Demi Menolak Pengesahan RKUHP, Mahasiswa akan Gelar Aksi Pekan Melawan di DPR

Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI untuk menolak rencana pengesahan RKUHP, Selasa, 28 Juni 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua BEM UI Bayu Satria Utomo mengatakan mahasiswa akan menggelar Pekan Melawan sebagai penolakan atas rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Unjuk rasa Pekan Melawan itu akan digelar di DPR RI. Dengan digelarnya Pekan Melawan, kata Bayu, mahasiswa dari seluruh Indonesia bakal terus menggelar demonstrasi selama sepekan penuh.

"Kami hari ini hanya ingin ditemui oleh Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani. Ibu Puan harus menghampiri massa aksi untuk menyampaikan pembahasan RKUHP di dalam," ujar Bayu di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Juni 2022.

Bayu mengancam bakal terus menggelar demonstrasi sampai sepekan penuh jika Puan tak kunjung menemui massa. Demonstrasi selama sepekan, kata Bayu, tidak hanya dilakukan di Jakarta, melainkan juga mahasiswa di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Bali, Sulawesi, Kalimantan, hingga Papua.

Mereka, menurut Bayu, sudah berkonsolidasi untuk terus menggelar demo. "Kami akan lihat, apakah bu Puan berani menemui mahasiswa. Jika tidak ditemui, kami akan terus berdemo," kata Bayu. 

Koordinator Departemen Sosial dan Politik BEM UI, Melki Sedek Huang, sebelumnya mengatakan bahwa mahasiswa memprotes beberapa pasal dalam RKUHP. Salah satu pasal yang diprotes itu adalah Pasal 273. "Pasal tentang Larangan Unjuk Rasa, Pasal tentang Penghinaan Presiden, Pasal tentang Penghinaan Lembaga Negara dan Kekuasaan Umum, dan banyak pasal lainnya," kata Melki saat dihubungi Tempo, Ahad, 26 Juni 2022. 

Melki berujar rapat DPR RI pada 25 Mei 2022 terdapat 14 isu krusial dalam RKUHP yang dibahas. Tetapi, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan BEM UI, terdapat lebih dari 14 pasal bermasalah dalam RKUHP yang harus dibahas.  "Yang bahkan sedari 2019 terdapat 24 poin dari Aliansi Nasional Reformasi KUHP yang tak kunjung dibahas," kata Melki. 

M JULNIS FIRMANSYAH

Baca Juga: Pemerintah Enggan Buka RKUHP Terbaru

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Mahasiswa UI yang Tewas jadi Tersangka, BEM UI: Seperti Kasus Ferdy Sambo Jilid II

2 jam lalu

Mahasiswa UI yang Tewas jadi Tersangka, BEM UI: Seperti Kasus Ferdy Sambo Jilid II

BEM UI mengecam polisi yang sempat menetapkan Mohammad Hasya, mahasiswa UI yang tewas tertabrak, sebagai tersangka


4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

1 hari lalu

4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

Politikus Golkar menanggapi kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. Kasus itu memasuki babak baru dengan ditetapkannya empat orang tersangka oleh Kejagung.


Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

1 hari lalu

Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan komentar terkait rencana insentif kendaraan listrik di Indonesia pada tahun ini.


DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

1 hari lalu

DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

Said Abdullah menegaskan tak ada norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan utang.


Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

1 hari lalu

Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

Menurut Jansen, sama sekali tidak ada problem konstitusional soal sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.


PBB Sodorkan Duet Puan Maharani -Yusril untuk Pilpres 2024

2 hari lalu

PBB Sodorkan Duet Puan Maharani -Yusril untuk Pilpres 2024

Ferry mengakui ada pihak yang mengkritisi rendahnya elektabilitas Yusril. Ia menyebut situasi ini wajar.


Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

2 hari lalu

Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

Berita bisnis yang paling banyak dibaca pada Kamis sore, 26 Januari 2023. Mulai dari kasus Meikarta hingga OJK


Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

3 hari lalu

Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

DPR akan melakukan berbagai upaya dalam menangani kasus Meikarta, mulai dari bentuk pansus hingga pemanggilan Menteri Bahlil Lahadalia.


Polemik Meikarta dan Konsumen, Ini Alasan Kemarahan DPR

3 hari lalu

Polemik Meikarta dan Konsumen, Ini Alasan Kemarahan DPR

DPR mengungkapan alasan pemanggilan Meikarta. Sayangnya, Meikarta tidak hadir dalam rapat dengar pendapat.


Buntut Panjang Kasus Meikarta, DPR Panggil Menteri Investasi hingga Ancam Panggil Paksa Pengembang

3 hari lalu

Buntut Panjang Kasus Meikarta, DPR Panggil Menteri Investasi hingga Ancam Panggil Paksa Pengembang

DPR ikut turun tangan di kasus kawasan Meikarta. DPR akan memanggil Menteri Investasi dan mengancam akan menjemput paksa pimpinan Meikarta.