TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi menyoroti tingkat kepuasan terhadap institusi Polri yang mencapai angka 58,3 persen. Jokowi menyampaikan hal ini saat menjadi pemimpin upacara Hari Bhayangkara ke-76 di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah.
"Survei terbaru Kompas kemarin, saya melihat 58,3 persen responden menyatakan tindakan Polri sudah sesuai dengan sisi presisi. Tapi ingat, ada 28,6 persen menyatakan belum selesai," ujar Jokowi dalam pidatonya, Selasa, 5 Juli 2022.
Dalam rilis survei Litbang Kompas pada Senin, 4 Juli 2022, disebutkan 58,3 persen responden menyatakan Polri sebagai institusi penegak hukum sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai moto yang Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usung, yakni "Presisi". Selain itu, masih ada 28,6 persen responden yang menyatakan kinerja Polri belum sesuai Presisi. Lalu sebanyak 13,1 persen lainnnya yang menyatakan tidak tahu.
Survei ini dilakukan pada 25-28 Juni 2022 dengan total responden sebanyak 504 orang yang berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan secara acak melalui sambungan telepon. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan nir pencuplikan metode kurang lebih 4,37 persen.
Jokowi menjelaskan dirinya memantau langsung kinerja Polri melalui pemberitaan di media sosial hingga konvensional. Jokowi menyebut Polri merupakan institusi yang sangat besar dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga, dia meminta agar Polri berhati-hati dalam bertindak.
"Setiap kecerobohan apapun di lapangan, sekecil apapun, itu bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, bekerja lah dengan hati-hati, bekerja lah dengan presisi," kata Jokowi.
Di hari ulang tahun Polri yang ke-76 ini, Presiden Jokowi meminta agar Polri terus berinovasi, semakin adaptif, responsif, serta bertransformasi menjadi intitusi modern serta dapat bersinergi dengan TNI, kementrian, dan lembaga lainnya dalam menjalankan tugasnya. Jokowi mewanti-wanti agar Polri waspada dan bisa menangani kejahatan modern berbasis teknologi.
"Saya perlu mengingatkan, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum harus dirasakan oleh rakyat, harus dirasakan oleh masyarakat," kata Jokowi.
