TEMPO.CO, Jakarta - DPR RI belum akan mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi dalam masa sidang bulan ini, seperti yang semula ditargetkan. Pembahasan RUU PDP akan diperpanjang satu kali masa sidang lagi.
"Masih ada kendala teknis tentang PDP yang harus dicarikan solusinya. Sehingga pimpinan DPR atas persetujuan Bamus menyetujui satu masa sidang lagi diberikan kesempatan kepada Komisi I untuk melakukan sinkronisasi, agar apa yang menjadi kendala bisa jadi persepsi yang sama," ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa, 5 Juli 2022.
Pembahasan RUU PDP sebelumnya mengalami tarik ulur, karena ada perbedaan pandangan mengenai otoritas lembaga pengawas perlindungan data pribadi.
Awalnya pemerintah menyetujui usulan DPR untuk membentuk otoritas perlindungan data pribadi yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada presiden. Belakangan pemerintah justru kembali pada sikap awal, menginginkan pembentukan otoritas PDP di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Akibatnya, terjadi deadlock dalam pembahasan RUU PDP.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan mengatakan, komisi dan pemerintah kini sudah mencapai titik terang soal otoritas perlindungan data pribadi. DPR dan Pemerintah sepakat menyerahkan kepada presiden untuk menunjuk pemegang otoritas.
"Jadi, secara pembahasan sebetulnya sudah jauh lebih lancar. Bottleneck kan di kelembagaan ya, sekarang kelembagaan sudah beres. DPR menyerahkan kepada presiden untuk pembentukan lembaga eksekutif ini. Jadi dalam prinsip demokrasi sistem presidensial sekarang, maka kelembagaan otoritas perlindungan data pribadi dan juga kewenangannya ada di presiden," ujar Farhan.
Menurut Farhan, pembahasan RUU PDP sudah hampir rampung, hanya tinggal melakukan beberapa sinkronisasi saja. "Mudah-mudahan sih setelah 17 Agustus kami sudah bisa ketok, karena kita tinggal sedikit lagi pembahasannya," ujar dia.
Baca juga: DPR Targetkan Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi Selesai Bulan Ini
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
