.


Kilas Balik Perlawanan Tempo di Pengadilan Usai Diberedel Orde Baru 30 Tahun Silam

2 hari lalu

Goenawan Mohamad dikerumuni wartawan di depan gedung Mahkamah Agung setelah sidang gugatan TEMPO pada Juni 1996. Setelah lengsernya Soeharto pada 1998, majalah Tempo kembali terbit hingga hari ini, bahkan, saat ini Tempo sudah menginjak usianya ke-50. Dok. TEMPO/Rully Kesuma
Kilas Balik Perlawanan Tempo di Pengadilan Usai Diberedel Orde Baru 30 Tahun Silam

Tepat 30 tahun lalu atau pada 21 Juni 1994, majalah Tempo bersama tabloid Detik dan majalah Editorial diberedel oleh pemerintah Orde Baru. Kilas balik perlawanan Tempo di pengadilan


Perlawanan Insan Pers Buntut Pembredelan Majalah Tempo, Editor, dan Tabloid Detik oleh Orde Baru 30 Tahun Lalu

2 hari lalu

Karyawan TEMPO saat mengadukan kasus pembredelan ke DPR tahun 1994. Dok. TEMPO/Gatot Sriwidodo
Perlawanan Insan Pers Buntut Pembredelan Majalah Tempo, Editor, dan Tabloid Detik oleh Orde Baru 30 Tahun Lalu

Hari ini, tepat 30 tahun silam, Majalah Tempo, Editor, dan Tabloid Detik dibredel pemerintah Orde Baru pada 21 Juni 1994. Ini kilas baliknya.


Presiden Prancis Tangguhkan Reformasi Pemilu di Kaledonia Baru

10 hari lalu

Asap mengepul dari api di tengah kerusuhan menentang rencana untuk mengizinkan lebih banyak orang mengambil bagian dalam pemilihan lokal di wilayah yang dikuasai Prancis, yang ditolak oleh pengunjuk rasa penduduk asli Kanak, di Noumea, Kaledonia Baru 14 Mei 2024. Djelyna Lebonwacalie/via REUTERS
Presiden Prancis Tangguhkan Reformasi Pemilu di Kaledonia Baru

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan menunda rencana reformasi pemilu di wilayah luar negerinya di Kaledonia Baru.


21 Tahun Jembatan Suramadu, Berikut 7 Fakta Pembangunan Jembatan Berbiaya Rp 4,5 Triliun

12 hari lalu

Suasana Jembatan Suramadu di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 27 Oktober 2018. ANTARA
21 Tahun Jembatan Suramadu, Berikut 7 Fakta Pembangunan Jembatan Berbiaya Rp 4,5 Triliun

Jembatan Suramadu 21 tahun. Ini 7 fakta pembangunan Jembatan Suramadu alias Surabaya-Madura yang menjadi salah satu ikon di Jawa Timur.


Empat Presiden Indonesia Kelahiran Juni: Sukarno, Soeharto, BJ Habibie, dan Jokowi

12 hari lalu

Presiden Sukarno dan Soeharto
Empat Presiden Indonesia Kelahiran Juni: Sukarno, Soeharto, BJ Habibie, dan Jokowi

Tak hanya bulan lahirnya Pancasila, Juni juga menjadi hari kelahiran empat Presiden Indonesia: Sukarno, Soeharto, BJ Habibie, dan Jokowi.


Hasto Kristiyanto Dipanggil Polisi dan KPK, Megawati: Kamu Rasakan Seperti Saya di Zaman Orde Baru

13 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  Megawati Soekarnoputri (kiri) berbincang dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di sela penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Jakarta, Minggu, 12 Januari 2020. PDIP menargetkan memenangkan di 60 persen wilayah yang menggelar Pilkada serentak pada 2020. ANTARA
Hasto Kristiyanto Dipanggil Polisi dan KPK, Megawati: Kamu Rasakan Seperti Saya di Zaman Orde Baru

Pengalaman Hasto Kristiyanto dipanggil polisi dan KPK itu ditanggapi tawa Ketua Umum PDIP Megawati. Menurutnya seperti yang ia alami zaman Orde Baru


PPP Tolak Wacana Presiden Kembali Dipilih MPR, Singgung Otoritarianisme Orde Baru

13 hari lalu

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi (Awiek) dalam Rapat Pleno Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dipantau secara daring melalui YouTube Baleg DPR RI di Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024.
PPP Tolak Wacana Presiden Kembali Dipilih MPR, Singgung Otoritarianisme Orde Baru

PPP menolak gagasan amandemen UUD 1945 yang memuat soal pemilihan presiden oleh MPR.


Kilas Balik 21 Tahun Jembatan Suramadu, Ini Kontribusi Presiden dari Sukarno hingga SBY

13 hari lalu

Penumpang kapal Kirana VII melihat arsitektur Jembatan Suramadu di Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 8 Juni 2022. Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kilas Balik 21 Tahun Jembatan Suramadu, Ini Kontribusi Presiden dari Sukarno hingga SBY

Jembatan Suramadu menyatukan Pulau Madura dan Jawa. Kecuali Jokowi, presiden sebelumnya berkontribusi mewujudkan jembatan ini.