Ogah Hapus Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP, Wamenkumham: Tak Setuju, Saya Tantang ke MK

Reporter

Ahli dari pihak terkait Prof Edward Omar Syarief Hiariej (tengah) memberikan keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 21 Juni 2019. Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi dan ahli dari pihak terkait yakni paslon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan pemerintah tidak akan menghapus pasal penghinaan presiden dalam draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), kendati pasal tersebut menuai kritik.

"Tidak akan kami hapus. Tidak akan," ujar pria yang akrab disapa Eddy Hiariej itu di Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa, 28 Juni 2022.

Eddy menampik bahwa pasal tersebut dibuat untuk membatasi kritik. Ia menuduh orang-orang yang beranggapan demikian sesat berpikir.

"Itu orang yang sesat berpikir, dia tidak bisa membedakan antara kritik dan penghinaan. Kan yang dilarang itu penghinaan, bukan kritik. Jadi yang menyamakan penghinaan dengan kritik itu sesat pikir," ujar Eddy.

Demo Mahasiswa di depan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat untuk menentang RKUHP. TEMPO/Nadiyah Dzakirah

Guru besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada itu mengakui, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006  telah menyatakan bahwa Pasal 134, 136, dan 137 KUHP terkait delik penghinaan presiden bertentangan dengan konstitusi sehingga harus dibatalkan. Kendati demikian, ujar dia, Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa umum dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

"Putusan MK 2006 itu kan yang diuji empat pasal, 134, 135, 136, dan 207. Gugatan pasal 134, 135,136 dikabulkan, pasal 207 ditolak. Perintah MK, mengubah delik itu menjadi delik aduan. Itu sebabnya mengapa bunyi pasal 351, 353, 354 RKUHP itu delik aduan. Itu sudah berdasarkan putusan MK," ujar dia. "Makanya kalau saya tantang, yang tidak setuju itu untuk dibawa ke MK, enggak akan berani, karena pasti ditolak".

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai perubahan delik penghinaan presiden menjadi delik aduan pada RKUHP tidak menghilangkan masalah utama pada pasal anti-demokrasi itu.

"Justru sebaliknya, hal itu menimbulkan kesan bahwa pemerintah mencari celah untuk mengingkari putusan MK," demikian keterangan resmi PSHK, dikutip dari situs resminya, Selasa, 28 Juni 2022.

DEWI NURITA

Baca juga: Mahasiswa Desak Draf RKUHP Dibuka, Wamenkumham: Emangnya Pintu?






DPR Sebut Presiden Harus Terbitkan Kepres Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi

5 jam lalu

DPR Sebut Presiden Harus Terbitkan Kepres Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi

DPR ingin agar Presiden Jokowi menerbitkan Kepres penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto.


Chad Mundurkan Pemilu Sampai 2 Tahun

2 hari lalu

Chad Mundurkan Pemilu Sampai 2 Tahun

Rencana baru yang disetujui pada Sabtu, 1 Oktober 2022, menyepakati pemilu Presiden Chad mundur selama dua tahun.


Pemilu Brazil Melaju ke Putaran Kedua

2 hari lalu

Pemilu Brazil Melaju ke Putaran Kedua

Pemilu presiden Brazil menuju putaran kedua setelah secara mengejutkan Jair Bolsonaro dan Lula da Silva belum ada yang memenangkan suara mayoritas


Denis Becirevic Unggul dalam Perhitungan Awal Suara Presiden Bosnia

2 hari lalu

Denis Becirevic Unggul dalam Perhitungan Awal Suara Presiden Bosnia

Kandidat moderat Bosnia, Denis Becirevic memimpin dalam pencalonan kursi kepresidenan antar etnis tripartit Bosnia berdasarkan perhitungan awal


Presiden Burkina Faso Kirim Surat Pengunduran Diri

2 hari lalu

Presiden Burkina Faso Kirim Surat Pengunduran Diri

Panglima militer Burkina Faso, Ibrahim Traore, menerima surat pengunduran diri Presiden Paul-Henri Damiba.


Soal Ancaman Hukuman Ferdy Sambo: Pidana Penjara Tidak Boleh Melebihi 20 Tahun?

3 hari lalu

Soal Ancaman Hukuman Ferdy Sambo: Pidana Penjara Tidak Boleh Melebihi 20 Tahun?

Ferdy Sambo terancam hukuman maksimal. Apabila vonis kepada terpidana lebih dari 20 tahun, satu-satunya cara memvonis yaitu hukuman seumur hidup.


Jimly Asshiddiqie: Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Langgar Undang-Undang

3 hari lalu

Jimly Asshiddiqie: Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Langgar Undang-Undang

Jimly Asshiddiqie mengatakan DPR tidak punya wewenang untuk mencopot hakim konstitusi.


Apa Arti Impunitas atau Kebal Hukum?

3 hari lalu

Apa Arti Impunitas atau Kebal Hukum?

Impunitas bisa berupa pemberian pengampunan kepada pejabat pemerintah


Wamenkumham Eddy Hiariej Bantah Soal Karpet Merah bagi Koruptor Melalui Remisi dan Pembebasan Bersyarat

4 hari lalu

Wamenkumham Eddy Hiariej Bantah Soal Karpet Merah bagi Koruptor Melalui Remisi dan Pembebasan Bersyarat

Mengapa Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi dan pembebasan bersyarat secara massal kepada terpidana korupsi?


MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

4 hari lalu

MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha tidak melanggar batas masa kerja delapan tahun di jabatan itu