Pengamat Ingatkan Birokrasi Tidak Boleh Berpolitik pada Pemilu dan Pilpres 2024 Agar Tidak Jadi Bebek Lumpuh

Reporter

Editor

Febriyan

Ilustrasi Pemilu. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengingatkan kepada aparat birokrasi untuk tak ikut berpolitik pada Pemilu dan Pilpres 2024. Dia menilai, birokasi bisa membuat pemerintahan menjadi seperti bebek lumpuh jika ikut berpolitik.

“Itu ketentuan perundang-undangan (birokrasi harus netral). Oleh karena itu, aturan harus ditegakan dengan baik, siapapun yang tidak netral harus disanksi bahkan harus dipecat agar tidak menjadi bebek lumpuh dalam konteks persoalan persaiangan dalam Pilpres,” kata Ujang kepada Tempo, Sabtu, 2 Juli 2022.

Meskipun memiliki aturan secara ketat agar tidak memihak, menurut Ujang, fakta di lapangan mengatakan bahwa birokrasi di Indonesia adalah birokrasi politik.

“Birokrasi yang memihak satu sama lain kepada jagonya masing-masing, di belakang layar,” ujarnya.

Di dalam aturan tertentu, birokrasi tidak boleh memihak, harus netral, kata Ujang, tetapi di saat yang sama birokrasi bermain di belakang layar dengan dukung-mendukung pihak tertentu. Menueutnya, ini problematika dalam konteks bernegara saat ini. Sebab dari dulu, tidak pernah bisa menuntaskan persoalan netralitas birokrasi.

“Apakah birokrasi akan mendukung kapada pihak yang menang, ya pasti. Di mana-mana birokrasi itu akan mendukung pihak yang menang. Saya melihatnya, hari ini pasti masih akan tunduk pada Presiden sampai Oktober, paska peralihan nanti, transisi ketika Presiden baru dipilih pasti akan mendukung Presiden yang terpilih,” katanya.

Sebab, kata Ujang, birokrasi di Indonesia tergantung siapa bosnya, siapa Presidennya. “Artinya, sebenarnya tidak ada masa jeda karena Jokowi tidak bertanding lagi dan tidak mengambil cuti juga. Jadi, saya melihatnya, memang tantangannya adalah birokrasi akan bermain masing-masing, tidak ikut kepada Jokowi lagi karena mereka tahu bahwa Jokowi tidak akan menjadi Presiden lagi,” katanya.

Oleh karena itu, Ujang mengatakan Istana bisa mengantisipasinya dengan membuat regulasi atau aturan yang tegas dan jelas, serta harus memberi sanksi tegas, bila perlu memecat birokrasi yang tidak netral. Sebab, aturannya sudah sangat jelas bahwa birokrasi tidak boleh memihak, tidak boleh mendukung pihak tertentu.

“Namun, fakta di lapangan, di belakang layar mereka mendukung, memihak sana-sini,” katanya.

Oleh karena itu, yang harus dilakukan pemerintah adalah memberikan sanksi tegas. “Saya melihat ini, kan demokrasi Pemilu, katakanlah jalanya demokrasi dalam Pemilu, pesta demokrasi Pilpres atau Pileg, kalau tidak selaras dengan penegakan hukum atau tidak pararel dengan penegakan hukum yang tegas yang memang adil, tidak memihak, maka sama saja demokrasi itu akan hampa, kosong,” ucapnya.

Ia mengatakan demokrasi hanya akan jadi mainan jika regulasi atau aturannya tidak dipertegas .

“Oleh karena itu, kalau kita memang ingin membangun demokrasi yang sehat, kuat, bermartabat agar Pilpres berjalan dengan baik, maka apapun birokrasi yang melangggar, tidak memenuhi ketentuan UU harus diberi sanksi. Itu yang paling penting dilakukan pemerintah,” ucapnya.






Surya Paloh Temui 17 Guru Besar dari Universitas Ternama, Ada Apa?

48 menit lalu

Surya Paloh Temui 17 Guru Besar dari Universitas Ternama, Ada Apa?

Surya Paloh Bertemu dengan 17 Guru Besar dari berbagai universitas ternama di Yogyakarta pada Jumat kemarin.


Surya Paloh Temui Presiden Jokowi, NasDem Bantah Bahas Reshuffle

2 jam lalu

Surya Paloh Temui Presiden Jokowi, NasDem Bantah Bahas Reshuffle

Surya Paloh menemui Presiden Jokowi di Istana Negara pada Jumat sore kemarin.


Surya Paloh Bertemu Jokowi Selama Dua Jam di Istana, Ini yang Dibahas

12 jam lalu

Surya Paloh Bertemu Jokowi Selama Dua Jam di Istana, Ini yang Dibahas

Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny Gerald Plate membenarkan adanya pertemuan antara Surya Paloh dan Jokowi


Pilpres 2024, Wagub DKI Dukung Prabowo Subianto Jadi Presiden Bukan Anies Baswedan

14 jam lalu

Pilpres 2024, Wagub DKI Dukung Prabowo Subianto Jadi Presiden Bukan Anies Baswedan

Meski Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga dicalonkan sebagai capres, Riza Patria menyatakan tetap mendukung Prabowo Subianto.


Di Acara Gowes Bareng di Lampung, Gerindra-PKB Nyatakan Siap Tempur di Pemilu 2024

19 jam lalu

Di Acara Gowes Bareng di Lampung, Gerindra-PKB Nyatakan Siap Tempur di Pemilu 2024

Lampung menjadi provinsi pertama yang terus mempeloporkan kerja sama politik Gerindra dan PKB


Daftar Partai Politik yang Lolos dan Tak Lulus Verifikasi KPU untuk Pemilu 2024

20 jam lalu

Daftar Partai Politik yang Lolos dan Tak Lulus Verifikasi KPU untuk Pemilu 2024

KPU melaporkan, sebanyak 43 partai telah memiliki akun Sistem Informasi Partai Politik. Lalu, berapa partai yang lolos tahap verifikasi administrasi Pemilu 2024?


Kapolri Minta Jajarannya Raih Kepercayaan Publik untuk Terus Kawal Pemerintah

20 jam lalu

Kapolri Minta Jajarannya Raih Kepercayaan Publik untuk Terus Kawal Pemerintah

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan kepercayaan publik penting agar Polri dapat mengawal setiap kebijakan pemerintah.


Partai Berkarya dan Partai Pelita Din Syamsuddin Gugat Keputusan KPU ke Bawaslu

1 hari lalu

Partai Berkarya dan Partai Pelita Din Syamsuddin Gugat Keputusan KPU ke Bawaslu

Pengajuan permohonan sengketa bisa dilakukan maksimal tiga hari sejak dikeluarkannya Keputusan KPU atau Berita Acara KPU.


Begini Isi Gugatan Farhat Abbas atas Tersingkirnya Partai Pandai di Tahapan Pemilu

1 hari lalu

Begini Isi Gugatan Farhat Abbas atas Tersingkirnya Partai Pandai di Tahapan Pemilu

Farhat Abbas mengklaim sudah melengkapi seluruh persyaratan Partai Pandai sesuai rentang waktu yang diberikan hingga 14 Agustus 2022.


Farhat Abbas Layangkan Gugatan ke Bawaslu Soal Keputusan KPU yang Tak Loloskan Partai Pandai

1 hari lalu

Farhat Abbas Layangkan Gugatan ke Bawaslu Soal Keputusan KPU yang Tak Loloskan Partai Pandai

Farhat Abbas menyatakan telah melengkapi dokumen persyaratan untuk menjadi calon peserta Pemilu 2024 ke KPU.