BRIN Nilai Temuan Ombudsman soal Dugaan Maladministrasi Alih Pegawai Tidak Tepat

Reporter

Laksana Tri Handoko. Foto : LIPI

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko menganggap temuan Ombudsman  ihwal dugaan maladministrasi kurang tepat. Menurutnya proses peralihan pegawai yang diduga menyimpang itu sudah mengikuti aturan yang berlaku. "Seluruh proses bermula dari surat pernyataan bermaterai oleh PNS yang bersangkutan," ujar Laksana saat dihubungi, Jumat, 1 Juli 2022.

Berdasarkan surat tersebut, kata dia, kementerian/lembaga mengusulkan kepada BRIN. Kemudian diproses secara kolektif bersama kementerian/lembaga asal dan Badan Kepegawaian Nasional. "Sebenarnya ini dengan mudah bisa dipahami, karena mutasi PNS itu ditetapkan dengan SK Kepala BKN," katanya.

Sehingga, Laksana tidak membenarkan adanya pengalihan pegawai oleh BRIN sendiri. Menurutnya kementerian/lembaga tentu tidak bisa melakukan tindakan sendiri tanpa berkoodinasi. "BRIN menunggu dan menerima pengalihan, baik PNS maupun aset dan anggaran melalui Menpan RB, BKN, dan Kemenkeu," tuturnya.

Mengenai temuan Ombudsman soal kurang optimalnya kinerja periset dalam meneliti, Handoko justru menyorot dari topik riset yang dibawa sebelumnya oleh periset. "Periset yang dialihkan ke BRIN memang harus menyesuaikan program risetnya, karena tidak bisa begitu saja membawa topik riset sebelumnya," katanya.

Sebelumnya, anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng memaparkan sejumlah temuan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Kepala BRIN. Pertama, ada dugaan penyimpangan peralihan pegawai yang diduga dilakukan oleh BRIN sendiri. Sebenarnya perlu koordinasi dengan Kemenpan RB dan BKN. Dampaknya adalah banyak peneliti yang hingga hari ini tidak dapat melaksanakan penelitian karena kendala aset, alat kerja, serta struktur organisasi dan anggaran.

Kedua, BRIN tidak melewati koordinasi dengan Kementerian Keuangan soal pengalihan aset untuk menunjang pekerjaan. Menurut Robert, aset dan alat kerja di beberapa kementerian/lembaga tidak bersedia dialihkan ke BRIN dengan alasan masih digunakan.

Ketiga, tidak optimalnya pelayanan hak administrasi dan normatif kepegawaian. Sementara itu, para pegawai yang dialihkan membutuhkan campur tangan instansi tempat asalnya. Ombudsman  memberikan waktu selama 30 hari pada BRIN untuk memperbaiki alur kerja agar sesuai regulasi. "Kami akan terus melakukan monitoring dan evaluasi," tuturnya.

Baca Juga: Kepala BRIN Bilang Riset di Indonesia Diecer-ecer






BRIN Beberkan Riset EV, dari Perahu Listrik sampai Baterai Nirkabel

1 jam lalu

BRIN Beberkan Riset EV, dari Perahu Listrik sampai Baterai Nirkabel

Kendaraan listrik (EV) tidak hanya mobil. Beragam kendaraan lainnya dapat dikonversi menjadi moda elektrifikasi.


Produk Impor Berizin Ditahan Badan Karantina, Ombudsman: Kerugian Rp 3,2 Miliar

10 jam lalu

Produk Impor Berizin Ditahan Badan Karantina, Ombudsman: Kerugian Rp 3,2 Miliar

Ombudsman RI mencatat kerugian yang dialami importir produk hortikultura akibat Badan Karantina yang menahan produk impor sejak 4 September 2022.


Ombudsman Minta Kemendag Hapus DMO, Zulkifli Hasan: Enggak Bisa

1 hari lalu

Ombudsman Minta Kemendag Hapus DMO, Zulkifli Hasan: Enggak Bisa

Zulkifli Hasan menegaskan kementeriannya tak akan mengikuti rekomendasi Ombudsman RI untuk menghapus kebijakan pemenuhan kebutuhan domestik atau DMO.


Ombudsman Soroti Rangkap Jabatan Mantan Anak Buah Luhut

3 hari lalu

Ombudsman Soroti Rangkap Jabatan Mantan Anak Buah Luhut

Menurut Ombudsman, rangkap jabatan Ridwan--utamanya di perusahaan pelat merah, berpotensi timbulnya konflik kepentingan.


Kegiatan Terakhir Bulan Astronomi Planetarium Jakarta Tempati Gedung Pasca-revitalisasi

3 hari lalu

Kegiatan Terakhir Bulan Astronomi Planetarium Jakarta Tempati Gedung Pasca-revitalisasi

Planetarium Jakarta akan menggelar kegiatan terakhir dari rangkaian Bulan Astronomi dan Sains pada Sabtu, 24 September 2022. Kuota peserta ludes cepat


1,4 Juta Kilogram Hortikultura Impor Tertahan, Ombudsman: Kementan Izinkan Dilepas dengan Syarat

4 hari lalu

1,4 Juta Kilogram Hortikultura Impor Tertahan, Ombudsman: Kementan Izinkan Dilepas dengan Syarat

Ombudsman RI mengaku telah menerima respons dari Kementan soal penahanan 1,4 juta kilogram produk impor hortikultura di tiga pelabuhan.


ITS Gandeng Unhas, BRIN, Petrokimia Kembangkan Sorgum Unggul

4 hari lalu

ITS Gandeng Unhas, BRIN, Petrokimia Kembangkan Sorgum Unggul

Sorgum unggul ini dibangun dari persilangan dan genome editing menggunakan pendekatan bioinformatika untuk mendapatkan varietas unggul.


Soal Nomor Urut Parpol di Pemilu 2024, Peneliti BRIN: Perlu Ditata Ulang

4 hari lalu

Soal Nomor Urut Parpol di Pemilu 2024, Peneliti BRIN: Perlu Ditata Ulang

Peniliti ahli utama BRIN Siti Zuhro wajar adanya undian ulang untuk menata kembali urutan partai politik pada Pemilu 2024.


Suara Keras Azyumardi Azra Soal TWK Pegawai KPK hingga Megawati di BRIN

6 hari lalu

Suara Keras Azyumardi Azra Soal TWK Pegawai KPK hingga Megawati di BRIN

Pemikiran Prof Azyumardi Azra terhadap banyak persoalan di Tanah Air, kerap membuatnya harus bersuara lantang. Misalkan soal TWK dan BRIN.


1,4 Juta Impor Produk Hortikultura Tertahan, Importir Rugi Rp 3,2 Miliar

10 hari lalu

1,4 Juta Impor Produk Hortikultura Tertahan, Importir Rugi Rp 3,2 Miliar

Ombudsman sebelumnya menerima laporan bahwa 1,4 juta kilogram produk impor hortikultura tertahan di Badan Karantina Pertanian sejak pekan lalu akibat