KPK Panggil Waki Bupati Blitar dalam Perkara TPPU Nurhadi

Reporter

Mantan Sekretaris MA Nurhadi (kanan) mengikuti sidang pembacaan putusan yang digelar secara virtual dari Pengadilan Tipikor di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 10 Maret 2021. Nurhadi juga didenda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso. Dia dipanggil untuk diperiksa di kasus korupsi mantan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung Nurhadi. “Diperiksa sebagai saksi,” kata plt juru bicara KPK Ali Fikri, Senin, 4 Juli 2022.

Rahmat Santoso merupakan adik ipar Nurhadi. Dia diperiksa di kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Selain Rahmat, KPK  juga memanggil advokat Harja Karsana Kosasih, Komisaris PT Mulia Artha Sejati, Tonny Wahyudi, swasta Titin Mawarti dan Andrysan Sundoro Hosea. Ali belum menjelaskan materi pemeriksaan para saksi.

Dalam perkara ini, KPK menyangka Nurhadi berupaya menyamarkan kepemilikan aset-aset miliknya. Aset itu diduga bersumber dari tindak pidana korupsi. Kasus TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus suap dan gratifikasi yang lebih dulu menjerat Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono.

Nurhadi dan Rezky divonis 6 tahun penjara karena terbukti menerima suap dari Direktur PT Multicon Indrajaya Hiendra Soenjoto sebanyak Rp 49 miliar. Keduanya disebut juga terbukti menerima gratifikasi dari sejumlah pengurusan perkara.

KPK kemudian kembali menetapkan Nurhadi  menjadi tersangka kasus suap, gratifikasi dan TPPU. Kali ini, dia ditetapkan menjadi tersangka terkait pengurusan perkara eks petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro.

Baca Juga: Nurhadi: Saya Bantu MA dengan Uang Pribadi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

6 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah


KPK Tuntut Bupati Langkat Nonaktif Terbit Perangin Angin 9 Tahun Penjara

9 jam lalu

KPK Tuntut Bupati Langkat Nonaktif Terbit Perangin Angin 9 Tahun Penjara

Jaksa KPK juga menuntut hak politik Bupati Langkat nonaktif Terbit Perangin Angin dicabut selama lima tahun setelah menjalani pidana.


Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

9 jam lalu

Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

Kapolri mengatakan penyiapan personel untuk membantu KPK menangkap Lukas Enembe itu adalah upaya Polri mendukung pemberantasan korupsi.


KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

11 jam lalu

KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

KPK jadwalkan ulang pemeriksaan tujuh saksi dalam kasus suap Rektor Unila. Mereka tidak hadir dalam pemeriksaan hari kamis kemarin


KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

11 jam lalu

KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

KPK memeriksa empat orang saksi dalam kasus suap dan gratifikasi yang menyeret Rektor Unila Karomani.


Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

13 jam lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

16 jam lalu

Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak terakhir kali melaporkan hartanya pada 14 April 2022. Kala itu jabatannya adalah jaksa fungsional menjelang pensiun.


Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

20 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

1 hari lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

1 hari lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.