Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Minta Tunda RKUHP, KontraS: Tak Usah Dipuji, Tetap Waspada

image-gnews
Sekelompok warga  dari Aliansi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Demokrasi melakukan aksi saat berlangsungnya Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad, 15 September 2019. Menurut pendemo, revisi RKUHP dapat mematikan perjuangan para pegiat sosial. ANTARA/Aprillio Akbar
Sekelompok warga dari Aliansi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Demokrasi melakukan aksi saat berlangsungnya Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad, 15 September 2019. Menurut pendemo, revisi RKUHP dapat mematikan perjuangan para pegiat sosial. ANTARA/Aprillio Akbar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan tak perlu ada pujian untuk permintaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang meminta menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Menurut Kontras, Jokowi mengambil langkah tersebut hanya karena sudah terdesak. "Tidak ada puja-puji soal permintaan Presiden atau DPR untuk menunda RUU KUHP, itu karena mereka sudah terdesak saja," kata Koordinator Kontras Yati Andriyani, saat dihubungi, Jumat, 20 September 2019.

Sebaliknya, Yati memperingatkan masyarakat sipil dan pers untuk tetap waspada. Ia mengatakan jangan sampai Jokowi mengambil sikap hanya untuk memperlunak sikap masyarakat terhadap dirinya. "Tetap fokus, kita harus mendelegitimasi barisan oligarki ini," ujar dia.

Yati mengatakan pemerintah dan DPR harus menyelesaikan masalah utama dalam RUU KUHP, yakni memastikan semua pasal yang melanggar HAM, prinsip demokrasi dan menggerus kebebasan sipil serta pers dihapus. Pasal-pasal yang mengekang kebebasan beragama, impunitas terhadap pelanggaran HAM berat, kata dia, juga harus dihapuskan.

Ia mengatakan kesungguhan presiden untuk menghapus pasal-pasal tersebut masih perlu diuji. Caranya, presiden harus memastikan semua partai pendukungnya di parlemen mengambil sikap yang sama dengan pemerintah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Jangan sampai langkah ini hanya menjadi cara untuk memoderasi masyarakat untuk tidak melakukan kritik, demonstrasi dan upaya-upaya perlawanan lainnya," kata dia.

Presiden Jokowi  akhir-akhir  ini menghadapi banyak protes  karena mengabaikan aspirasi publik. Dosen Universitas Diponegoro Semarang, Wijayanto, mengatakan, dalam sepanjang era reformasi, baru pada masa Jokowi inilah kaum oligark mendapat kemenangan besar.   

Tak cuma soal RUU KUHP, lolosnya pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi,  RUU Pemasyarakatan, dan  RUU Pertanahan dianggap sebagai menjadi pintu masuk bagi oligarki untuk menguasai politik Indonesia. Bahkan,  sikap Jokowi juga disoroti karena  membiarkan anak-menantu mengincar kursi walikota.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pleidoi Fatia Maulidiyanti: Saya Tidak Pernah Menghina Luhut sebagai Seorang Pribadi

20 jam lalu

Terdakwa dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Haris Azhar (kanan) dan Fatia Maulidiyanti (kedua dari kiri) hadir untuk menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, 13 November 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pleidoi Fatia Maulidiyanti: Saya Tidak Pernah Menghina Luhut sebagai Seorang Pribadi

Fatia Maulidiyanti membacakan pleidoinya dalam sidang ke-29 yang digelar Senin malam, 27 November 2023.


Kontras Sebut 3 Warisan Masalah yang Bakal Dihadapi Agus Subiyanto Jika Jadi Panglima TNI

15 hari lalu

Calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 13 November 2023. Komisi I DPR RI secara resmi menyepakati Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI pengganti Laksamana Yudo Margono. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kontras Sebut 3 Warisan Masalah yang Bakal Dihadapi Agus Subiyanto Jika Jadi Panglima TNI

Jenderal Agus Subiyanto akan mendapat warisan sejumlah masalah institusional jika kelak menjabat Panglima TNI.


