Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

4 Juli 1927, Tonggak Sejarah Partai Politik di Indonesia

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Golongan Karya (Golkar) berkampanye dengan becak di Jakarta, 1971. [TEMPO/Ed Zoelverdi
Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Golongan Karya (Golkar) berkampanye dengan becak di Jakarta, 1971. [TEMPO/Ed Zoelverdi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Hari ini, 4 Juli 1927, merupakan salah satu hari yang bersejarah bagi dunia partai politik  Indonesia. Hal ini karena pada 4 Juli 1927 menjadi tanggal berdirinya Perserikatan Nasional Indonesia atau populer dengan sebutan PNI.

Banyak kalangan yang mengatakan bahwa PNI menjadi partai politik tertua yang ada di Indonesia.

Sejarah Berdirinya PNI

PNI didirikan oleh beberapa tokoh pergerakan, seperti Tjipto Mangunkusumo, Sartono, Iskaq Tjokrohadisuryo, dan Sunaryo. Selain itu, para pelajar yang tergabung dalam Algemeene Studie Club (ASC) yang diketuai oleh Soekarno juga bergabung bersama untuk mendirikan PNI.

Pemeilihan tanggal 4 Juli sebagai tanggal berdirinya PNI bukanlah tanpa alasan. Dalam buku Mengabdi Republik karangan Adam Malik, disebutkan bahwa pemilihan tanggal 4 Juli sebagai tanggal berdirinya PNI terinspirasi dengan hari kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli 1776.

Pada 1928, Perserikatan Nasional Indonesia berubah nama menjadi Partai Nasional Indonesia. PNI yang bersifat non-kooperatif terhadap Belanda membuatnya dicap sebagai organisasi yang radikal. PNI dianggap membahayakan Belanda dan pada 24 Desember 1929 Pemerintah Kolonial mengeluarkan penangkapan terhadap tokoh-tokoh PNI. Akhirnya, pada 29 Desember 1929, tokoh-tokoh PNI ditangkap. Beberapa tokoh yang ditangkap, antara lain Soekarno, Maskun Sumadiredja, Gatot Mangkupraja, dan Soepriadinata.

Setelah ditangkap,para tokoh PNI baru menjalani proses pengadilan pada 18 Agustus 1930. Setelah melalui proses pengadilan, mereka dijebloskan ke dalam Penjara Sukamiskin, Bandung. Dalam masa pengadilan ini, Bung Karno menuliskan sebuah pledoi yang monumental dan menjadi salah satu catatan sejarah yang pentig bagi pergerakan bangsa Indonesia, yaitu Indonesia Menggugat.

Setelah para tokoh-tokoh PNI dijebloskan ke penjara, terjadi pergantian pimpinan PNI. Pimpinan PNI yang semula dijabat oleh Bung Karno diganti oleh Mr. Sartono. Sartono selanjutnya membubarkan PNI dan membentuk Partindo pada 25 April 1931.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Walau memiliki tujuan yang sama dengan PNI, pembentukan Partindo dengan membubarkan PNI banyak ditentang oleh tokoh-tokoh PNI, seperti Moh. Hatta. Bung Hatta tidak setuju dengan pembubaran PNI dan akhirnya ia membentuk PNI-Baru.

Pada 1933, Soekarno kembali ditangkap oleh Belanda dan ia dibuang ke Ende, Flores sampai 1942. Selanjutnya, pada 1934, giliran Hatta dan Sjahrir yang ditangkap dan keduanya dibuang ke Bandaneira sampai tahun 1942. Setelah proklamsi kemerdekaan, PNI menjadi salah satu partai besar di Indonesia dan berhasil memenangi Pemilihan Umum 1955.

Kiprah PNI sebagai partai harus berakhir setelah rezim Orde Baru mengeluarkan aturan mengenai peleburan partai politik di Indonesia. PNI bergabung bersama empat parati lain dan menjadi Partai Demokrasi Indonesia alias PDI.

EIBEN HEIZIER

Baca juga: 35 Partai Sudah Miliki Akun Sipol KPU Per 1 Juli, Ada Partai Mahasiswa

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Maju di Pilkada Solo, Diah Warih Anjari Jalin Komunikasi dengan Parpol

1 hari lalu

Diah Warih (tiga dari kanan) mendaftar penjaringan internal Partai Gerindra di Solo, Jawa Tengah, Rabu (5/6/2024). ANTARA/Aris Wasita
Maju di Pilkada Solo, Diah Warih Anjari Jalin Komunikasi dengan Parpol

Demokrat Solo sudah berkomunikasi dengan Diah Warih Anjari untuk membahas berbagai hal, khususnya persiapan Pilkada Solo.


