Dugaan Penyalahgunaan Dana oleh ACT Naik Penyidikan, Ahyudin: Tak Ada Komplain dari Boeing

Mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 11 Juli 2022. Ia mengatakan pemeriksaan yang dijalani terkait dana CSR Boeing yang diterima ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610. TEMPO/ Febri Angga Palguna


Selain memeriksa saksi-saksi, menurut Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Nurul Azizh, penyidik juga melakukan audit keuangan terhadap dua sumber pendanaan yang dikelola oleh ACT dan akuntan publik.

Dana yang diaudit tersebut, kata dia, pertama pengelolaan dana sosial kepada 68 ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 senilai Rp2 miliar lebih untuk setiap korban dan dengan total Rp138 miliar.

Soal dana ini, kata Nurul, pihak ACT tidak memberitahukan realisasi jumlah dana sosial yang diterimanya dari pihak Boeing ke ahli waris korban termasuk nilai serta progres pekerjaan yang dikelola oleh Yayasan ACT. Diduga pihak yayasan ACT tidak merealisasikan seluruh dana sosial yang diperoleh dari pihak Boeing, melainkan sebagian dana sosial tersebut dimanfaatkan untuk pembayaran gaji ketua, pengurus, pembina, serta staf pada Yayasan ACT.

"Juga digunakan untuk mendukung fasilitas serta kegiatan atau kepentingan pribadi ketua pengurus atau presiden saudara A dan wakil ketua pengurus atau vice president saudara IK," kata Nurul.

Audit berikutnya untuk dana donasi yang diterima ACT dari berbagai pihak dengan jumlah Rp60 miliar setiap bulannya.

Dana donasi dari masyarakat itu di antaranya bersumber dari donasi masyarakat umum, donasi kemitraan, perusahaan nasional dan internasional, donasi institusi atau kelembagaan non korporasi dalam negeri maupun internasional, donasi dari komunitas, dan donasi dari anggota lembaga.

Pada saat pengelolaannya donasi-donasi tersebut terkumpul sebanyak sekitar Rp600 miliar setiap bulannya dan langsung dipangkas atau dipotong oleh pihak ACT sebesar 10 persen sampai dengan 20 persen atau Rp6 miliar sampai dengan Rp60 miliar untuk keperluan pembayaran gaji pengurus dan seluruh karyawan.

"Sedangkan pembina dan pengawas juga mendapatkan dana operasional yang bersumber dari potongan donasi tersebut," kata Nurul.

MUTIA YUANTISYA






Dugaan Korupsi BBM, Kantor Pertamina di Kalimantan Selatan Digeledah

11 jam lalu

Dugaan Korupsi BBM, Kantor Pertamina di Kalimantan Selatan Digeledah

Bareskrim telah meningkatkan status penanganan kasus dugaan korupsi BBM yang melibatkan Pertamina ke tahap penyidikan.


Bareskrim Polri Uraikan Posisi Kasus Tambang Ilegal di Kaltim yang Melibatkan Ismail Bolong

12 jam lalu

Bareskrim Polri Uraikan Posisi Kasus Tambang Ilegal di Kaltim yang Melibatkan Ismail Bolong

Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri mengungkap kasus perizinan tambang ilegal di Kalimantan Timur yang melibatkan Ismail Bolong.


Kuasa Hukum Ismail Bolong Sebut Kliennya Sudah Ditetapkan Tersangka

22 jam lalu

Kuasa Hukum Ismail Bolong Sebut Kliennya Sudah Ditetapkan Tersangka

Kuasa hukum Ismail Bolong, Yohannes Tobing mengungkapkan bahwa saat ini Ismail Bolong telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.


Diperiksa Sejak Selasa Siang, Ismail Bolong Belum Keluar dari Bareskrim Polri Hingga Rabu Dini Hari

1 hari lalu

Diperiksa Sejak Selasa Siang, Ismail Bolong Belum Keluar dari Bareskrim Polri Hingga Rabu Dini Hari

Ismail Bolong tiba di Bareskrim Polri pada Selasa siang kemarin. Ia diperiksa dalam kasus tambang ilegal di Kaltim dan aliran duit ke petinggi Polri.


Bareskrim Polri Periksa Ismail Bolong Siang Ini

1 hari lalu

Bareskrim Polri Periksa Ismail Bolong Siang Ini

Ismail Bolong masuk ke gedung Bareskrim Polri lewat basement parkir mobil. Kemudian, ia naik lantai atas ruang penyidik menggunakan lift.


Kasus Robot Trading Net89, Bareskrim Polri Terbitkan Red Notice Untuk 2 Tersangka

2 hari lalu

Kasus Robot Trading Net89, Bareskrim Polri Terbitkan Red Notice Untuk 2 Tersangka

Dua orang tersangka penipuan robot trading Net89 diduga berada di luar negeri. Bareskrim Polri menerbitkan red notice terhadap mereka.


Tragedi Kanjuruhan, TGA Laporkan Bareskrim ke Ombudsman

2 hari lalu

Tragedi Kanjuruhan, TGA Laporkan Bareskrim ke Ombudsman

TGA melapokan Bareskrim ke Ombudsman Republik Indonesia karena diduga melakukan maladministrasi dalam laporan mereka soal Tragedi Kanjuruhan.


Baim Wong Laporkan Kasus Penipuan Rp 140 Juta ke Bareskrim Polri

2 hari lalu

Baim Wong Laporkan Kasus Penipuan Rp 140 Juta ke Bareskrim Polri

Baim Wong mengungkapkan bahwa penipuan tersebut terjadi saat sebuah kegiatan bagi-bagi hadiah atau giveaway mengatasnamakan dirinya.


Kasus Ismail Bolong, ISESS Minta Polri Fokus pada Surat LHP Kadiv Propam

2 hari lalu

Kasus Ismail Bolong, ISESS Minta Polri Fokus pada Surat LHP Kadiv Propam

ISESS meminta Polri fokus pada surat laporan hasil penyelidikan (LHP) yang dikeluarkan oleh Propam dalam mengungkap kasus Ismail Bolong


IPW Sebut Polri Belum Serius Ungkap Kasus Tambang Ilegal Ismail Bolong

3 hari lalu

IPW Sebut Polri Belum Serius Ungkap Kasus Tambang Ilegal Ismail Bolong

IPW mempertanyakan keseriusan Polri untuk mengungkap kasus dugaan tambang ilegal yang diungkap Ismail Bolong