Berbeda dari Haris Azhar, Ini Tuntutan untuk Fatia Maulidiyanti dari Jaksa Kasus Lord Luhut

15 hari lalu

Terdakwa dugaan kasus pencemaran nama baik Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Haris Azhar (kiri) dan Fatia Maulidiyanti bersiap menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, 4 September 2023. Sidang lanjutan dalam kasus dugaan penghinaan terhadap Luhut Binsar Pandjaitan menghadirkan dua periset Kajian Cepat Koalisi Bersihkan Indonesia, yakni Ahmad Ashov dari Trend Asia dan Iqbal Damanik dari Greenpeace Indonesia. Mereka dihadirkan sebagai saksi meringankan bagi terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Berbeda dari Haris Azhar, Ini Tuntutan untuk Fatia Maulidiyanti dari Jaksa Kasus Lord Luhut

Jaksa menuntut hukuman berbeda untuk Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dalam perkara pencemaran nama baik Menko Luhut.


Luhut Sakit dan Dirawat di Singapura, Haris Azhar Pilih Tidak Berkomentar

35 hari lalu

Haris Azhar usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, 16 Oktober 2023. TEMPO/Desty Luthfiani.
Luhut Sakit dan Dirawat di Singapura, Haris Azhar Pilih Tidak Berkomentar

Haris Azhar hanya bersedia memberikan komentar atas jalannya persidangan terkini dalam perkara pencemaran nama baik Luhut yang mendakwa dirinya.


9 Tahun Jokowi Presiden, Watak Otoritariannya Dinilai Makin Tampak

39 hari lalu

Presiden Joko Widodo menaiki tank untuk memeriksa pasukan upacara dalam HUT ke-78 TNI di Monumen Nasional, Jakarta, Kamis 5 Oktober 2023. ANTARA/Indra Arief Pribadi
9 Tahun Jokowi Presiden, Watak Otoritariannya Dinilai Makin Tampak

Dalam 4 tahun menjalankan periode kedua pemerintah, Jokowi dinilai makin menampakkan wujud otoritariannya.


KontraS Ragukan Komitmen Penegakan Hukum dan HAM Cawapres Mahfud Md

39 hari lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD menunjukkan dokumen pendaftaran di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Oktober 2023. TEMPO/Ihsan Reliubun
KontraS Ragukan Komitmen Penegakan Hukum dan HAM Cawapres Mahfud Md

Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya meragukan komitmen bakal calon wakil presiden Mahfud Md dalam urusan penegakan hukum dan hak asasi manusia/HAM.


Koalisi Sipil Ungkap Enam Temuan Dugaan Polisi Tembak Warga di Seruyan

42 hari lalu

Warga Bangkal, Kabupaten Seruyan, yang menjadi korban tembakan polisi yang berjaga di kebun kelapa sawit PT HMBP atau Best Group. Istimewa
Koalisi Sipil Ungkap Enam Temuan Dugaan Polisi Tembak Warga di Seruyan

Ada 6 temuan awal yang menunjukkan perilaku sewenang-wenang dari aparat kepolisian dalam peristiwa bentrok polisi dengan warga Bangkal di Seruyan.


Indonesia Dinilai Belum Layak Jadi Anggota Dewan HAM PBB, Ini Alasannya

48 hari lalu

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan pidato di Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada Senin, 27 Februari 2023. Dok: Kementerian Luar Negeri
Indonesia Dinilai Belum Layak Jadi Anggota Dewan HAM PBB, Ini Alasannya

Indonesia dinilai belum layak untuk keanggotaan Dewan HAM PBB periode 2023 - 2026.


HUT ke-78 TNI, KontraS Soroti Konflik Vertikal dengan Masyarakat Sipil

54 hari lalu

HUT ke-78 TNI, KontraS Soroti Konflik Vertikal dengan Masyarakat Sipil

Penelusuran KontraS dalam satu tahun terakhir ini terdapat 59 peristiwa kekerasan yang melibatkan aparat TNI.


KontraS akan Kaji Motif Politik di Balik Usulan Perpanjangan Masa Dinas Panglima TNI

54 hari lalu

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono berbicara soal pengamanan Pulau Rempang, Batam di Kompleks DPR RI, Rabu, 13 September 2023. TEMPO/TIKA AYU
KontraS akan Kaji Motif Politik di Balik Usulan Perpanjangan Masa Dinas Panglima TNI

KontraS mengatakan tak ingin terjebak dalam asumsi, sehingga mereka akan kaji motif politik di balik wacana perpanjangan masa jabatan Panglima TNi.