KPU Denpasar Minta Parpol Usung Figur Menarik dan Dikenal pada Pilkada 2024, Ini Alasannya

1 hari lalu

Warga melakukan pencoblosan saat pelaksanaan simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di Denpasar, Bali, Ahad, 24 Desember 20232023. Simulasi yang dilakukan KPU Denpasar tersebut sebagai salah satu persiapan para petugas penyelenggara Pemilu agar pelaksanaan Pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang dapat berjalan dengan lancar. ANTARA/Fikri Yusuf
KPU Denpasar Minta Parpol Usung Figur Menarik dan Dikenal pada Pilkada 2024, Ini Alasannya

KPU mencatat tren partisipasi dalam Pilwali Denpasar cenderung menurun dalam dua periode terakhir.


Ahli Waris Bung Hatta Tuding Staf Khusus Menkeu Bajak Buku, akan Tuntut Secara Hukum?

6 hari lalu

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Ahli Waris Bung Hatta Tuding Staf Khusus Menkeu Bajak Buku, akan Tuntut Secara Hukum?

Staf khusus Menkeu, Yustinus Prastowo tak sangka mendigitalisasi buku Bung Hatta dituding membajak karya


Dituding Membajak Karya Bung Hatta, Stafsus Sri Mulyani Minta Maaf dan Hapus Unggahan Buku Digital

6 hari lalu

Juru Bicara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, saat ditemui di acara Indonesia Digital Summit 2023 di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, pada Selasa, 28 November 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Dituding Membajak Karya Bung Hatta, Stafsus Sri Mulyani Minta Maaf dan Hapus Unggahan Buku Digital

Unggahan Yustinus Prastowo soal digitalisasi buku karya Bung Hatta berjudul Ajaran Marx atau Kepintaran Sang Murid Membeo? mendapat teguran.


Reaksi Parpol atas Bergulirnya Wacana Amendemen UUD 1945

8 hari lalu

Ilustrasi sidang MPR. Dok.TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
Reaksi Parpol atas Bergulirnya Wacana Amendemen UUD 1945

Gerindra menganggap situasi politik saat ini belum kondusif untuk membicarakan amendemen UUD 1945.


Alasan PDIP Intens Berkomunikasi dengan Semua Parpol Jelang Pilkada 2024

8 hari lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, saat memberikan keterangan di depan lokasi Rakernas V PDIP, Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 23 Mei 2024. TEMPO/Defara
Alasan PDIP Intens Berkomunikasi dengan Semua Parpol Jelang Pilkada 2024

PDIP sudah mengeluarkan lebih dari 70 surat tugas untuk Pilkada 2024.


KBRI Tunis Resmikan Jalan Sukarno di Tunisia

10 hari lalu

KBRI Tunis meresmikan Jalan Bapak Bangsa Sukarno di kota Tunis, Tunisia, bertepatan pada hari lahir Sukarno, yaitu pada 6 Juni. Sumber: istimewa
KBRI Tunis Resmikan Jalan Sukarno di Tunisia

KBRI Tunis meresmikan Jalan Bapak Bangsa Sukarno di kota Tunis, Tunisia, bertepatan pada hari lahir Sukarno, yaitu pada 6 Juni.


Gerak Cepat Bobby Nasution Dekati Partai Politik untuk Pilgub Sumut, Apa Saja Parpol yang Didekati Mantu Jokowi?

11 hari lalu

Wali Kota Medan Bobby Nasution usai menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bakal calon gubernur Sumatera Utara di DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Senen, Jakarta, Selasa, 4 Juni 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan Bobby lulus dalam UKK calon gubernur Sumatera Utara. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Gerak Cepat Bobby Nasution Dekati Partai Politik untuk Pilgub Sumut, Apa Saja Parpol yang Didekati Mantu Jokowi?

Wali Kota Medan Bobby Nasution gercep mendekati sejumlah partai politik untuk mendukung dirinya maju di Pilgub Sumut 2024.


Diberikan Izin Usaha Pertambangan, Ini 13 Larangan yang Harus Dipatuhi Ormas Keagamaan

13 hari lalu

 NU dan Muhammadiyah. Wikipedia-Muhammadiyah
Diberikan Izin Usaha Pertambangan, Ini 13 Larangan yang Harus Dipatuhi Ormas Keagamaan

ormas keagamaan mendapatkan izin usaha pertambangan dari Jokowi. Berikut 13 larangan ormas, termasuk ormas keagamaan.


Ragam Reaksi Parpol atas Putusan MA Soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

15 hari lalu

Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta.
Ragam Reaksi Parpol atas Putusan MA Soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

PDIP menyebut putusan MA terkesan sarat kepentingan.