Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hari ini 26 Tahun Kudatuli, Kronologi dan Detik-detik Kerusuhan Bermula Serbuan ke Kantor PDI

Tangis Ribka Tjiptaning pecah ketika memperingati peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau yang lebih dikenal  Kudatuli. Berurai airmata, Ketua DPP PDIP itu berkeliling gedung DPP PDIP Diponegoro bersama para korban Kudatuli dan Satgas PDIP yang dulu bersama-sama berjuang membela Megawati Soekarnoputri melawan rezim orde baru. Tempo/Dewi Nurita
Tangis Ribka Tjiptaning pecah ketika memperingati peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau yang lebih dikenal Kudatuli. Berurai airmata, Ketua DPP PDIP itu berkeliling gedung DPP PDIP Diponegoro bersama para korban Kudatuli dan Satgas PDIP yang dulu bersama-sama berjuang membela Megawati Soekarnoputri melawan rezim orde baru. Tempo/Dewi Nurita
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Hari ini 26 tahun lalu, terjadi kerusuhan  atau dikenal dengan Peristiwa Kudatuli akronim dari kerusuhan dua puluh tujuh Juli. Tepatnya Sabtu 27 Juli 1996. Kerusuhan ini menjadi sejarah kelam dalam dunia politik Indonesia.

Mengapa terjadi Konflik?

Melansir Tempo.co Peristiwa itu bermula dari dualisme di tubuh Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Ketua Umum PDI hasil kongres Medan, Soerjadi, menyerbu dan menguasai Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58, Jakarta, yang diduduki Ketua Umum PDI Kongres Surabaya, Megawati Soekarnoputri.

Kronologi menjelang peristiwa Sabtu Kelabu Kudatuli

4 Juni 1996: Enam belas pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia, dimotori Fatimah Achmad, S.H.--yang lalu disebut Kelompok 16--membentuk panitia Kongres PDI. Mereka menggugat musyawarah nasional yang memilih Megawati sebagai Ketua Umum PDI. Kelompok ini didukung pemerintah dan ABRI.

5 Juni 1996: Kelompok 16 memutuskan menyelenggarakan kongres di Medan. Kelompok Mega menolak.

19 Juni 1996: Ribuan warga PDI pro-Mega melakukan long march dari Jalan Thamrin ke kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta. Mimbar demokrasi atau sering disebut mimbar bebas pun dimulai. Mega memecat Kelompok 16.

20 Juni 1996: Menteri Dalam Negeri Yogie S.M. membuka Kongres PDI di Medan, Sumatera Utara, dihadiri Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung. Di Jakarta, massa PDI pro-Mega bentrok dengan aparat keamanan di Gambir.

21 Juni 1996: Megawati menyatakan dirinya tetap sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PDI periode 1993-1998.

22 Juni 1996: Kongres PDI di Medan memilih Drs. Soerjadi sebagai ketua umum dan sehari kemudian menunjuk Buttu Hutapea sebagai sekretaris jenderal.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

15 Juli 1996: Pertemuan Kepala Staf Sosial Politik ABRI Letjen Syarwan Hamid, Syamsir Siregar (Badan Intelijen ABRI), dan Asisten Sosial Politik ABRI Soewarno Adiwidjojo membahas dan menyetujui pengambilalihan paksa kantor PDI, pengucuran dana Rp 300 juta, dan penyiapan 500 personel dengan tongkat sebagai senjata.

23 Juli 1996: Kolonel Haryanto, Letkol Budi Purnama, Lukman Mokoginta, dan Sahala Sinaga di Cibubur membicarakan rencana penyerbuan kantor PDI. (Kepada penyidik Markas Besar Kepolisian RI, Lukman mengatakan menolak berpartisipasi dan mengundurkan diri dari operasi itu.)

24 Juli 1996: Pertemuan di Komando Daerah Militer Jaya, yang dipimpin Kepala Staf Kodam Jaya Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono, dihadiri Brigjen Zacky A. Makarim, Kolonel Haryanto, Kolonel Joko Santoso, dan Alex Widya Siregar, memutuskan penyer-buan dan pengambil-alihan kantor PDI.

25 Juli 1996: Presiden Soeharto menerima 11 anggota Dewan Pimpinan Pusat PDI hasil kongres Medan di Bina Graha. Soeharto mengatakan mimbar bebas di Jalan Diponegoro 58 telah disusupi "setan gundul" dan harus dihentikan.

27 Juli 1996: PDI pro-kongres Medan mengambil alih paksa kantor PDI di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat. Bentrokan berdarah pecah. Bentrokan itu meluas menjadi kerusuhan di sebagian Jakarta.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat 5 orang tewas, 149 luka-luka, 23 orang hilang, dan 124 orang ditahan. Sebanyak 22 bangunan terbakar dan 91 kendaraan bermotor hangus. Kerugian material ditaksir sekitar Rp 100 miliar.

Pemerintah menuding Partai Rakyat Demokratik (PRD) pimpinan Budiman Sudjatmiko sebagai dalang kerusuhan yang kelak disebut Kudatuli. Sebelum 27 Juli, hampir selama sebulan, aktivis PRD turut menggelar orasi-orasi di halaman kantor PDI mengkritik pemerintahan Orde Baru.

