TEMPO.CO, Jakarta - DPP PDIP menggelar tabur bunga untuk memperingati peristiwa penyerangan kantor DPP PDIP pada 27 Juli 1996 di Jalan Diponegoro No. 58, Menteng, Jakarta Pusat, atau yang lebih dikenal dengan peristiwa Kudatuli (kasus 27 Juli).
Acara dipimpin Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bersama Ketua DPP Ribka Tjiptaning, Yanti Sukamdani, mantan tim pembela PDIP Tumbu Saraswati, Anggota DPR Nyoman Parta serta puluhan keluarga korban yang biasa disebut Forum Komunikasi Kerukunan (FKK).
Ribka berorasi dan mengingatkan bahwa peristiwa saat itu menunjukkan dukungan masyarakat terhadap Megawati Soekarnoputri melawan kekuatan Orba. Namun peristiwa tersebut juga menyisakan korban dan penyelesaian kasus yang tak kunjung tuntas sampai hari ini.
"Kita sekarang masuk tahun ke-26 memperingati Kudatuli. DPP PDI Perjuangan menginginkan terus usut kasus ini. Kami juga sudah ke Komnas HAM. Kami minta jangan hanya bawahan pelaksana saja yang ditangkap tetapi aktor intelektualnya, apapun pangkatnya. Mereka semua masih bekeliaran tanpa proses hukum. Maka hari ini kita tabur bunga," ucap Ribka lewat keterangan tertulis, Rabu, 27 Juli 2022.
Peristiwa Kudatuli bermula dari dualisme di tubuh Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Ketua Umum PDI hasil kongres Medan, Soerjadi, menyerbu dan menguasai Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58, Jakarta, yang diduduki Ketua Umum PDI Kongres Surabaya, Megawati Soekarnoputri.
Akibat serbuan untuk mengambil alih kantor PDI itu, bentrokan berdarah pecah. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat 5 orang tewas, 149 luka-luka, 23 orang hilang, dan 124 orang ditahan. Sebanyak 22 bangunan terbakar dan 91 kendaraan bermotor hangus. Kerugian material ditaksir sekitar Rp 100 miliar.
Pemerintah menuding Partai Rakyat Demokratik (PRD) pimpinan Budiman Sudjatmiko sebagai dalang kerusuhan. Sebelum 27 Juli, hampir selama sebulan, aktivis PRD turut menggelar orasi di halaman kantor PDI. Adapun penyerbuan ini diduga kuat melibatkan unsur militer, Komando Daerah Militer Jaya. Saat itu, pemerintahan Soeharto tidak memberi restu pada PDI pimpinan Megawati.
Sejumlah korban dan keluarga korban kerusuhan 27 Juli 1996 meminta DPP PDIP betul-betul serius mendorong penyelesaian kasus Kudatuli. Sudah 26 tahun berlalu, kasus tersebut tidak juga jelas ujung pangkalnya.
"Jangan kami hanya dijadikan komoditas politik tahunan menjelang Pemilu. Jangan seperti musim duren, mau Pemilu baru kami diundang. Kami lelah dengan semua retorika ini. Apa kami ini dianggap sebagai pelawak?" ujar Iwan Sanusi, anggota Forum Komunikasi Kerukunan (FKK) 124, korban kasus Kudatuli, di Kantor DPP PDIP Diponegoro, Jakarta pada Kamis, 21 Juli 2022.
Iwan menyebut, PDIP sebagai partai besar dengan kadernya yang juga menjabat sebagai presiden selama dua periode, mestinya bisa mendorong penuntasan tuntas kasus tersebut. "Tapi kasus 27 Juli sampai sekarang tidak masuk rekomendasi daftar pelanggaran HAM berat di masa lalu. Saya betul-betul kecewa, karena tanggungjawab DPP Partai terhadap kasus ini mana, tidak ada," tuturnya.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto berjanji peristiwa 27 Juli terus dituntut agar kebenaran ditegakkan, agar hukum ditegakkan. "Esensinya yang paling berkeadilan, menghukum siapapun yang telah melakukan suatu skenario yang telah menciptakan tragedi kemanusiaan yang begitu kelam dalam sejarah demokrasi kita," kata Hasto.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
