TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menjelaskan, upaya partainya membangun koalisi menuju Pilpres 2024 dipimpin langsung oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dan Sekretaris Jenderal Teuku Riefky Harsya yang merupakan ex officio Majelis Tinggi Partai.
Menurut Kamhar, hal terpenting bagi partainya dalam membangun koalisi adalah kesepahaman dan kesamaan pandangan dalam merespons kondisi kebangsaan. Ihwal capres 2024 yang akan diusung, ujar Kamhar, bisa dibahas bersama.
Baca Juga:
"Terkait pasangan yang akan diusung oleh koalisi tentunya mesti disepakati bersama dalam koalisi yang sudah terbentuk nantinya," ujar Kamhar saat dihubungi Tempo, Rabu, 13 Juli 2022.
Namun jika partai-partai yang tergabung di dalamnya sebelumnya sudah mengajukan nama-nama, lanjut Kamhar, Demokrat juga tidak mempermasalahkan asalkan nanti diputuskan bersama.
"Itu sah-sah saja. Kami hargai otonomi dan aspirasi setiap partai. Koalisi akan solid dan kokoh jika dibangun di atas asas kesetaraan, penghargaan, loyalitas dan kepatuhan atas keputusan yang diambil bersama. Partai Demokrat pasti taat asas jika nantinya telah tergabung dalam koalisi," ujar Kamhar.
Kamhar menyebut partainya masih terus membangun komunikasi politik dengan semua partai untuk menjajaki peluang koalisi di Pilpres 2024. Namun ia mengakui komunikasi dengan PKS dan NasDem yang paling intens. Bahkan, ketiga partai sudah membentuk tim kecil bersama untuk membahas rencana koalisi.
Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya sebelumnya juga mengakui partainya sedang menjajaki peluang koalisi dengan PKS dan Demokrat. Menurutnya, akan ada pertemuan lanjutan dalam waktu dekat dengan dua partai tersebut.
"Akan ada pertemuan lagi dalam waktu dekat, mungkin lebih tim kecil untuk mendalami (soal koalisi)," ujar Willy Aditya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Juli 2022.
Lewat Rakernas, NasDem telah memutuskan akan mengusung salah satu dari tiga bakal capres rekomendasi mereka, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Namun, dalam pertemuan dengan PKS dan Demokrat, nama-nama tersebut belum dibahas.
"Jadi masih menyamakan frekuensi. Kalau ibarat di radio itu lagi muter-muter, lagi dicari mana yang presisi betul. Jadi belum mengerucut pada nama. Mungkin pertemuan berikutnya baru bicara nama," kata Willy.
Baca juga: PDIP Jamin Ganjar Kalah di Jateng Jika Nekat Nyapres dari Partai Lain
DEWI NURITA