TAUFIK RUMADAUL
Baca juga : Megawati Ingatkan PDIP Segera Bangun Monumen Kudatuli

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Debat Yudisial dan Nonyudisial Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, Marzuki Darusman: Jangan Dipertentangkan

1 hari lalu

Marzuki Darusman, ketua Misi Pencari Fakta Internasional Independen (IFFM) di Myanmar, memberi isyarat saat konferensi pers di kantor PBB di Jakarta, Indonesia, 5 Agustus 2019. [REUTERS / Sekar Nasly]
Debat Yudisial dan Nonyudisial Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, Marzuki Darusman: Jangan Dipertentangkan

Marzuki Darusman menganjurkan agar pendekatan yudisial dan nonyudisial untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat tak dipertentangkan.


Direktur Jenderal HAM Ungkap Kontribusi Komnas HAM dalam 30 Tahun Terakhir

1 hari lalu

Tim Advokasi Dewan Pimpinan Nasional (DPN) SBMI bersama keluarga 20 WNI yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dikirim ke Myanmar melaporkan ke Komnas HAM pada Jumat, 31 Maret 2023. Foto: dok. SBMI
Direktur Jenderal HAM Ungkap Kontribusi Komnas HAM dalam 30 Tahun Terakhir

Komnas HAM dibentuk pada masa Orde Baru melalui Ketetapan Presiden Nomor 50 Tahun 1992.


4 Presiden Indonesia Lahir Juni: Sukarno, Soeharto, BJ Habibie, Jokowi

3 hari lalu

Sukarno dan Soeharto
4 Presiden Indonesia Lahir Juni: Sukarno, Soeharto, BJ Habibie, Jokowi

Juni, 4 Presiden RI lahir di bulan ini antara lain Sukarno, Soeharto, BJ Habibie dan Jokowi.


Kisah PPP Memakai Gambar Ka'bah Sebagai Lambang Partai

3 hari lalu

Logo PPP
Kisah PPP Memakai Gambar Ka'bah Sebagai Lambang Partai

Partai Persatuan Pembangunan atau PPP telah menggunakan logo bergambar Kabah sejak 1974. Meski sempat diganti pada 1984 hingga 1998. Logo itu kembali.


Profil PDIP, 23 Tahun Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP

3 hari lalu

Ketua umum PDIP, Megawati Soekarnoputri memberikan pidato penutupan Kongres V PDIP di Sanur, Denpasar, Bali, 10 Agustus 2019. Megawati Soekarnoputri mengakui dirinya sudah memiliki daftar orang-orang yang akan diusulkan menjadi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf mendatang. TEMPO/Johannes P. Christo
Profil PDIP, 23 Tahun Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP

PDIP merupakan satu dari tiga partai yang masih eksis sejak Orde Baru. Sejak 2000, Megawati dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDIP selama 23 tahun.


Kisah Logo Kepala Banteng PDIP, Moncong Putih Ide Megawati, Tim Triawan Munaf Pembuat Logo

3 hari lalu

Logo PDIP
Kisah Logo Kepala Banteng PDIP, Moncong Putih Ide Megawati, Tim Triawan Munaf Pembuat Logo

Begini asal mula logo PDIP. Megawati meminta kepala banteng dengan moncong putih. Triawan Munaf dan tim membuat logonya. Ini maknanya.


Dua Kelompok yang Terlibat Tawuran di Yogya Sepakat Berdamai

4 hari lalu

Pengurus Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan suporter klub sepak bola PSIM, Brajamusti saling berjabat tangan dan menyatakan damai di Mapolda DIY, Yogyakarta, Senin 5 Juni 2023. ANTARA/Luqman Hakim
Dua Kelompok yang Terlibat Tawuran di Yogya Sepakat Berdamai

Dua kelompok yang sempat terlibat aksi tawuran di wilayah Kota Yogyakarta pada Minggu malam 4 Juni 2023 sepakat berdamai.


Sejarah Terbentuknya Partai Persatuan Pembangunan atau PPP

5 hari lalu

Logo PPP
Sejarah Terbentuknya Partai Persatuan Pembangunan atau PPP

Buat menyederhanakan banyaknya partai, Orde Baru hanya mengizinkan tiga partai saja . Penyederhanaan ini menjadi latar belakang berdirinya PPP.


Jokowi Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila Hari Ini, Apa Bedanya dengan Hari Kesaktian Pancasila?

9 hari lalu

Ilustrasi Pancasila. ANTARA FOTO/BPMI Setpres/Handout
Jokowi Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila Hari Ini, Apa Bedanya dengan Hari Kesaktian Pancasila?

Presiden Jokowi memimpin jalannya upacara Hari Pancasila di kawasan Monas, Kamis 1 Juni 2023. Lalu, apa bedanya dengan Hari Kesaktian Pancasila?


3 Kesalahan Jokowi Soal Cawe-Cawe Pada Pilpres 2024 Versi Pengamat dari UNJ

10 hari lalu

Presiden Joko Widodo berjalan bersama Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan saat menuju pesawat kepresidenan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat 19 Mei 2023. Presiden Jokowi akan menghadiri acara KTT G7 di Hiroshima, Jepang. TEMPO/Subekti.
3 Kesalahan Jokowi Soal Cawe-Cawe Pada Pilpres 2024 Versi Pengamat dari UNJ

Presiden Jokowi dinilai melakukan tiga kesalahan pemikiran mendasar saat menyatakan tak akan netral pada Pemilu 2024.